Beranda Warta Artikel “Menukikkan” Perencanaan Strategis Penanganan Kumuh pada Mekanisme Perencanaan Daerah dan Pusat

“Menukikkan” Perencanaan Strategis Penanganan Kumuh pada Mekanisme Perencanaan Daerah dan Pusat

Comments (0) View (1392)

Oleh:
Tim Korkot 1 Padang
OC 1 Provinsi Sumatera Barat
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Kalau kita ikuti dinamika diskusi substansi program di website Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) akhir-akhir ini, secara jelas dan terang benderang para pelaku dan kreator program KOTAKU, mulai dari Satker, advisory, Team Leader (TL), dan Tenaga Ahli (TA) mengatakan bahwa Program KOTAKU adalah salah satu program untuk membangun permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, dengan fokus tahun 2016-2020 adalah penanganan kawasan kumuh. Kawasan kumuh yang menjadi prioritas adalah target RPJMN, seluas 38.431 Hektare yang didapatkan dari SK kumuh bupati/wali kota yang direkap tahun 2014.

Arah gerak RPJMN ini adalah gerakan “100-0-100”. Dalam hal ini, 0 berarti memastikan tidak ada kawasan kumuh lagi di Indonesia. Caranya dengan peningkatan kualitas untuk kumuh, pencegahan untuk non kumuh, dan pengelolaan untuk lokasi kumuh yang sudah ditingkatkan kualitasnya. Alasan kenapa KOTAKU membuat baseline, RPLP, RKPKP/RP2KPKP/SIAP, RPJM (Desa) yang terintegrasi dengan RPJMD, memastikan program ini masuk RKP, dan sebagainya, adalah untuk memastikan apa yang dikerjakan tepat sasaran, tepat manfaat, dan benar-benar mendukung pencapaian target RPJMN, mendukung gerakan “100-0-100”.

Kita harus membangun sistem. Menjadikan Pemda sebagai “nakhoda” dan tetap menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Jadi, kalau muncul delineasi kumuh baru karena perencanaan yang disusun sekarang, ada lokasi pencegahan, lokasi yang sudah ditangani kumuhnya, ya tetap diintervensi, bukan ditinggalkan. Intervensi sesuai kebutuhan, berdasarkan perencanaan yang sudah disusun.

Pendanaan APBN, saat ini harus diprioritaskan dulu pada pencapaian target RPJMN 2015-2019 dan gerakan 100-0-100. Dengan cara meningkatkan kapasitas kita dalam berstrategi, berkreasi, berinovasi, rela dan ikhlas membantu masyarakat, dan Pemda mencari solusi pendanaan. Kolaborasi dilakukan di semua aspek dan tahapan, bahkan kita adalah bagian dari kolaborasi. (Sumber: WEB KOTAKU)

Berangkat dari paparan substansi dan strategi program di atas maka artinya dalam berkegiatan sudah seharusnya semua pelaku lebih mengutamakan output dan outcome, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran pencapaian target pengurangan luasan kumuh dari waktu ke waktu. Mulai dari level kelurahan, kecamatan, kota, maupun provinsi. Sudah saatnya meninggalkan eksklusivitas dalam bekerja dan berkegiatan, tetaplah konsisten dengan sikap yang inklusif. Karena, hanya dengan metode-metode inklusiflah capaian output dan outcome dapat mencapai akselerasi terbaik dalam proses.

Jadi kesimpulannya, menurut kami, berinisiatif mengambil peran dalam sebuah proses adalah suatu keharusan, berinovasi dan kreatif untuk mencapai target adalah kebutuhan. Karena, Program KOTAKU targetnya jelas, yakni 0 Ha kawasan kumuh di tahun 2019, dan semua itu tertumpang di otak, hati, dan bahu semua pelaku. Maka aura inklusifitas harus tetap dijaga, semangat “superman” ditinggalkan, semangat “superteam” digalakkan oleh semua pelaku ini. Bukan instruksi kami, ya, hanya menerjemahkan statement petinggi.

Sedikit kita kutip statement Ibu Satker yang dipublikasi di website bahwa dalam pencapaian target Program KOTAKU tersebut memang harus menggunakan cara-cara yang luar biasa. Tidak bisa degan cara-cara biasa. Karena, cara-cara biasa yang ditulis dalam laporan “bualan”—ehem, maksudnya bulanan, sebagai syarat halalnya gaji kita sebagai pelaku, berangsur ditinggalkan. Setiap kesempatan harus diraih, ada peluang kolaborasi disambar. Kalau tidak ada peluang, ciptakanlah. Mekanisme praksis untuk sebuah kesempurnaan menjadi kebutuhan bersama dan kalau bisa jadi menu sehari-hari untuk sebuah akselerasi dan kesempurnaan pencapaian target.

Sedikit kita cermati UU No 1 tahun 2011 Pasal 64 tentang Perencanaan Kawasan Permukiman ayat 4 khusus tentang Perencanaan dan pelaksanaan kawasan permukiman dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang. Sedangkan secara sistem dan kelembagaan yang diamanatkan oleh UU untuk bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada pasal 54 ayat 1 menjelaskan bahwa lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan permukiman merupakan Pokja PKP.

