Beranda Warta Artikel Peluang dan Tantangan Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Peluang dan Tantangan Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Comments (0) View (1147)
Oleh:
Nurwino Wajib
TA Infrastruktur
OC 1 Provinsi Kepulauan Riau  
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Adalah gejala lazim di perkotaan bahwa pertambahan penduduk akan diikuti dengan pertumbuhan permukiman kumuh. Berdasarkan luasan kumuh pada tahun 2014, luas pemukiman kumuh mencapai 38.431 Ha, tetapi kemampuan pemerintah menangani permukiman kumuh terkendala oleh ketersediaan dana yang sangat terbatas. Kondisi ini disikapi oleh masyarakat dengan membangun dan meningkatkan kualitas permukiman mereka secara swadaya.

Fakta menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat, baik pada tingkat komunitas maupun individu, dalam pembangunan perumahan sangat siginfikan. Namun demikian, upaya tersebut terkendala oleh kurang memadainya kapasitas mereka dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, selain terdapat juga beberapa faktor eksternal lainnya. Akibatnya disimpulkan bahwa upaya masyarakat tersebut tidak berdampak signifikan pada peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman bahkan semakin memperburuk situasi.

Pada kondisi ini kemudian keterlibatan swasta menjadi penting. Artinya, ketika pemerintah dan masyarakat terkendala oleh kemampuan pendanaan, dan kapasitas dalam menangani permukiman kumuh. Menyadari hal tersebut maka pembangunan perumahan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga pemangku kepentingan lainnya, melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Peran Pemangku Kepentingan

Secara umum peran pemangku kepentingan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat porsi pembahasan yang cukup besar berupa partisipasi masyarakat, peran dan tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda). Walaupun tidak dibahas secara eksplisit tentang peran dunia usaha, pada beberapa bagian tercantum dengan jelas peluang keterlibatan dunia usaha.

Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan pada materi UU Nomor 1 Tahun 2011, keterlibatan masyarakat tidak hanya pada upaya pemenuhan rumah secara fisik, tetapi juga meliputi keseluruhan proses, mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Hak masyarakat diatur secara jelas dalam pasal 129 UU Nomor 1 Tahun 2011 bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak: (a) menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur ; (b) melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; (c) memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; (d) memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; (e) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; (f) mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.

Sementara kewajiban masyarakat diatur dalam pasal 130, yang pada dasarnya mewajibkan masyarakat ikut terlibat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dalam bentuk (a) menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di perumahan dan kawasan permukiman; (b) turut mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum; (c) menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman; (d). mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

Secara tegas keterlibatan masyarakat disebutkan pada beberapa kegiatan yaitu (a) kegiatan perencanaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemda; (b) konsolidasi tanah. Dalam banyak literatur dikatakan bahwa kendala terbesar pembangunan perumahan adalah keterbatasan tanah yang diakibatkan oleh mahalnya harga tanah, bukti kepemilikan tanah yang belum teradministrasi dengan baik, ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang.

Peran Pemerintah

Tiga tipe kewajiban bagi Negara, yaitu kewajiban menghargai (to respect), kewajiban melindungi (to protect), dan kewajiban memenuhi (to fulfill). Pertama, kewajiban menghormati. Kewajiban ini mengharuskan negara tidak mengganggu baik langsung maupun tidak langsung keberadaan hak atas rumah. termasuk misalnya tidak membatasi akses kepada siapapun. Kedua, kewajiban melindungi. Mengadopsi regulasi yang efektif dan mengatur pihak ketiga. Kewajiban ini mengharuskan negara untuk menghalangi campur tangan pihak ketiga dengan cara apapun keberadaan hak atas rumah. Pihak ketiga termasuk individu, kelompok, perusahaan dan institusi yang dibawah kendali pemerintah. Ketiga, kewajiban memenuhi fasilitasi, promosi dan penyediaan. Kewajiban ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah untuk memenuhi hak atas rumah.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011, disebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Kegiatan perencanaan diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemda dengan melibatkan peran masyarakat. Dalam melaksanakan pembinaan, pemerintah dan Pemda mempunyai tugas di antaranya mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR. Sementara pemerintah kabupaten/kota secara tegas juga mempunyai tugas memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan perumahan.

Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang di antaranya (a) menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan criteria rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman; (b) menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman; (c) menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; (d) memberdayakan pemangku kepentingan12 dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional; (e) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perUUan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim;

Kewajiban lainnya dari Pemerintah adalah memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Untuk itu, Pemerintah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa (a) subsidi perolehan rumah; (b) stimulan rumah swadaya; (c) insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan di bidang perpajakan; (d) perizinan; (e) asuransi dan penjaminan; (f) penyediaan tanah; (g) sertifikasi tanah; dan/atau (h) prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selain itu, Pemerintah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemda secara tegas juga disebutkan melibatkan masyarakat atau dengan memasilitasi masyarakat yaitu (a) penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemda dengan melibatkan peran masyarakat, (b) peremajaan; (c) penetapan lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali; (d) memasilitasi pengelolaan yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan oleh masyarakat secara swadaya; (e) memberikan pendampingan bagi perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Keterlibatan Dunia Usaha

Secara umum keterlibatan dunia usaha beragam, dimulai dari mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Selain itu, ketika menjadi badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan, diwajibkan mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Pemerintah dan/atau Pemda dapat memberikan insentif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang.

