Beranda Warta Artikel Salah Kaprah: Upaya Konsisten Menggunakan Bahasa Indonesia

Salah Kaprah: Upaya Konsisten Menggunakan Bahasa Indonesia

Comments (0) View (946)

Oleh:
Nanang Priyana
Team Leader
KMW OSP 5 Provinsi DI Yogyakarta
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)   

Anggap saja tulisan ini sebagai selingan dan hiburan di tengah kesibukan menyempurnakan RPLP dan membuat DED di lokasi kumuh. Apalagi menjelang diberlakukannya komposisi pendampingan baru mulai bulan April yang membuat banyak pihak stress. Oleh karena itu membaca tulisan ini jangan terlalu serius, apalagi “Baper”.

Tulisan ini ingin menampilkan beberapa yang sudah salah kaprah dalam menggunakan Bahasa Indonesia. Kita punya warisan alat komunikasi lain berupa huruf, tetapi sudah hampir punah. Padahal banyak negara yang punya huruf dan masih lestari sampai saat ini, seperti Rusia, Jepang, Cina, Thailand, India, Arab, dan lainnya, masih menggunakan huruf warisan nenek moyang mereka. Bahasa Indonesia adalah salah satu alat komunikasi warisan dan identitas Bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan. Kalau tidak kita jaga, bukan hal yang mustahil Bahasa Indonesia juga akan tinggal kenangan sebagaimana huruf warisan bangsa kita yang telah punah.

Senior Fasilitator

Bahasa Indonesia menggunakan prinsip D-M atau Diterangkan-Menerangkan. Ini berbeda dengan bahasa Inggris yang menggunakan prinsip M-D atau Menerangkan-Diterangkan. Dalam Bahasa Indonesia kita menyebut dengan “kucing hitam”; hitam = menerangkan, kucing = diterangkan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya dengan “black cat”—black (hitam) = menerangkan, kucing (cat) = diterangkan. Contoh lain, Bahasa Indonesia menyebut dengan “orang pintar”, sedangkan bahasa Ingris menyebut dengan “smart people”—smart (pintar), people (orang).

Prinsip ini D-M ini digunakan secara benar pada penyebutan “Fasilitator Ekonomi”, “Fasilitator Teknik”, “Askot Manajemen Keuangan”, dan lain-lain. Fasilitator = diterangkan, dan ekonomi = menenrangkan; Askot = diterangkan, dan Manajemen Keuangan = menerangkan. Namun kita tidak konsisten menggunakan prinsip D-M ketika menyebut “Senior Fasilitator”. Istilah “Senior Fasilitator” menggunakan prinsip M-D yang digunakan dalam bahasa Inggris. Seharusnya kita menggunakan istilah “Fasilitator Senior”.

Askot MD

Dalam struktur konsultan di tingkat kabupaten/kota ada Asisten Koordinator Kota yang disingkat Askot. Askot yang membantu korkot mempunyai spesialisasi keahlian tertentu, yakni Askot Manajemen Keuangan (MK), Askot Infrastruktur, Askot Urban Planner (UP), Askot Community Development (CD). Penyebutan Askot MK untuk menyebutkan asisten korkot yang mempunyai keahlian dalam bidang manajemen keuangan. Demikian juga penyebutan Askot UP untuk menyebutkan asisten korkot yang mempunyai keahlian dalam bidang perencanaan kota—urban planner.

Namun, penyebutan Askot tidak konsisten ketika menyebut Asisten Manajemen Data (Asmandat). Penyebutan Asmandat menjadi rancu dan tidak konsisten dengan penyebutan Askot yang lain. Dengan prinsip D-M, Asmandat bisa diartikan bahwa yang bersangkutan adalah asistennya manajemen data, bukan asisten Korkot, seperti penyebutan Askot—yang berarti asistennya Korkot. Kalau mau konsisten sebenarnya lebih tepat kita bisa menyebut Askot Manajemen Data (Askot MD).

KMW

Dalam struktur organisasi program ada pemerintah, Satker dan konsultan. Di tingkat konsultan, strukturnya berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai di tingkat desa/kelurahan. Struktur tersebut sudah berlaku sejak awal program tahun 1999 ketika masih bernama P2KP, PNPM sampai KOTAKU. Di tingkat pusat ada Konsultan Manajemen Pusat (KMP), di tingkat provinsi ada Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), Koordinator Kota (Korkot) sampai Tim Fasilitator.

