Beranda Warta Artikel Jejak P2KP, Pilkasung: Menabur Semangat Demokratis

Jejak P2KP, Pilkasung: Menabur Semangat Demokratis

Comments (0) View (1761)

W

WALHASIL, gerakan reformasi yang dipicu oleh krisis ekonomi pada tahun 1997, berbuah pada bergulirnya semangat demokratisasi yang salah satunya ditandai dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden secara langsung pada Oktober 2004 lalu, yang sekaligus merupakan prestasi kolektif bangsa ini. Nampaknya, keberhasilan Pemilu tersebut, sedikit banyak telah memberikan rasa percaya diri atau ‘self confidence’ kepada bangsa ini untuk maju selangkah lagi dalam menjalankan proses demokrasi yakni dengan akan diselenggarakannya Pilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkasung).

Sebagaimana dengan gegap dilansir media, sekitar Juni 2005 yang akan datang, terdapat 181 daerah yang akan melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkasung) yang terdiri dari 8 pasangan Gubernur serta 173 kabupaten dan kota. Apabila pelaksanaan pemilihan ini lancar, tak pelak lagi, akan melengkapi keberhasilan kita dalam melaksanakan proses demokrasi yang sekaligus memantapkan julukan Indonesia sebagai ‘the third largest democratic country’ di dunia, setelah India dan Amerika. 

Pertanyaan yang relevan untuk kita ajukan dalam forum ini adalah, apa hubungan antara proses demokrasi dengan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang masih tertinggal jauh itu? Dalam hal ini, terdapat 3 jalan yang pernah ditempuh dunia dalam industrialisasi (baca: pembangunan), yakni demokrasi, komunisme dan facisme (Barrington Moore Jr, 1967).

Facisme, sebagaimana kita ketahui, telah mati sejak berakhirnya Perang Dunia (PD) 2, sementara komunisme telah runtuh seiring dengan robohnya tembok Berlin dan tercerai-berainya Uni Sovyet. Dengan demikian, hanya terdapat satu jalan yang tersisa yaitu jalan demokrasi yang selama ini digunakan oleh negara-negara yang telah mencapai derajat maju dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. 

Dalam literatur klasik, kita temukan bahwa pengertian demokrasi secara umum adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan politik dan yang paling berhak memerintah, sekaligus sebagai perwujudan dari hak-hak dasar manusia yakni hak politik, hak sipil dan kebebasan menyatakan pendapat. Dan pengejawantahan dari kedaulatan politik itu, secara teknis diatur oleh Undang-undang. 

Dalam menerapkan proses demokrasi, kita telah mengalami pasang surut. Pada dasawarsa pertama, kita menikmati era Demokrasi Liberal yakni pada tahun 1955. Selanjutnya, kita masuk pada sistem Demokrasi Terpimpin kurun 1955 sampai 1966, dan kemudian masuk dalam Demokrasi Pancasila kurun 1967-1997.

Dua demokrasi yang disebut terakhir, lebih tepat disebut ‘seolah-olah sedang berdemokrasi’ atau demokrasi semu atau ‘pseudo democracy’, dimana yang paling dominan menentukan hitam putihnya Republik ini adalah segelintir elit politik. Sementara bagian besar rakyat, lebih banyak menonton dan menjadi penggembira belaka. Dalam kondisi demikian, tidak heran apabila yang muncul ke depan adalah mobilisasi politik ketimbang partisipasi politik. Ketiadaan partisipasi politik dan kontrol sosial terhadap jalannya proses pembangunan ini, telah mengakibatkan ‘apatisme’ dalam masyarakat.

Dari perspektif ini, jelas tercermin bahwa proses demokrasi berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yakni melalui pelibatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya serta melakukan kontrol melalui lembaga perwakilan dan menyatakan pendapat melalui saluran media publik yang bebas, bertanggungjawab.

