Beranda Warta Artikel Menanti Peran Pemda dalam Program KOTAKU

Menanti Peran Pemda dalam Program KOTAKU

Comments (0) View (657)

Oleh:
Andi Fauzan Lubis
Fasilitator Teknik
Kabupaten Labuhan Batu
KMW OC 1 Provinsi Sumatera Utara
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Pertama sekali saya akan mendalami kalimat “Peran Pemerintah Daerah (Pemda) di dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)”. Di dalam tulisan ini, saya menganalogikan kata “peran” itu sebagai aktor utama dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh di perkotaan.

Konsep yang ditawarkan oleh program KOTAKU melalui Kementerian PUPR memang sangat relevan dalam meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Namun dalam penerapannya, tentu akan ada berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku KOTAKU di berbagai wilayah kabupaten/kota di Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu contoh kongkret tantangan yang dihadapi oleh pelaku KOTAKU adalah regulasi tentang penetapan lokasi kumuh oleh bupati/wali kota. Kata “lokasi kumuh” ini akan menjadi momok tersendiri bagi kepala daerah yang akan membuat SK Kumuh di wilayahnya. Apa pasal? Kata “kumuh” bisa mendapat tanggapan beragam dari kepala daerah bupati/wali kota, alias muncul ego dari pada pelaku kepentingan di kabupaten/kota. Apalagi dari sisi politik, tentu pengakuan “kumuh” oleh kepala daerah akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku KOTAKU ke depannya.

Tantangan berikutnya adalah budgeting atau penganggaran daerah untuk pelaksanaan KOTAKU. Saya masih ingat bagaimana peran Pemda untuk dana co-sharing di PNPM Mandiri Perkotaan, dengan regulasi penempatan jumlah penduduk sebagai acuan untuk menentukan besaran alokasi dana Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB). Dengan alokasi DDUB minimal saja masih banyak kabupaten/kota yang tidak bisa memenuhi aturan tersebut. Bahkan banyak daerah, yang di atas 50%, tidak dapat memenuhi target DDUB ini.

Ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan dari pemerintah pusat di kabupaten/kota masih tinggi. Daerah masih sibuk dengan tingginya pengeluaran untuk belanja modal, termasuk untuk anggaran gaji PNS daerah. Sementara, potensi peningkatan pendapatan asli daerah masih belum menjadi prioritas para bupati/wali kota.

Kenyataan ini akan menjadi tantangan serius bagi para pelaku KOTAKU. Advokasi dan lobi-lobi strategis ke Pemda hanya akan menjadi kegiatan rutin bagi para pelaku KOTAKU tanpa ada hasil yang memuaskan semua pihak. Perlu regulasi yang cepat dan terukur untuk dapat menghadirkan solusi bagi Pemda yang PAD-nya masih jauh di bawah rata-rata nasional. Belum lagi perencanaan kabupaten/kota yang bahasanya mudah diucapkan, tapi faktanya banyak daerah memiliki perencanaan kabupaten/kota yang tidak terintegrasi dengan kebijakan pusat.

Peningkatan kualitas permukiman layak huni adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Namun tanpa ada regulasi yang menawarkan solusi bagi pelaksanaan program KOTAKU ini akan sulit berhasil.

Penguatan kapasitas pelaku KOTAKU juga akan menjadi titik sentral bagi keberhasilan program. Tidak hanya paham pada tataran konsep, melainkan harus memiliki kemampuan komunikasi yang andal dan teruji dalam melakukan advokasi terkait penguatan Pemda untuk menjalankan fungsinya di program ini.

Sungguh besar harapan yang ingin dicapai di Program KOTAKU ini. Maka dari itu, semua pihak harus dapat bekerja sama, terutama para pelaku KOTAKU di tingkat pusat, untuk lebih realistis dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar hajat hidup orang banyak sesuai dengan UUD 1945 dapat terakomodir oleh Program KOTAKU.

Berani Berubah! Jayalah negeriku. [Sumut]

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.