Beranda Warta Artikel Keteladanan dalam P2KP: Sebuah Keniscayaan

Keteladanan dalam P2KP: Sebuah Keniscayaan

Comments (0) View (1554)

P

PERBEDAAN mendasar antara Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan proyek-proyek lain yang diluncurkan pemerintah adalah bahwa P2KP mengusung nilai-nilai kemanusiaan sebagai konsepsi dasar yang melandasi seluruh proses, siklus dan rangkaian kegiatannya.

Karakteristik khas P2KP yang menyebabkannya berbeda dengan proyek-proyek sejenis lainnya, terletak pada asumsi dasarnya. Menurut keyakinan P2KP, akar persoalan kemiskinan, pada dasarnya, terkait erat dengan perilaku/sikap dan cara pandang manusia (individu) atau sifat kemanusiaan seseorang, yang kemudian mempengaruhi perilaku/sikap dan cara pandang secara kolektif (masyarakat) atau prinsip-prinsip hidup bermasyarakat.

Akar kemiskinan tumbuh subur karena semakin lunturnya nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, kejujuran, keikhlasan, kepercayaan, kepedulian, kesatuan, kebersamaan dan solidaritas sosial. Sebaliknya, P2KP hanya akan mampu memberikan kontribusi bagi perbaikan masyarakat miskin, apabila nilai-nilai kemanusiaan tersebut dapat dipulihkan kembali.

Realitas masyarakat kita dan intervensi P2KP adalah sebuah keprihatinan yang mendalam, bila diamati pada perkembangan masyarakat pada era reformasi, sejak 1998 yang lalu, khususnya, bila kita lihat dari perspektif sistem nilai yang semakin porak poranda. Keprihatinan itu akan semakin dalam bila kita kaitkan posisi Indonesia sebagai umat Muslim terbesar di muka bumi, tetapi yang agak rapuh dalam masalah moral.

Jumlah total penduduk Indonesia berdasarkan sensus tahun 2000 adalah 205.843.196 jiwa, dengan perbandingan komposisi penganut agama sebagai berikut: Muslim berjumlah 177.528.722 jiwa (88,22 %), Protestan/Katolik 17.954.977 jiwa (8,92 %), Hindu 3.651.939 jiwa (1,81 %), Budha 1.694.682 jiwa (0,84 %), Konghucu (data 1971) 972, 133 jiwa (0.82 %), lain-lain 411.629 jiwa (0,20 %).

Angka-angka ini menunjukkan bahwa secara nominal-kuantitatif, bangsa Indonesia di samping sebagai bangsa Muslim terbesar, juga sebagai bangsa religius. Hanya sebesar 0,20 % saja yang tidak dapat dikategorikan sebagai pengikut agama tertentu, tetapi, tentu mereka punya kepercayaan tersendiri pula. Dengan kata lain, pengikut atheisme susah sekali kita temukan di nusantara ini.

Pertanyaan selanjutnya yang sangat mendesak adalah mengapa sebuah bangsa religius sangat rentan dan rapuh dalam masalah nilai-nilai luhur kemanusiaan, moral dan etika? Lebih khusus lagi, mengapa bangsa Muslim terbesar di muka bumi ini tidak dapat dijadikan teladan dalam hal menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, moralitas dan keberdayaan masyarakatnya? Tetapi, justru yang terjadi adalah bangsa ini menjadi sarang KKN kelas kakap dan kini terjerembab dalam krisis multidimensional yang menyebabkan masyarakatnya jatuh dalam kubangan kemiskinan yang sangat mengerikan.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia memang sedemikian mendesak untuk ditangani. Disadari bahwa selama ini banyak pihak melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Maka, orientasi berbagai macam program penanggulangan kemiskinan yang telah ada, umumnya hanya menitikberatkan pada salah satu dari gejala-gejala kemiskinan ini, yang pada dasarnya mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, ‘charity’ dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Akibatnya, program-program tersebut tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat, yang pada akhirnya, tidak akan mampu mewujudkan aspek keberlanjutan (sustainability) dari program-program penanggulangan kemiskinan tersebut.

