Beranda Warta Artikel Pendidikan Gratis, Mungkinkah?

Pendidikan Gratis, Mungkinkah?

Comments (0) View (2615)

D

DALAM Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, menyatakan: “Bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.“ Kalau kita simak, maksud kemerdekaan disini tidak sekedar mengandung hak berdaulat atau mengatur bangsanya sendiri, tetapi juga mengandung makna sekaligus amanah bahwa hak warga atau rakyat dalam status bangsa tersebut secara bebas, merdeka dan otonom mengembangkan dirinya (kehidupannya).

Selanjutnya pada alinea keempat, ditegaskan pula: “Mencerdaskan kehidupan bangsa.“ Kemudian, ditutup dengan sila-sila dari Pancasila. Hal ini lebih menegaskan bahwa negara dalam hal ini Pemerintah yang berkuasa, mempunyai tanggung-jawab yang besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Bagaimana warga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengenyam (memperoleh) pendidikan.

Kebodohan, keterbelakangan, minimnya ketrampilan dan lainnya, yang merupakan ciri atau potret kemiskinan selama ini, bisa jadi merupakan pengaruh dari ‘ketidakadilan dan tidak dimilikinya kepedulian dalam pengelolaan pendidikan’. Bukankah dalam UUD 1945, salah satu pasalnya menyebutkan: “Tiap-tiap warga Negara, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.“

Dalam hal ini, untuk menuju ke arah sana, Negara dan Pemerintah tentunya harus mempersiapkan sebuah Perencanaan Pendidikan Nasional yang mampu merespon dan mengakomodir hak warga dalam merealisasikan (mewujudkan) kesempatan, mengikuti setiap jenjang pendidikan yang ada, yang nantinya akan bersinergi dan terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja tersebut. Bukankah kita hidup dari Sumber Daya Alam yang sama, seharusnya kesempatan memperoleh pendidikan tidak menjadi hambatan, apalagi menjadi beban berat bagi orang yang tak mampu.

Masih hangat dalam ingatan kita, kasus Eko Haryanto, murid kelas 4 SD Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, yang gantung diri pada tanggal 25 Maret 2005 yang lalu atau kasus-kasus sejenis lainnya. Hanya karena malu tidak bisa membeli sejumlah buku pelajaran sekolah, bocah ini nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di ruang tamu rumahnya. Selain masalah buku, anak ini ternyata belum membayar SPP selama satu tahun.

Yang mencemaskan di sini, bukan saja persoalan biaya pendidikan yang terasa mahal dan berat dirasakan orang tua Eko yang hanya sebagai buruh/kuli senggol di kampungnya, tetapi juga keperluan dapur (rumah tangga) sehari-hari. Akan tetapi, aksi nekat Eko dengan cara menggantung diri ini, perlu menjadi perhatian serius, apakah karena pengaruh depresi, beban berat mental yang tak sanggup dipikul Eko, karena merasa malu, apakah pengaruh lingkungan dan atau pengaruh tayangan-tayangan televisi yang akhir-akhir ini begitu vulgar dan polosnya menyajikannya pada jam tayang siang hari sampai menjelang malam dengan liputan aksi-aksi kriminalitas, baik yang terjadi di kota-kota atau pelosok kampung (desa) sekalipun, yang kemungkinan besar akan ditonton oleh anak-anak.

Bagaimana potret pendidikan nasional kita, harapan seperti apakah pendidikan nasional kita ke depan? Apakah bila lain kabinet, maka lain pula Menteri dan lain pula kebijakannya? Sudah menjadi hal yang lumrah, bongkar pasang kurikulum tidak hanya mengakibatkan anak didik (siswa) menjadi objek sekolah, pelajaran dan sistem pengajaran, yang juga membuat para guru dibuat repot jadinya.

Belum lagi, keluhan para orang tua murid yang setiap ganti tahun ajaran harus menyediakan sejumlah dana tertentu untuk keperluan buku-buku pelajaran, karena buku-buku yang lama atau terdahulu kemungkinan besar tidak akan dipakai lagi, seharusnya buku-buku tersebut tidak ditinggalkan begitu saja bisa dipakai sebagai bahan referensi dan atau dikelola oleh sekolah dengan melakukan pengumpulan dari murid-murid yang sudah tidak memerlukan lagi buku tersebut untuk koleksi perpustakaan sekolah.

Sinyalemen atau isu adanya ‘campur tangan’ industri penerbitan dalam pengadaan buku pelajaran, turut mewarnai corat-maritnya potret pendidikan nasional kita. Kita bukannya menafikan kehadiran mereka dalam ikut serta mensukseskan proses penyelengaraan pendidikan, dibutuhkan tekad dan komitmen yang kuat dan tulus bahwa kehadiran industri penerbitan buku-buku pelajaran sekolah tidak sekedar profit motif. Departemen Pendidikan Nasional atau yang di daerah seharusnya punya kewenangan dan ketegasan dalam menjaga substansi pokok-pokok pembelajaran dari tingkat dasar sampai menengah, termasuk baku mutu pendidikan yang jelas dan terukur.

Otonomi daerah seharusnya dapat dimaknai pada sebuah kompetisi pelayanan publik, adanya pelimpahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota, seharusnya dapat mempercepat aktivitas dan lajunya pembangunan dengan menciptakan Pemerintahan yang baik atau istilah ‘good governance/good government’, kalau di negara Inggris disebut ‘good administration’, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan ‘behoorlijk bestuur’, artinya pemerintahan yang layak atau baik.