Mengenai Pokja PKP saat ini masih perlu pembahasan mendalam dari segi regulasi, politik, dan eksistensinya. Mudah-mudahan ada yang bisa berkontribusi pemikiran tentang hal ini. Kalau dibahas di sini, bisa kepanjangan tulisannya, tapi saya yakin mungkin ada Pokja PKP yang sudah jalan, baik di level kota, maupun provinsi, bahkan Nasional. Kalau POKJA PKP sudah berfungsi, berarti fungsi pemerintah sebagai “nakhoda” untuk kolaborasi otomatis sudah jalan.

Pembahasan saat ini kita fokus bahas dari sisi kita sebagai pelaku saja, karena pertanyaan kritisnya bagi kita sebagai pelaku, apakah tanpa Pokja PKP akselerasi penanganan kumuh tidak bisa dicapai. Ini adalah pertanyaan sekaligus tantangan bagi kita. Sembari kita melakukan penguatan pada kelembangaan yang satu ini. Menurut pepatah Minangkabau-nya “marapek sambia balayia”—memperbaiki kapal sambil berlayar. Artinya kita benahi sistem sambil melakukan kerja-kerja yang bisa kita lakukan.

Di bawah ini sengaja kami kutip sedikit bagan alur mekanisme perencanaan pusat dan daerah, serta bagaimana dokumen perencanaan kumuh dapat mewarnai mekanisme perencanaan tersebut. Pertanyaan kritis selanjutnya bagi kita sebagai pendamping yang harus dijawab sekaligus menjadi output kerja kita sebagai konsultan, salah satunya adalah seberapa besar kita bisa mewarnai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di level pusat, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di level daerah.

Bagan ini pernah disampaikan oleh BAPPENAS ketika penguatan Pokja PKP kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pertengahan Desember 2016, karena menurut kami bagan ini masih cukup relevan dalam topik pembahasan kita kali ini.

Dari bagan di atas kita bersama stakeholders tinggal merumuskan beberapa strategi yang mungkin dilakukan untuk dapat mengintervensi proses tersebut.

Saat ini kita di Kota Padang sudah merumuskan beberapa strategi yang sederhana sampai yang rumit, untuk bisa bersinergi dan kolaborasi perencanaan RPLP dengan proses Musrenbang rerata Tim Faskel Korkot 1 Kota Padang melakukan aksi nyata dengan melakukan sinergi proses perencanaan RPLP dengan mekanisme Musrenbang yang ada di beberapa kelurahan dampingan. Hal ini tentu tidak lepas dari advokasi kawan-kawan Tim Faskel kepada stakeholders pelaku Musrenbang, seperti pihak kelurahan, RT, RW, dan tokoh masyarakat yang ada di kelurahan.

Dengan aksi dan output nyata ini berarti genderang aksi mewarnai proses perencanaan level kelurahan dengan kegiatan pencegahan dan penanganan kumuh sudah ditabuh. Sehingga, diharapkan akan ada output berupa kolaborasi perencanaan penanganan dan pencegahan kumuh level kelurahan dengan perencanaan pembangunan level kelurahan. Karena kita harus ingat, setinggi apapun level perencanaannya pasti kegiatannya akan ada di kelurahan, karena memang seluruh kota sudah dibagi habis menjadi beberapa kelurahan.

Aksi ini adalah investasi akselerasi percepatan pencapaian penanganan dan pencegahan kumuh tahun 2018, kalau pada Februari ini level kelurahan maka proses perencanaan ini akan berlanjut terus, pada level kecamatan, kota, provinsi dan Nasional. Maka tugas kita adalah mengintervensi dan mengawal proses itu. Bahkan kalau di level Tim Faskel, kita berikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Faskel yang bisa memasukkan indikasi kegiatan pencegahan dan penanganan kumuh yang ada dalam RPLP sebagai usulan kegiatan Musrenbang level kelurahan untuk Musrenbang level kecamatan. Kita hanya mencoba membumikan bahwa indikator kinerja itu berdasarkan output dan outcome. Khusus pendampingan level kota saat ini sedang terjadi proses advokasi dan lobi-lobi level kota pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mensinkronkan indikasi kegiatan yang ada di RP2KPKP dengan kegiatan OPD. Karena, sebelum Musrenbang level kota akan ada pembahasan untuk mensinkronkan perencanaan masyarakat dari hasil Musrenbang kecamatan dengan perencanaan OPD. Proses ini dari bulan ke bulan akan berjalan terus sampai level nasional.

Menurut kami bagan sederhana di atas dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan advokasi dan fasilitasi intervensi perencanaan. Kalau kita semua sebagai pendamping kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan pusat bisa maksimal dengan output nyata berupa aksi mengawal proses perencanaan saat ini. Bisa jadi di tahun 2018 kegiatan penanganan 0 Ha kawasan kumuh bisa selesai. Tapi, kalau tidak maksimal, tidak inovatif, tidak kreatif, bisa jadi kita semua kehilangan timing, dan kami yakin sampai 2050 sekalipun tidak akan pernah tercapai 0 Ha kawasan kumuh.

Ayo kerja, kerja. Salam dari Kota Padang. [Sumbar]

Editor: Nina Razad 

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.