Beranda Warta Artikel Kiat Singkat Mencermati Perda Penanganan Kumuh

Kiat Singkat Mencermati Perda Penanganan Kumuh

Comments (0) View (1332)
Oleh:
Tomy Risqi
Sub Expert Institutional and Collaboration
NMC ICDD/KMP Wilayah I
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

A. Isu-isu Strategis Perda Penanganan Kumuh

Mayoritas Pemerintah Daerah (Pemda) menganggap Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum ampuh untuk mengawal kebijakan. Sejumlah Perda dibuat untuk memperlancar pembangunan. Sebut saja Perda RPJMD, Perda RPJP, Perda RTRW dan Perda-perda perencanaan sektor yang dinilai strategis dalam pembangunan. Semua dokumen perencanaan idealnya diperdakan agar berlaku mengikat dan memberi daya paksa. Dengan Perda, sebuah komitmen bersama akan terbangun hingga mampu menggerakkan para pemangku kepentingan, masyarakat, swasta dan kelompok peduli untuk berkolaborasi mewujudkan good governance (tata kelola yang baik).

Salah satu dokumen perencanaan yang perlu dikawal oleh Perda adalah dokumen perencanaan penanganan kumuh. Sedangkan Dokumen Perencanaan Permukiman sendiri (RP2KPKP/RPKP/SIAP) di Perbup/Perwalkan. Sebagai catatan, dokumen ini tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan sejumlah dokumen yang lain. Saat ini sejumlah Kota sedang menyusun Rancangan Perda (Raperda) untuk menangani kumuh. Raperda tersebut merupakan instrumen penting untuk menunjang kebijakan pengurangan luasan kumuh. Mengurangi luas kumuh dilakukan sekaligus diorientasikan untuk mencegah bertumbuhnya kawasan kumuh baru.

Guna mewujudkannya Pemda melakukan sejumlah upaya sebelum menyusun perencanaan penanganan kumuh skala kota, antara lain:

  1. Memasukkan roadmap luasan kumuh ke dalam RPJMD dan RKPD
  2. Menganggarkan penanganan kumuh ke dalam APBD
  3. Mengalokasikan anggaran penanganan kumuh dalam anggaran SKPD Perumahan dan permukiman atau SKPD yang membidangi penanganan kumuh
  4. Menyusun dan menetapkan data baseline permukiman dan permukiman kumuh
  5. Menyusun Profil Kumuh berdasarkan baseline
  6. Menetapkan lokasi-lokasi ke dalam SK Kumuh berdasarkan data baseline
  7. Mengorganisasikan perencanaan penanganan kumuh skala kelurahan

Perda yang baik adalah Perda yang mengakomodasi latar belakang perlunya penanganan kumuh, rujukan atau amanah regulasi di atasnya serta isu-isu lokal yang terkait dengan penanganan kumuh kab/kota setempat. Oleh sebab itu, penyusunan Naskah Akademis menjadi penting menjadi prasyarat karena memuat landasan yuridis, sosiologis dan filosofis dibuatnya Perda.

Penyusunan Raperda penanganan kumuh selama ini mengacu pada Model yang dibuat oleh Konsultan Perda Penanganan kumuh Direktorat PKP DJCK, khususnya di kota-kota terpilih. Namun karena model tersebut didesain sebelum lahirnya Program KOTAKU, maka sebagian isu-isu strategis dalam pendampingan KOTAKU belum diakomodasi dalam Draft Raperda ini. Celakanya Perda yang dibuat seringkali tidak responsif terhadap permasalahan lokal dan tidak merekomendasikan potensi lokal sebagai senjata penanganan. Tak heran isu-isu strategis kabupaten/kota pun tidak mewarnai Perda yang dibuat.

Adapun Isu-Isu KOTAKU—nasional maupun lokal—yang sering terlewat dalam Raperda Kumuh, antara lain, pertama, UU Desa tidak dicantumkan dalam konsideran, padahal sebagian wilayah dampingan KOTAKU berstatus Desa (konsideran adalah paragraf menimbang, mengingat, dan seterusnya).

Kedua, tipologi kawasan permukiman kumuh kota tidak dimuat, padahal penanganan kumuh sangat berbasis pada tipologi kota; seperti di lokasi permukiman di atas air, perbukitan, rawan bencana (Pasal 14). Tipologi kota ini di tiap kota tidak selalu sama.

