Beranda Warta Artikel Menakar Sisi Demokrasi Pemilihan Anggota BKM

Menakar Sisi Demokrasi Pemilihan Anggota BKM

Comments (0) View (2018)

D

DEMOKRASI sebagaimana kita kenal adalah ‘kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat’, memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Penulis mengartikan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu pemahaman bahwa manusia memiliki hak dasar yang sama, yaitu hak untuk hidup dan memperoleh penghidupan yang layak, hak memiliki kebebasan, hak menyuarakan kehendak dan hak menentukan suatu pilihan.

Atas kesadaran akan hak-hak yang sama itulah, maka manusia diberi kebebasan memperoleh hak asasinya tanpa mengganggu hak asasi orang lain. Sementara itu, demokrasi dibangun atas suatu penghargaan bahwa manusia memiliki kekuasaan untuk menentukan pilihannya, menyuarakan kehendak dan harapan-harapannya.  

Namun bahwa manusia hidup dalam suatu komunitas tertentu, yang mana masing-masing individu memiliki pilihan, keinginan dan harapan yang tidak selalu sama. Oleh karenanya  untuk dapat menampung kehendak dan harapan dari setiap individu dalam komunitas tersebut maka dilakukan cara-cara demokratis. Pertanyaannya sekarang adalah apakah demokrasi membawa manusia kepada kemaslahatan? Kemudian, prinsip dan sikap apakah yang dibutuhkan agar terbangun demokrasi yang baik di tengah masyarakat? 

Maslahat tidaknya demokrasi bagi kemanusiaan, tergantung kepada proses dan kualitas  dari produk demokrasi itu sendiri. Baik dan buruknya produk demokrasi akan ditentukan kepada prinsip-prinsip, nilai dan azas berlangsung di dalam proses tersebut. 

Prinsip, Nilai dan Azas Demokrasi

Kiranya tidak salah bahwa dalam proses demokrasi tidak terlepas dari partisipasi, transparansi dan akuntabilitas serta konsistensi terhadap suatu kaidah. Namun prinsip-prinsip tersebut akan terwujud secara operasional manakala telah hadirnya nilai-nilai keikhlasan, kejujuran, keadilan, kebersamaan dan kesetaraan. Nilai keikhlasan adalah nilai yang pertama dimana individu secar ikhlas dapat menerima kehadiran prinsip-prinsip dan nilai-nilai lainnya dalam demokrasi. Dalam kaitan dengan itu, penulis masih mempertanyakan apakah kepemilikan ‘Hak Veto’ di lembaga PBB oleh beberapa negara negara adalah demokratis?

Dalam prakteknya, cara-cara demokratis dapat berupa musyawarah untuk menghasilkan permufakatan dari yang berbeda pendapat, namun pula ada yang mewujud dalam jajak pendapat (‘voting’). Nah, manakala dalam pengambilan keputusan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara voting, maka berlaku suatu azas yang selalu terdengar pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu azas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER).

Prinsip partisipasi dalam demokrasi menjadi penting karena terdapat hubungan dimana demokrasi yang baik membutuhkan partisipasi yang seluas-luasnya dari individu dalam komunitas. Dan tingkat partisipasi akan menunjukkan sejauh mana masyarakat merasa butuh dengan proses demokrasi yang berlangsung. Mohammad Pahlawan dalam tulisan di Website ini terdahulu mengungkapkan tentang bagaimana meningkatkan ‘sense of belonging’ masyarakat terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Dalam hal ini, proses demokrasi tersebut dan hasil keputusan yang dihasilkan.   

Prinsip kedua adalah transparansi. Transparan berarti adanya keterbukaan, dalam hal ini masyarakat perlu memahami apa yang akan diputuskan, untuk apa diputuskan, sejauh mana manfaat dari keputusan demokrasi yang akan diambil serta kriteria dan tata tertib yang bagaimana yang berlaku dalam proses tersebut.

Ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap transparansi ini. Pertama, upaya publikasi atau sosialisasi terhadap berbagai faktor tersebut diatas kepada masyarakat. Yang kedua adalah aspek daya tangkap masyarakat atau daya pemahaman terhadap apa yang disampaikan. Sehingga ada suatu anggapan bahwa proses demokrasi akan semakin bermutu manakala tingkat pendidikan masyarakat relatif memadai.

Prinsip yang ketiga yang perlu ditegakkan adalah akuntabilitas atau suatu proses berlangsung dan dapat dipertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas artinya bahwa dalam pelaksaaan proses betul-betul memenuhi prosedural atau tata tertib yan berlaku, sehingga terhindar dari proses manipulasi.

Terkait dengan adanya manipulasi, harus pula ditelaah, mungkin secara tidak sadar di dalam proses demokrasi, walaupun telah  mengikuti aturan atau tata tertib yang berlaku namun terdapat suatu proses manipulatif.  Hal ini dimungkinkan apabila secara tidak sadar dalam aturan atau tata tertib, terdapat unsur manipulatif. Bagaimana bentuk manipulatif tersebut, mari kaji nanti dalam studi kasus. Kalau kata Pak Didi Rukmana mengatakan bahwa dalam demokrasi, yang penting sesuai dengan aturan, tapi saya melihat, bagaimana aturannya dulu?

Mohon maaf, Penulis disini tidak bermaksud untuk berteori tentang demokrasi karena sesungguhnya, tidak memiliki kapasitas maupun kompetensi, namun, Penulis sekedar mengikuti perasaan yang ada. Bagi teman-teman yang pernah berjalan-jalan ke wilayah NTT atau Sulawesi, akan melihat ‘Ina-ina’ di pasar sering menjajakan dagangan seperti  lombok, tomat maupun garam tidak berdasarkan ukuran yang standar seperti timbangan, melainkan menggunakan takaran-takaran yang dibuatnya sendiri. Takaran itu bisa dari kaleng susu, kaleng bekas mentega atau bekas sabun detergen. Nah, nampaknya takaran yang digunakan Penulis, dianalogikan sebagai takaran ‘Ina-ina’ di pasar, walaupun tidak standar namun mudah-mudahan diterima. Tulisan ini hanya untuk mengkaji proses yang telah berlangsung dalam pembentukan ‘pilot’ BKM di KMW 6 dengan mengambil contoh kasus di Baiya.

Partisipasi Warga Minimal 30%

Dalam satu indikator atau suatu persyaratan keabsahan BKM bahwa peran serta warga dewasa harus mencapai 30% dari jumlah penduduk kelurahan. Nilai partisipatif ini cukup mendasar mengingat BKM yang akan dibentuk perlu legitimasi kuat dari warga. Namun, manakala partisipasi warga kurang dari 30%, apakah pemilihan BKM di seluruh kelurahan harus diulangi? Selanjutnya, manakala secara total peran serta di tingkat kelurahan sudah mencapai 30% misalnya 50%, namun ada satu RT yang hanya mencapai peran serta warganya hanya mencapai 10%, bagaimana? Cukupkah utusan RT tersebut memperoleh legitimasi untuk  masuk ke tingkat kelurahan?

Kalau memegang kaidah angka 30% berarti menunjukkan legitimasi yang kuat, berarti kita harus konsiten, manakala dalam satu RT jumlah pemilih kurang dari 30% dari hak pilih utusan itu tidak memiliki legitimasi yang kuat. Sebagai jalan keluar adalah kita harus mengulang pemilihan di RT tersebut. Apakah tidak lebih baik bila penetapan angka 30%, seharusnya di tingkat RT bukan di tingkat kelurahan, sehingga otomatis, angka di tingkat kelurahan bisa mencapai diatas 30%. 

Namun ternyata, harus ada langkah yang dilakukan panitia yakni menetapkan jumlah pemilih di tiap-tiap RT. Langkah penetapan ini dalam mekasnime pemilihan sebagaimana petunjuk yang diberikan KMP, belum memperoleh ruang yang jelas. Yang ada hanya langkah penetapan draft Tatib dan draft AD. Di kelurahan Baiya sendiri, jumlah pemilih sebanyak 1.282 orang dari hak pilih sejumlah 2.494 orang, sehingga secara prosentase mencapai 51,4%.