Dalam hubungan ini, Prof. Dr. Amartya Sen, pemenang Nobel 1998 di bidang Ilmu Ekonomi menyatakan bahwa kebebasan dan demokrasi sangat berperan dalam mengatasi kemiskinan. Logikanya sangat jelas, di banyak kasus dan negara, masalah kemiskinan sering dijadikan komoditas, ketimbang kerja penanggulangan kemiskinan dalam arti sesungguhnya. Hal ini, hanya dapat dicegah melalui kontrol yang kuat dari berbagai elemen masyarakat melalui saluran demokrasi dan kebebasan berpendapat. 

Fenomena Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkasung), memberikan pesan yang sangat kuat bahwa rakyat sebagai individu, dihargai hak politiknya  dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam menentukan pemimpinnya, yang kelak kemudian akan sangat menentukan pola pengaturan dan mekanisme hubungan antara negara dengan masyarakat, serta dirinya. Pilkasung ini juga memberi peluang lebih besar kepada masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengenal lebih dekat tentang ‘track record’ calon-calon pemimpinnya.

Sayangnya,--sejauh yang saya ketahui--pencalonan Kepala Daerah baik sebagai calon Gubernur, Bupati atau Walikota, hanya dimungkinkan lewat Partai Politik. Hal ini akan memunculnya peluang transaksi politik dan benih-benih ‘money politics’, mengingat pencalonan menjadi Kepala Daerah, tidaklah gratis. Hal lain yang juga akan menjadi ganjalan lewat model pencalonan melalui Partai Politik adalah kemunculan orang-orang baik atau ‘good people’ yang terbukti memiliki ‘track record’ atau ‘jejak rekam’ yang baik di masyarakat. Kemunculan ‘good people’ ini sangat penting karena reputasi sebagai orang baik akan menjadi penghalang guna melakukan ‘transaksi politik’ dengan ‘broker’ politik, apapun lembaganya.

Alternatif yang perlu dipikirkan ke depan adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan calonnya dengan kriteria yang ditentukan bersama. Mengenai berapa kali tahapan pemilihan harus dilakukan, hal itu relatif tidak prinsipil. Alternatif pemikiran ini, tidak berarti harus menghentikan jadwal Pilkasung yang telah ditetapkan, namun, proses pilihan tersebut, dapat dijadikan pembelajaran untuk mencari model pemilihan Kepala Daerah yang memiliki ‘jejak rekam’ sebagai orang baik, jujur, ikhlas, dan dapat dipercaya.

P2KP dengan ikon pemberdayaan, dirancang untuk melakukan penyadaran kritis melalui serangkaian proses pembelajaran melalui tahapan siklusnya, dengan sasaran utama perubahan perilaku untuk dapat ‘survive’ dalam mengarungi gelombang kehidupan dan terutama menanggulangi kemiskinan. Keterkaitan antara Pilkasung dengan P2KP adalah sama-sama menabur semangat demokratis yang diletakkan pada penghargaan martabat manusia sebagai pemegang kedaulatan politik yang melekat sebagai hak dasarnya.

Pilkasung lebih berupaya untuk menciptakan ‘check and balance’ antara Kepala Daerah dengan DPRD untuk saling mengawasi. Dengan begitu, akan terjadi keseimbangan antar keduanya. Sementara, P2KP sebagai program secara sadar telah menabur dan menyemai benih-benih perilaku demokratis, yang dilakukan melalui proses penyadaran kritis.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan perilaku demokratis adalah menghargai pendapat orang lain, toleran serta tidak memutlakkan pendapatnya sebagai sesuatu yang benar. Ini berarti pula bahwa P2KP telah menyiapkan para ‘pemainnya’ untuk masuk pada sebuah arena pentas yang kita sebut sebagai pesta demokrasi. Demikianlah.

(Direfleksi oleh: Kurniawan Zoelkarnain, Team Leader KMP P2KP, Bendungan Jatiluhur, 14 Maret 2005; Yanti)

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.