Kerancuan mulai muncul pada tahun 2012, ketika mekanisme kontraktual manajemen di tingkat provinsi wilayah 2 berubah, dari Oversight Consultant (OC) menjadi Oversight Services Provider (OSP). Perubahan OC menjadi OSP sebenarnya hanya perubahan mekanisme kontraktual antara Satker (mewakili pemerintah) dengan perusahaan konsultan yang ditunjuk. Sebelum tahun 2012, mekanisme kontraktual di semua wilayah menggunakan mekanisme OC.

Ternyata perubahan mekanisme kontraktual secara salah kaprah telah mengubah struktur organisasi konsultan di tingkat provinsi. Penyebutan KMW berubah menjadi OC atau OSP, sehingga dalam surat resmi KMP kepada konsultan tingkat provinsi terlulis “Kepada Team Leader OC/OSP (nama provinsi)”. Team Leader (TL) dan Tenaga Ahli (TA) adalah konsultan tingkat provinsi, yang lebih tepat kalau disebut KMW, sehingga penyebutannya menjadi “Team Leader KMW OSP 5 Daerah Istimewa Yogyakarta”, atau “Tenaga Ahli Pelatihan KMW OSP 5 Provinsi Jawa Timur”, dan seterusnya.

Lokasi Pencegahan

Program KOTAKU mengacu pada Undang Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat sarana dan prasarana menyangkut aspek sanitasi, air minum, persampahan dan mitigasi bencana kebakaran. Berdasarkan kriteria dan indikator kumuh dapat ditetapkan kategori permukiman kumuh. Dengan ditetapkan permukiman kumuh berarti ada permukiman tidak kumuh.

Dalam UU No 1 Tahun 2017 penanganan kumuh dilakukan dengan pencegahan dan peningkatan kualitas. Dalam Pasal 94 disebutkan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup: (1)ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi; (2) ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum; (3) penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan (4) pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pencegahan dilakukan melalui: (1) pengawasan dan pengendalian dan (2) pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peningkatan kualitas dilakukan melalui pemugaran, peremajaan dan permukaan kembali. Pola penanganan kumuh dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas permukiman.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kategori lokasi adalah lokasi kumuh dan lokasi tidak kumuh. Kalau basis lokasinya desa/kelurahan kita akan membuat kategori menjadi desa/kelurahan kumuh dan desa/kelurahan tidak kumuh. Desa/kelurahan kumuh adalah desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat permukiman kumuh. Sedangkan pencegahan dan peningkatan kualitas adalah kategori pola penanganan permukiman kumuh.

Di desa/kelurahan yang masuk kategori desa/kelurahan kumuh penanganannya dapat menggunakan pola pencegahan dan peningkatan kualitas. Pola pencegahan lebih berorientasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat. Pengembangan kapasitas masyarakat melalui penegakkan aturan yang terkait dengan indikator kumuh. Sedangkan pola peningkatan kualitas adalah pembangunan infrastrukur melalui pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali.

Dengan penjelasan di atas, desa/kelurahan kumuh dilakukan juga pola pencegahan selain pola peningkatan kualitas. Harus diingat bahwa di desa/kelurahan kumuh ada kawasan permukiman yang tidak masuk permukiman kumuh, sehingga tetap perlu pola pencegahan. Selain itu, di permukiman kumuh sekalipun tetap diperlukan pola pencegahan untuk menjamin keberlanjutan.

Penyebutan kategori lokasi menjadi lokasi pencegahan dan lokasi peningkatan kualitas merupakan kerancuan yang salah kaprah. Penyebutan itu menganggap lokasi kumuh sama dengan lokasi peningkatan kualitas, dan lokasi tidak kumuh sama dengan lokasi pencegahan. Dengan kategori ini, seolah-olah di lokasi kumuh hanya ada pola peningkatan kualitas dan tidak ada pola pencegahan. Sebaliknya, seolah-olah di lokasi tidak kumuh hanya ada pola pencegahan, dan tidak ada pola peningkatan kualitas. Padahal di lokasi kumuh tetap ada pola pencegahan dan pola peningkatan kualitas, demikian juga di lokasi tidak kumuh.

Tetap semangat, dan mudah-mudahan terhibur. [DIY]

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.