Mekanisme Pemilihan 2 Tingkat

Asumsi yang mendasari mengapa pemilihan utusan BKM dilakukan di tingkat RT adalah bahwa dalam satu RT, warga telah saling mengenal ‘track record’ masing-masing tentang baik dan tidaknya seseorang. Di kelurahan Baiya, jumlah utusan per-RT berjumlah 2 orang. Namun, ada hal yang kurang konsisten, ternyata asumsi ini sudah berubah manakala pemilihan dilakukan di tingkat kelurahan. Seseorang yang memperoleh dukungan banyak di tingkat RT-nya, ternyata kurang mendapat dukungan saat pemilihan di tingkat kelurahan karena orang baik di tingkat RT tersebut tidak dikenal orang di luar RT-nya. Ini adalah contoh kasus yang terjadi di Kelurahan Baiya. 

Fenomena lain bisa dilihat dari gambaran kasus berikut. Di RT 12, Bardau memperoleh 77 suara dan Maljana memperoleh 64 suara. Namun, Bardau tidak terpilih jadi BKM, tetapi Maljana yang terpilih dengan memperoleh 12 suara dari 21 suara di tingkat kelurahan. Begitu pula di RT 11, Danil dengan modal suara 56 di tingkat RT tidak terpilih di tingkat kelurahan, sementara Almin dengan modal 45 suara di tingkat RT terpilih menjadi BKM di tingkat kelurahan.

Kasus kedua, bisa ditilik dari fenomena ini. Nasrudin dari RT  04 dengan perolehan suara 116 dari 121 suara pemilih di tingkat RT, namun pada tingkat kelurahan hanya memperoleh 5 suara dari 21 suara. Sementara Bapak Nurhadi yang memperoleh 90 suara tingkat RT 04, tidak terpilih menjadi anggota BKM karena hanya memperoleh 3 suara.

Gambaran lebih lengkap dijelaskan dalam perbandingan prosentase perolehan suara pemilihan anggota BKM tingkat RT dengan prosentase suara yang diperoleh di tingkat Kelurahan Baiya dengan jumlah pemilih=1.282 orang, sebagai berikut: Moh. Gafur (RT 10), RT=45,3%, Kelurahan=4,5%; Arpu Ali (RT 9), RT=85,1%, Kelurahan 11,2%; Maljana; Abd. Salam (RT 2), RT=66,9%, Kelurahan=6,3%; Almin (RT 11), RT=46,9, Kelurahan=3,5%; Kadar (RT 5), RT=78,8%, Kelurahan=7,3%; Ashar (RT 9), RT=29,8%, Kelurahan=3,9; Ny. Hj. Baenar (RT 31), RT=24,2%, Kelurahan=2,4%; Kaprawi (RT 6), RT=92,7, Kelurahan=7,9%; Asdin (RT 2), RT=52,9%, Kelurahan=5,0%; Nasrudin (RT 4), RT=95,9%, Kelurahan=9,0%; Verawati (RT 7), RT=39,2%, Kelurahan=3,7%; Malonda (RT 1), RT=65,6, Kelurahan=4,9. (Bagan lengkap tidak bisa ditampilkan karena alasan teknis--red)

Mempelajari 2 kasus di atas, ternyata nampak adanya ketidakadilan atau hilangnya aspek proporsionalitas, dimana orang yang memperoleh dukungan warga cukup banyak, dialah yang seharusnya memperoleh peluang lebih besar untuk menduduki menjadi anggota BKM. Hal ini terjadi, dimana utusan RT yang terbesar sampai yang terkecil, ternyata memperoleh peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota BKM.

Disamping dengan mekanisme 2 tahap seperti ini, selain hilangnya aspek proporsionalitas sebagai refleksi dari nilai keadilan, juga memunculkan efek manipulatif, dimana orang yang memperoleh dukungan suara warga cukup banyak, ternyata tidak terpilih dan sebaliknya yang memperoleh dukungan terkecil, bisa terpilih sebagai BKM.  Tidakkah ini kurang akuntabel?