Ketiga, penyusunan perencanaan peningkatan kualitas dan pencegahan Perumahan dan Permukiman kumuh (Pasal 45 ayat 3) masih tidak mencantumkan:

  • Luasan kumuh sebagaimana disebutkan dalam RPJMD menjadi 0 ha (dengan penjabaran Roadmap pengurangan per tahunnya)
  • Legalisasi Dokumen Perencanaan apakah ditetapkan melalui Perda, Perbup atau Perwal

Keempat, tugas dan peran Pemda (Pasal 61-66) untuk membentuk Pokja kurang komplet, seharusnya juga memfasilitasi kolaborasi penanganan kumuh melalui:

  • Pembentukan Kelembagaan Pokja PKP atau lembaga sejenis yang berperan dalam Koordinasi, sinkronisasi program dan kolaborasi, perencanaan, peran dan kebijakan
  • Pengorganisasian Komposisi Pokja PKP yang di dalamnya melibatkan unsur swasta
  • Upaya integrasi perencanaan permukiman dengan Perencanaan Daerah yang difasilitasi oleh Pokja PKP
  • Penyebutan mekanisme integrasi perencanaan sebagaimana disebutkan pada no 8 diatur lebih lanjut dalam Perwal/Perbup
  • Penanganan Ekonomi dan Sosial menunjuk kepada RPJMD Kab/Kota agar pendekatan tridaya Lingkungan, Sosial dan Ekonomi (LSE) diakomodasi

Kelima, pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal (Pasal 66-75) seharusnya dibuat lebih lengkap dengan menyebutkan peran masyarakat agar:

  • Berpartisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di tingkat desa/kelurahan (sehingga RPLP/NUAP dan seterusnya mendapatkan tempat bernaung)
  • Berperan aktif dalam mengintergrasikan perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh (RPLP/NUAP dan seterusnya ke dalam RPJM Desa dan Renstra Kecamatan) melalui mekanisme perencanaan daerah

Terlewatnya aspek-aspek penting tidak hanya di batang tubuh Perda, di Naskah Akademik pun masih ada yang harus dicermati. Sebagai contoh pada gambar, biasanya pada Bab V, Jangkauan Arah dan Ruang Lingkup digambarkan tentang kedudukan Perda (Gambar tersebut juga terdapat pada Hal 11 Panduan Pendampingan Penyusunan RaPerda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh). Pada gambar tersebut ternyata PP no 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Permen PUPR no 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan dan permukiman kumuh serta RPJMD masih belum menjadi rujukan yuridis.

Oleh sebab itu seharusnya gambar tersebut diperbaiki sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 1 - Kedudukan Perda Kumuh terhadap
Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Perencanaan Lain
 

B.    Memenuhi Rasa Keadilan Publik

Dalam dunia hukum dikenal hukum progresif dan keadilan komutatif. Hukum progresif adalah hukum yang dibuat mengikuti dinamika di masyarakat. Responsif terhadap persoalan publik karena dibuat dengan mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Harapannya lebih diterima, dihayati, dijadikan acuan dan menggerakkan. Inilah yang disebut dengan keadilan komutatif. Sebuah keadilan yang merepresentasikan keadilan masyarakat. Inilah mengapa Perda yang mengakomodasi realitas lokal diharapkan lebih mampu menggerakkan kolaborasi para pemangku kepentingan untuk lebih fokus dan konkrit dalam menangani kumuh.

C.    Resep Sederhana Legal Drafting

Untuk memudahkan fasilitasi pencapaian target maka perlu dilakukan sejumlah penyepakatan terkait pengawalan Raperda Kumuh yang notabene tidak berada di bawah kendali KOTAKU saja. Kesepakatan EGM tanggal 8 Februari 2017 Program KOTAKU wilayah 1 menyepakati Bagi Kab/kota yang belum menyusun Draft Raperda Penanganan kumuh ini dan tidak mendapatkan pendampingan khusus penyusunan Perda ini dari Direktorat PKP, maka dapat mengakomodasinya dalam Draft Perbup/Perwal sebagai syarat minimal bahwa setiap Pemda memiliki regulasi sebagai acuan dalam penanganan kumuh. Kendali mengenai Raperda penanganan kumuh ini tertuang dalam instrumen kendali Perda kumuh yang dilampiri dengan acuan Model Perda dan buku Petunjuk penyusunan Perda Penanganan kumuh (terlampir).

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pelaku Program KOTAKU yang sedang mengawal Perda Kumuh sebagai resep sederhana legal drafting. [KMP-1]

Lampiran:

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.