P2KP dirancang sebagai program dari, oleh dan untuk masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dan jawaban bagi persoalan kemiskinan tersebut. Dalam perspektif P2KP, akar persoalan kemiskinan yang sebenarnya adalah akibat kondisi masyarakat yang belum berdaya, dengan indikasi kuat yang dicerminkan oleh perilaku/sikap/cara pandang masyarakat yang tidak dilandasi nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, ikhlas, dll), serta tidak bertumpu pada prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, demokrasi, dsb).

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan oleh P2KP adalah pemberdayaan sejati, yaitu proses pembelajaran (edukasi), agar mampu menggali nilai-nilai baik yang telah dimiliki manusia, dan memberdayakannya. Atau dengan kata lain, memulihkan fitrah manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan tertinggi, sehingga mampu bertindak secara moral/nurani.

Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa proyek P2KP ibarat sekop bagi masyarakat untuk memunculkan orang-orang baik dan benar, serta mendudukkannya pada tempat yang terhormat. Selain itu, P2KP juga menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu mengubah ’skema proyek’ menjadi ’tatanan program’, dari, oleh dan untuk masyarakat.

Jika kita melihat begitu indahnya konsepsi dasar P2KP, maka selintas kita akan beranggapan bahwa proyek ini adalah proyek ‘termulia’ yang pernah ada. Tentu, harapannya adalah bahwa hal itu tidaklah terbatas pada konsep, idealisme dan angan-angan belaka. Dan untuk mengimplementasikannya, tentu bukan pekerjaan mudah. Sangat memerlukan komitmen yang kuat dari semua pelaku P2KP di semua level, mulai dari pusat sampai di tingkat masyarakat. Baik dari sisi pelaksana proyek, Konsultan, Pemerintah bahkan masyarakat sendiri maupun pihak-pihak lain yang peduli.

Komitmen yang kuat tersebut adalah keteladanan diri yang melekat pada sikap, perilaku dan tindakan. Dalam kapasitas apapun, semua pelaku P2KP seharusnya menyadari bahwa tidak mungkin nilai-nilai luhur kemanusiaan yang menjadi landasan dasar P2KP akan efektif berjalan, tanpa adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam setiap langkah kegiatan proyek.

Nilai-nilai keadilan, kejujuran, keikhlasan, kepercayaan, kepedulian, kesatuan, kebersamaan dan solidaritas sosial, hanya akan menjadi ‘komoditas proyek’ saja apabila para pelaku P2KP, enggan menjadikannya sebagai sifat-sifat dan sikap dasar bagi diri mereka, dalam kehidupan kesehariannya. Tidak mungkin kita mengajak orang lain berperilaku baik dengan melaksanakan nilai-nilai tersebut, tanpa kita sendiri memberikan keteladanan terlebih dahulu dalam implementasi nilai-nilai itu. Allah SWT memperingatkan hal ini, sebagaimana firman-Nya: ”Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedang kamu melupakan dirimu sendiri (tidak mengerjakannya), padahal kamu membaca kitab. Maka, tidakkah kamu berpikir?”. (QS. Al-Baqarah/2: 44)

Maka, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa keteladanan adalah keniscayaan dan kata kunci bagi efektifitas pemulihan nilai-nilai kemanusiaan tersebut di masyarakat. Bahkan, seharusnya keteladanan ini perlu ditambahkan untuk menjadi nilai dasar P2KP. Karena, mengingat begitu urgen (penting) perannya.