Bagaimana bila jumlah pemilih di kelurahan harus berjumlah minimal 2% dari jumlah pemilih kelurahan, sebagaimana yang dipertanyakan oleh Ibu Yana dalam supervisi ke KMW 6 lalu. Kalau mekanisme ini diberlakukan, maka seharusnya kita jangan mencegat di hilir, tapi seharusnya memberlakukan di hulu yaitu harus tegas dalam atura tata tertib bahwa jumlah utusan dari setiap RT minimal harus berjumlah 2% dari jumlah pemilih di RT tersebut.

Namun ada 2 hal yang patut dicermati bila memang diberlakukan 2% minimal utusan dari tingkat RT ke kelurahan. Sebagai contoh, jumlah hak pilih di kelurahan adalah 300 orang, maka seharusnya perwakilan yang harus maju ke kelurahan berjumlah 6 orang.  Namun, bila nama-nma yang terpilih di pemilihan RT hanya berjumlah 5 orang yang muncul, bagaimana caranya kita menggenapkan menjadi 6, siapa yang harus diambil?

Dalam hal ini, saya lebih setuju kepada pendapat Pak Didi Rukmana dari KMW 8 dalam tulisan di Web ini yang mengusulkan bahwa yang berhak mewakili RT di tingkat kelurahan adalah mereka yang memperoleh dukungan suara sama atau di atas 20% dari jumlah pemilih, bahkan yang lebih baik yang memperoleh dukungan diatas 30%, agar konsisten dengan prosentase partisipasi.   

Apabila tidak demikian adanya, bisa muncul kasus dalam satu RT, yang memperoleh dukungan 100 suara akan maju bersama-sama dengan yang memperoleh 10 suara atau bahkan kurang, setarakah itu? Sementara kedua orang tersebut pada saat pemilihan di kelurahan memperoleh peluang yang sama untuk menjadi anggota BKM. Dan apabila yang memperoleh suara terkecil malah yang terpilih menjadi anggota BKM, apa ini tidak manipulatif. Disinilah kadang efek manipulatif secara tidak sadar muncul akibat suatu mekanisme Demokrasi yang diberlakukan.

Pemilihan Langsung 2 Tahap?

Mungkin sekedar berkhayal, namun mengapa tidak dicoba sebagai upaya pembelajaran.  Begini ceritanya. Mereka yang telah terpilih sebagai utusan RT, kemudian dilakukan pemilihan ulang oleh seluruh mayarakat. Bila jumlah RT ada 12 dan tiap RT mengutus 2 orang, maka di tingkat kelurahan terdapat 24 nama calon. Pada tahap pemilihan ke-2, masyarakat tinggal memilih 5 nama saja untuk bisa duduk sebagai anggota BKM. Apa kekurangan dan apa kelebihannya?

Kekurangan dari proses itu ialah akan melibatkan masyarakat dalam 2 tahapan sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama dan biaya serta tenaga yang diperlukan cukup besar. Pokoknya, tidak praktis atau tidak mudah. Namun apa kelebihan dari proses ini?

Manakala pemilihan BKM dilakukan dalam 2 tahap secara langsung, ada beberapa kelebihan sebagai berikut: (1) Rasa memiliki masyarakat terhadap BKM akan tinggi; (2) Masyarakat dapat berkesempatan untuk memilih orang dari utusan RT lain menjadi BKM sehingga   legitimasi dukungan menjadi luas; (3) Pendekatan ke arah nilai-nilai bahwa yang dipilih bukan utusan RT, tetapi mewakili nilai-nilai baik, semakin tercapai; (4) Tidak akan ada yang dikecewakan dari hasil pemilihan karena efek manipulatif. Mudah-mudahan, tulisan ini ada manfaatnya dalam rangka membangun BKM yang sebaik-baiknya.

(Penulis: Deni Hasman, Korkot KMW 6 (2/1), Banggai, 17 Februari 2005; Edit: Yanti)

Note: Artikel ini dilengkapi tabel perolehan suara anggota BKM Kelurahan Baiya, yang karena alasan teknis, tidak bisa ditampilkan serta dijelaskan dalam paparan deskriptif)

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.