Beranda Warta Artikel Catatan RK Sulteng: Menggali Akar Kemiskinan

Catatan RK Sulteng: Menggali Akar Kemiskinan

Comments (0) View (2310)

A

APA sesungguhnya akar penyebab kemiskinan menurut warga? Apa pula pandangan masyarakat tentang persoalan kemiskinan? Apakah akar kemiskinan itu semata berkaitan, hanya dengan persoalan ekonomi saja? Untuk memberi gambaran terhadap masalah tersebut, beberapa waktu lalu, Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Sulawesi Tengah, bersama warga melakukan kegiatan bernama Refleksi Kemiskinan (RK) di masing-masing kelurahan dan desa di Kecamatan Palu Barat, Utara, Kecamatan Luwuk serta Luwuk Timur, Kabupaten Banggai.

Selanjutnya, dilakukan monitoring melalui pendekatan uji petik dengan menyebarkan lembar monitoring pelaksanaan RK kepada 1375 responden. Hasilnya, diperoleh beberapa gambaran singkat, pertama, pandangan umum selama ini berkesimpulan, akar masalah kemiskinan selalu bermuara pada kurangnya modal. Itu artinya, dengan memberi modal, masalah kemiskinan akan terjawab.

Namun, ketika masalah tersebut ditanyakan kepada masyarakat, jawabannya menjadi lain. Sedikitnya terdapat 48% masyarakat menyatakan, untuk menggali akar penyebab kemiskinan, diperlukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri. Perubahan tersebut meliputi aspek cara pandang, seperti sikap dan perilaku. Sementara itu, 14% dari masyarakat menyatakan, akar penyebab kemiskinan akibat tidak adanya keberpihakan kepada masyarakat miskin.

Sedangkan untuk akar masalah kemiskinan yang bersumber dari persoalan ekonomi, terdapat 37% masyarakat menyatakan, akar kemiskinan disebabkan karena ketidakcukupan modal, baik berupa dana (uang), maupun keterampilan (skill).
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa akar masalah penyebab kemiskinan tidak sekedar berkait dengan masalah modal dan bantuan material lainnya. Ada masalah lain di luar urusan modal dan bantuan material.

Sementara itu, kalau kita cermati secara kritis, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini, masih melihat akar penyebab kemiskinan akibat faktor kurangnya modal. Keterampilan mengelola modal, kurang menjadi acuan. Setiap kita mempersoalkan masalah kemiskinan, maka jawaban tunggal yang sering kita berikan adalah modal, akibat perspektif kita melihat masalah kemiskinan, terjadi akibat faktor kekurangan modal usaha.

Ibaratnya, yang selalu kita diberikan kepada warga adalah pelampung untuk berenang, bukan keterampilan untuk berenang. Akibatnya, ketika air meluap, warga yang tak punya keterampilan untuk berenang, dipastikan akan tenggelam bersama luapan air. Dengan kiasan lain, kita lebih senang memberikan ikan kepada warga, dari pada keterampilan untuk mengail ikan.

Bukankah selama ini, sudah sangat banyak dana-dana bantuan untuk masyarakat miskin, lenyap begitu saja karena jatuh di tangan orang-orang yang tak bisa berenang dan tak bisa memancing akibat tidak diberi keterampilan. Dalam hal ini, maknanya, ketika kita akan bekerja untuk suatu program penanggulangan kemiskinan, maka aspek perilaku, sikap dan keterampilan, menjadi sesuatu yang harus dikedepankan, baru kemudian berbicara soal bantuan modal.

Di luar dari berbagai indikasi internal di atas, faktor eksternal dari masyarakat miskin juga menjadi penentu untuk keberhasilan suatu program, seperti jawaban yang diberikan oleh warga pada pelaksanaan Refleksi Kemiskinan P2KP. Terdapat 74% warga menyatakan, Pemerintah dan masyarakat, bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan. Sebanyak 18% masyarakat menjawab, Pemerintah Daerah perlu lebih nyata dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Dan hanya 7% warga menyatakan, persoalan kemiskinan diselesaikan sendiri oleh masyarakat. 

Dari pernyataan tersebut mengisyaratkan, diperlukan pendekatan secara sinergitas untuk meminimalkan persoalan-persoalan kemiskinan. Pemerintah tidak mungkin bisa mengatasi sendiri masalah kemiskinan tersebut, apalagi masyarakat. Semua pihak harus duduk bersama, bekerja secara serius dan peduli dalam mengatasi masalah tersebut. Bila masalah-masalah kemiskinan hanya dijadikan wacana, apalagi dijadikan jargon-jargon kampanye dalam Pilkada, maka sepanjang itupun masalah kemiskinan tak mungkin dapat diminimalkan.

Mengapa masyarakat berharap, perlu adanya kerja sama dalam menanggulangi masalah kemiskinan? Dalam uji petik Refleksi Kemiskinan P2KP di 32 kelurahan dan desa di Kota Palu dan Luwuk, sebanyak 78% masyarakat menyatakan, kemiskinan dapat diubah atas usaha bersama dari setiap unsur pelaku (masyarakat dan Pemerintah). Dan hanya 13% masyarakat yang menyatakan, masalah kemiskinan disebabkan karena potensi alam yang minim, serta 7% masyarakat menyatakan, kemiskinan terjadi karena memang sudah takdir.

Apa sesungguhnya harapan warga selama ini dalam hal penanggulangan kemiskinan? Dari hasil uji petik menunjukkan, ternyata masyarakat tak selamanya berharap soal adanya bantuan, namun yang diinginkan oleh sebanyak 77% warga adalah, perlu ada gerakan kolektif untuk menggalang potensi kolektif itu. Dan hanya sebesar 14% warga menyatakan, masyarakat menggantungkan diri pada bantuan.  Sementara itu, terdapat 7% masyarakat menyatakan, orang miskin tidak punya potensi, justru potensi orang kaya yang harus dihimpun.

Berbagai jawaban di atas mengamanatkan, apabila sudah saatnya, perspektif kita tentang penanggulangan kemiskinan, haruslah diubah. Mengapa? Karena setiap kita bicara soal penanggulangan kemiskinan, maka yang ada di kepala kita adalah, perlunya memberi bantuan. Jadi, penanggulangan kemiskinan identik dengan memberi bantuan, dan bantuan itu selalu bermuara pada unsur-unsur material dan ekonomi. Pandangan pragmatis seperti itu selalu berkesimpulan, dengan memberi bantuan, maka segala urusan akan selesai. Pendekatan yang karitatif serta pemikiran seperti ini yang selalu memperpanjang akar masalah kemiskinan menjadi mata rantai yang tak pernah berkesudahan.

Lalu, agar masalah penanggulangan kemiskinan terlihat nyata, serius dan sinergis, Pemerintah Kota dan Kabupaten, perlu segera menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang implementatif dengan melibatkan pihak non Pemerintah yang   peduli dan serius. Bila itu juga tak dilakukan, maka, penanggulangan masalah kemiskinan hanya menjadi wacana dan jargon-jargon kampanye Pilkada yang menina-bobokan.

(Penulis: Tasrief Siara, TA Sosialisasi, Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) 6 P2KP 2/1 Sulawesi Tengah; Yanti)

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.