Target porsi APBN untuk sektor pendidikan dalam 10 sampai 20 tahun ke depan sebesar 20%, memang cukup menjanjikan dari sisi ketersediaan dana untuk menyokong majunya pendidikan nasional kita, dan sangat dimungkinkan untuk pendidikan dasar dan menengah biaya pendidikan diperoleh secara gratis. Apakah target 20% porsi APBN untuk sektor pendidikan tersebut bisa terpenuhi sesuai harapan Pemerintah dan sekaligus dambaan rakyat, khususnya rakyat miskin dan yang berpenghasilan rendah.

Belum lagi persoalan menuju ‘Indonesia Sehat’ dalam tahun 2010 mendatang yang juga cukup banyak menyedot dana APBN untuk mensukseskannya. Lebih parah lagi persoalan utang luar negeri kita, banyak program Pemerintah yang harus dibiayai dari sumber dana utang luar negeri, dan mudah-mudahan, suatu saat nanti, bangsa kita akan terbebas dari utang. Selain itu, kita harus mampu membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, kaya akan Sumber Daya Alam, sehingga, mari kita majukan dan bangkitkan pendidikan nasional kita.

Persoalan pendidikan tidak sekedar bagaimana setiap warga mendapatkan kesempatan belajar atau mengikuti jenjang pendidikan tersebut terjangkau, dalam artian, apakah aspek pembiayaan, sarana prasarana, kualitas guru termasuk kesejahteraan guru itu sendiri. Akan tetapi, bagaimana suatu sekolah atau jenjang pendidikan menjadikan anak didik atau siswa menjadi mandiri dan berdaya serta adanya kepastian termasuk rasa percaya diri untuk ‘berkompetisi’ dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan atau memasuki dunia kerja baik di sektor pemerintah dan atau sektor swasta. Yang pada akhirnya, para orang tua termasuk si anak, tidak akan ragu sedikitpun, ketika memutuskan suatu pilihan, kalau dikatakan bahwa, mengikuti sekolah atau jenjang pendidikan adalah sebuah nilai investasi yang tak ternilai harganya.

Mengenali sebab-sebab terjadinya kondisi tidak tertampungnya para lulusan sekolah atau akademi, perguruan tinggi dan atau yang sejenis dalam industri ketenagakerjaan, juga menjadi lebih penting untuk merumuskan tindakan (kebijakan) pendidikan itu sendiri maupun oleh Departemen Tenaga Kerja. Termasuk, kalau Pemerintah dan kita jeli mencermatinya sebenarnya ‘persoalan’ masalah dunia pendidikan dan ketenagakerjaan adalah bagian dari ketahanan negara. Gejolak buruh, pengangguran bisa menghambat lajunya sebuah pembangunan, investasi termasuk kepercayaan publik, swasta, maupun pihak luar terhadap Pemerintah.

Bagaimana mewujudkan pendidikan gratis? Realitas penduduk kita masih banyak yang tergolong miskin dan berpenghasilan rendah. Orang miskin, dengan kondisi pendapatan (penghasilan) yang minim akan kesulitan dalam merealisasikan tabungan, dan akhirnya investasi untuk ke pendidikan pun juga menjadi terbatas bahkan tidak terjangkau.

Sepantasnyalah, pengelolaan pendidikan nasional kita memberi kesempatan dalam artian pelayanan bagi warga miskin dalam pendidikan secara mudah mereka dapatkan. Bisa jadi, untuk hal-hal tertentu atau pada waktu yang akan datang untuk pendidikan dasar sampai menengah bahkan perguruan tinggi dalam lima atau sepuluh tahun ke depan, diperoleh secara gratis bagi orang miskin, bahkan untuk golongan menengah sekalipun guna merangsang majunya pendidikan kita.

Pentingnya perencanaan pengelolaan pendidikan dalam rangka mempersiapkan alternatif-alternatif pemecahan masalah guna memenuhi kebutuhan pendidikan secara realistis, harus berpedoman pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan rinci. Bermacam tujuan yang telah ditetapkan akan turut ‘mewarnai’ pula pola pendekatan perencanaannya. Perlunya bank data, mulai kependudukan jenjang usia dan sebarannya, jumlah sekolah, guru dan daya tampung sekolah serta rasio jumlah guru dan murid, termasuk kebutuhan dunia kerja, harus menjadi satu kesatuan perencanaan yang terintegrasi.

Pola pendekatan tidak hanya melihat permintaan masyarakat (‘social demand approach’), pendekatan ketenagakerjaan (‘man power approach’) tetapi juga pendekatan efisiensi investasi (‘invesment efficiency approach’). Kunci keberhasilan sebuah perencanaan, juga terpulang kepada sejauh mana kepedulian, sikap serta perilaku jujur dalam menyusun rencana tersebut. Dan ketika mereka diberikan kepercayaan (amanah) untuk menyusun rencana tersebut, tidak terjebak pada ritual atau rutinitas proyek belaka. Begitu pula dengan budaya suap menyuap, sogok menyogok untuk memperoleh jenjang pendidikan, pekerjaan, kepangkatan, jabatan dan lainnya, harus terbebas dari KKN.

(Penulis: Zulkifli, TA Sosialisasi KMW 3 P2KP 2/1 Kalimantan Tengah; Yanti)

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.