“Berani Berubah” Jangan Hanya jadi Slogan

Comments (0) View (722)

Oleh:
Andi Fauzan Lubis
Fasilitator Teknik
Kabupaten Labuhan Batu
KMW OC 1 Provinsi Sumatera Utara
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Judul di atas menjadi topik pembahasan yang menarik. Dalam hal ini saya sedikit memberi masukan baik bagi advisory, KMP maupun para pelaku pengawal konsep untuk dapat diimplementasikan di masyarakat. Pada kesempatan ini, saya sedikit menyoroti peran yang akan dilakukan oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), yang juga disebut Oversight Consultant (OC) dalam mengawal berjalannya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di negeri tercinta ini. Tulisan ini tidak untuk mendiskreditkan pihak manapun, tetapi lebih sebagai bentuk sumbangan pemikiran mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan keberlanjutan Program KOTAKU.

Sebagai bagian dari pengalaman saya bergabung dengan program pemberdayaan pada tahun 2007 tepatnya di Program PNPM-P2KP, kemudian sempat berganti nama menjadi PNPM Mandiri Perkotaan, bahkan sekarang ini berganti nama menjadi KOTAKU. Apapun namanya, tidak akan menjadi topik yang akan saya bahas. Melainkan, yang berkaitan dengan topik di atas, yaitu tagline “berani berubah” sebagai slogan yang didengungkan di Program KOTAKU ini.

Slogan ini sangat menarik dan penuh tantangan untuk dapat diimplementasikan di semua tingkatan pelaku KOTAKU, terutama di tingkatan KMW. Kenapa saya tertarik membahas peran KMW? Mungkin karena saya jarang melihat personel KMW duduk bersama dengan gubernur? Mungkin saya jarang mendengar personel KMW Rapat Koordinasi (Rakor) dengan gubernur atau jajaran SKPD terkait? Selain Tim Satker program, mungkin saya belum pernah mendengar ada rapat gabungan SKPD Provinsi dengan SKPD kabupaten/kota tentang Program KOTAKU yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah provinsi? Atau mungkin hanya karena belum terpublikasikan? Sementara itu, di level Korkot/Askot Mandiri, hal yang saya sampaikan di atas sudah menjadi rutinitas teman-teman Korkot/Askot Mandiri di wilayah dampingannya.

Tentunya, dengan slogan di atas pihak pelaku KOTAKU khususnya di tingkatan KMW seyogianya dapat melakukan inovasi dan advokasi di level provinsi untuk dapat memberikan kontribusi dan berkolaborasi dengan para SKPD di wilayah provinsi agar program ini lebih utuh dan lebih mudah di implementasikan ke kabupaten/kota.

Kenapa ini penting? Apa pentingnya? Dengan adanya advokasi yang secara terus menerus dilakukan di level provinsi tentu akan ada regulasi yang dapat memudahkan para pelaku KOTAKU di kabupaten/kota untuk melakukan inovasi, kolaborasi dengan pemda di kabupaten/kota. Apalagi kita ketahui bersama bahwa ada kucuran dana APBD provinsi yang diberikan kepada kabupaten/kota setiap tahunnya. Mungkin dari mekanisme ini para pelaku KOTAKU di kabupaten/kota lebih mudah melakukan upaya-upaya terobosan untuk penganggaran melalui APBD provinsi/APBD kabupaten/kota dalam hal kepentingan Program KOTAKU.

Jika melihat konsep yang ditawarkan KOTAKU—maaf dengan pemahaman saya yang masih terbatas—peran Pemda level provinsi sangat diperlukan. Dengan kebijakan yang dikeluarkan secara berjenjang akan cukup mumpuni mengelola kegiatan yang ada di Program KOTAKU. Contoh kecil adalah seperti Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dibentuk di tingkat provinsi, sesuai konsep akan di Surat Keputusan (SK)-kan langsung ditandatangani oleh gubernur.

Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana implementasinya? Bila merujuk mekanisme konsep KOTAKU, Tupoksi dari POKJA PKP di tingkat provinsi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mengelola Program KOTAKU. Apakah Tupoksi Pokja PKP di tingkat provinsi ini sudah berjalan? Apa saja kegiatannya? Inovasi apa saja yang sudah dikeluarkan? Tentunya ini merupakan salah satu tolok ukur berjalannya program di kabupaten/kota. Kenapa dikatakan demikian? Tupoksi Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota akan lebih mudah dilaksanakan, karena akan bercermin dari level di atasnya, yaitu provinsi.

Secara logika hal di atas tidak terbantahkan, karena birokrasi di kabupaten/kota masih memerlukan pengaruh dari beberapa hal, termasuk level pemerintahan yang ada di atasnya. KMW sendiri memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni di segala aspek. Oleh karena itu, sudah saatnya melakukan advokasi, kolaborasi ide dan gagasan dengan semua jajaran SKPD di tingkat provinsi.

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan lokasi kumuh akan lebih cepat tertanggulangi bila kolaborasi pemda di kabupaten/kota dengan Pemda di provinsi. Apalagi kegiatan-kegiatan ini memerlukan dana yang cukup besar, sehingga diperlukan advokasi melalui komunikasi yang efektif di lintas sektoral yang ada di provinsi agar bisa kegiatan yang dimaksud dapat diakomodir SKPD di level provinsi yang memiliki anggaran lebih besar daripada SKPD yang ada di kabupaten/kota.

Selanjutnya kita harapkan dengan pendampingan yang maksimal di tingkat provinsi akan berdampak besar terhadap keberhasilan program contoh lain mungkin dengan adanya surat edaran dari gubernur kepada bupati/wali kota untuk serius dan tanggap dalam menjalankan Program KOTAKU. Adanya himbauan dari kepala daerah dalam hal ini gubernur keberhasilan program akan lebih nyata. Sudah saatnya KMW tidak hanya mengawal substansi atau melihat progress Key Performance Indicator (KPI) berdasarkan SIM dan QS, namun diharapkan lebih dalam lagi, yaitu meningkatkan inovasi, advokasi dan kolaborasi dengan jajaran SKPD di tingkat provinsi.

Keberhasilan program ini menjadi tanggung jawab semua pihak maka semua pihak harus berbenah dan introspeksi diri dalam menyongsong keberhasilan Program KOTAKU. Mohon maaf jika tulisan ini dapat menyinggung berbagai pihak. Namun sebagai bagian dari pelaku, tidak ada salahnya untuk memberikan kontribusi dalam bentuk gagasan dan ide-ide demi keberhasilan dan keberlanjutan Program KOTAKU di masa depan. Salam berani berubah! [Sumut]

Editor: Nina Razad

0 Komentar