Keteladanan ini pulalah yang juga menjadi sebuah keniscayaan bagi pemimpin, dalam hal ini, para pelaku P2KP termasuk Tim Faskel, yang menginginkan agar kepemimpinannya menjadi efektif, diikuti serta disegani. Kita melihat, di antara sunnah Rasulullah SAW dan yang menjadi satu kunci sukses beliau memimpin umat Islam, memunculkan peradaban yang tadinya jahiliyah menjadi madaniyah, adalah fakta bahwa beliau merupakan pemimpin yang bisa menjadi teladan dan panutan baik dalam kehidupan pribadi, di rumah maupun di wilayah-wilayah publik lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT: ”Sesungguhnya, telah ada pada (diri) Rasulullah itu, suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (QS. Al-Ahzab/33 : 21)

Umat mudah mentaati ajaran beliau, antara lain karena faktor ini. Yang oleh para ulama kemudian disimpulkan dalam Fiqih Siyasah bahwa ar-ra’iyyah ’ala diini muluukihim (rakyat bergantung pada perilaku pemimpinnya). Dari sini, kita melihat betapa berat tanggung jawab seorang pemimpin tersebut. Karena kebaikan-kebaikan yang ia ucapkan dan perintahkan, seharusnyalah juga ia kerjakan dalam kehidupannya. Sehingga, konsistensi kebaikan seorang pemimpin, dengan demikian bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan juga untuk masyarakat dan rakyat yang dipimpinnya.

Pemimpin masyarakat yang hanya pandai menjadi panutan dalam mengkhianati amanat, melupakan janji-janjinya, menumbuh suburkan KKN, yang pada gilirannya akan diikuti oleh masyarakatnya. Sehingga, mengguritalah krisis moralitas dan krisis keteladanan yang diderita oleh masyarakat serta semakin jauhlah harapan masyarakat dari perbaikan nilai-nilai luhur kemanusiaan mereka. Karena itu, seorang calon pemimpin yang tidak mempunyai dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan, tidaklah akan dapat diharap bisa menjadi panutan positif. Ia tidak akan berani memberikan komitmen untuk menghadirkan kehidupan yang bermoral berlandaskan nilai-nilai luhur tadi, sebab dirinya pasti tahu bahwa tidak mungkin menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor pula.

Namun sesungguhnya, bukan hanya pemimpin yang perlu mempunyai keteladanan dalam mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam kaca mata P2KP, masyarakatpun juga diajak secara sadar untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan yang telah ada pada mereka. P2KP meyakini, bahwa sesungguhnya di masyarakat terdapat potensi dan tambang-tambang kebaikan yang perlu digali untuk dijadikan mutiara yang mulia dan mahal harganya.

Dalam konteks P2KP, faktor keteladanan juga amat dipentingkan. Apalagi masyarakat Indonesia, umumnya masih menganut prinsip paternalisme, yang mengisyaratkan tentang betapa masih sangat kuatnya ketergantungan masyarakat kepada para pemimpin, dalam hal ini adalah para pemimpin P2KP. Untuk di tingkat masyarakat bawah, yang paling dekat dengan mereka adalah pimpinan kolektif BKM. Dan  tentu juga, Tim Fasilitator Kelurahan (Tim Faskel) sebagai pemberdaya masyarakat agen perubahan di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai penutup, untuk mendorong keberhasilan P2KP, khususnya di tingkat masyarakat, tentu memerlukan perhatian, kepedulian dan monitoring dari semua pelaku P2KP. Untuk itu, substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat, perlu terus menerus dilakukan untuk menumbuh kembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Proses pembelajaran di tingkat masyarakat ini berlangsung selama masa proyek maupun pasca proyek oleh masyarakat sendiri, dengan membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) serta Komunitas Belajar Kelurahan (KBK).

Dengan demikian, penguatan lembaga masyarakat yang dimaksud P2KP terutama dititikberatkan pada upaya penguatan pelakunya untuk mampu menjadi pelaku nilai, dan pada gilirannya, mampu menjadi motor penggerak dalam ’melembagakan’ dan ’membudayakan’ kembali-nilai universal kemanusiaan (gerakan moral), prinsip-prinsip kemasyarakatan (gerakan good governance) serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (gerakan tridaya) sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat sendiri. Dan, sekali lagi, hal itu memerlukan komitmen tinggi dan kuat dari semua pelaku P2KP, yang tercermin dalam keteladanan sikap dan tindakan nyata. Wallahu a’lam.

(Penulis: Saiun Ngalim, Fasilitator Kelurahan Korkot 1, Jombang, KMW 16 P2KP 2/2; Yanti)

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.