Dalam proses penyiapan pembangunan perumahan, dimungkinkan kegiatan konsolidasi tanah dilaksanakan melalui kerja sama dengan badan hukum, yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara penggarap tanah negara dan/atau pemegang hak atas tanah dan badan hukum dengan prinsip kesetaraan yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

Kerja sama dengan badan hukum dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi penggarap tanah negara atau pemegang hak atas tanah dapat bersama-sama meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan perumahan khususnya penyediaan rumah bagi MBR adalah ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah dan/atau Pemda harus melakukan upaya pengembangan system pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi lembaga pembiayaan, pengerahan dan pemupukan dana, pemanfaatan sumber biaya, dan kemudahan atau bantuan pembiayaan.

Sistem pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah melalui pembiayaan primer perumahan; dan/atau pembiayaan sekunder perumahan. Untuk itu, pemerintah atau Pemda dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dana biaya digunakan untuk pembiayaan konstruksi, perolehan rumah, pembangunan rumah, rumah umum, atau perbaikan rumah swadaya, pemeliharaan pemeliharaan dan perbaikan rumah, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau kepentingan lain di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peluang dan Tantangan Kolaborasi

Pertumbuhan daerah perkotaan yang sangat pesat berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang layak berikut prasarana, sarana dan utilitasnya. Pemerintah tidak mampu mengantisipasi kondisi ini sehingga pada akhirnya mendorong terciptanya kawasan kumuh perkotaan. Kondisi ini membuka peluang masyarakat secara swadaya memenuhi kebutuhannya.

Fenomena ini kemudian diadopsi dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mengedepankan paradigma masyarakat sebagai subyek dengan membuka pintu keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan perumahan. Hal ini sekaligus membuka peluang terjadinya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Disadari bahwa ketiga pihak mempunyai kepentingan berbeda yang berdampak pada perbedaan cara pandang terhadap penanganan permukiman kumuh. Secara legal upaya untuk menyamakan persepsi dan emosi ini didukung oleh UU Nomor 1 Tahun 2011, dan saat ini forum tersebut telah terbentuk dalam bentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), yang masih beranggotakan institusi pemerintah dan dibutuhkan upaya lanjutan untuk membentuk forum yang lebih terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan baik dunia usaha maupun masyarakat.

Konsep penanganan permukiman kumuh selama ini terlihat berubah sepanjang waktu dan kurang konsisten. Akar masalahnya terutama terkait tidak tersedianya sebuah kebijakan yang menyeluruh yang dapat menjadi acuan penanganan permukiman kumuh. Akibatnya masingmasing kementerian dan Pemda menyiapkan skema kegiatan yang berbeda-beda. Hal ini juga menyulitkan dunia usaha dan masyarakat ketika terlibat dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh. Kebijakan Nasional Penanganan Permukiman Kumuh yang dikembangkan secara partisipatif akan sangat membantu mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh data yang valid. Sampai saat ini, ketersedian data yang dapat diandalkan masih menjadi obsesi bagi kita semua. Ketiadaan data menghambat terjadinya keterbukaan, yang sekaligus menghalangi terjadinya kolaborasi. Saling percaya merupakan landasan utama sebuah kolaborasi. Dibutuhkan upaya yang ekstra keras untuk dapat menyepakati kategori data dan definisi operasionalnya. Diharapkan keberadaan forum pemangku kepentingan dapat mendorong penyepakatan data dan informasi tentang permukiman kumuh.

Jika mengamati kegiatan penanganan permukiman kumuh selama ini yang dilakukan melalui proyek pemerintah, terlihat kurang tersedia ruang untuk kterlibatan dunia usaha. Keterlibatan dunia usaha baik melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) maupun investasi langsung belum optimal. Dibutuhkan upaya pengembangan skema proyek pemerintah yang memberi peluang keterlibatan dunia usaha, sehingga kegiatan dunia usaha tersebut terinternalisasi dalam proyek pemerintah.

Penanganan permukiman kumuh telah menjadi urusan wajib Pemda sehingga kemitraan di daerah akan terjadi di antara masyarakat, dunia usaha dan Pemda. Namun ditengarai kapasitas Pemda baik sebagai pendamping masyarakat maupun sebagai mitra dunia usaha masih kurang memadai. Selain itu, masih banyak pengambil keputusan di daerah yang belum memandang penting penanganan permukiman kumuh. Terkait hal ini, ibutuhkan upaya advokasi, dan peningkatan kapasitas dari pemerintah pusat.

Tantangan utama bagi pemerintah dalam penyediaan rumah bagi MBR adalah harga rumah yang tidak terjangkau. Untuk itu, dunia usaha dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan teknologi konstruksi dan bangunan yang memungkinkan terciptanya rumah layak huni yang terjangkau. Dari sisi pembiayaan, dunia usaha juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang. Termasuk juga keterlibatan perusahaan dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi pekerjanya.

Penanganan permukiman kumuh skala kawasan seperti peremajaan, dan pembangunan baru melalui pembangunan dan peremajaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dapat dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan dunia usaha. Skema Build, Operate, Transfer (BOT) dan sejenisnya dapat menjadi pilihan. Pemerintah dapat menyiapkan skema Public Service Obligation (PSO) guna meningkatkan kemampuan MBR membayar biaya sewanya.

Sebagaimana ditetapkan dalam UU bahwa keterlibatan masyarakat harus terjadi pada keseluruhan proses, sehingga dunia usaha juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam proses penyiapan dokumen rencana pengembangan sampai konsolidasi tanah.

Semoga Bermanfaat. [Kepri]

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.