Beranda Warta Artikel Meneguhkan Ruh PLPBK dalam Penanganan Kumuh

Meneguhkan Ruh PLPBK dalam Penanganan Kumuh

Comments (0) View (644)

Oleh:
Nanang Priyana
Team Leader
KMW OSP 5 Provinsi DI Yogyakarta
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)   

Dalam penanganan kumuh, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menggunakan dua pendekatan, yaitu perencanaan dan pembangunan infrastuktur skala kabupaten/kota (secara makro), sedangkan secara mikro dilakukan perencanaan dan pembangunan infrastuktur skala lingkungan di masing-masing desa/kelurahan. Penanganan kumuh skala desa/kelurahan mengadopsi pendekatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Namun diseminasi konsep PLPBK dalam implementasi KOTAKU perlu diperkuat agar ruh PLPBK dapat mewarnai penangangan kumuh KOTAKU.

KOTAKU memang bukan “kelanjutan” dari PNPM Mandiri Perkotaan, tapi KOTAKU memanfaatkan aset PNPM Mandiri Perkotaan, seperti aset kelembagaan, aset SDM dan aset pendamping, serta aset berupa program yang sudah terlaksana dan teruji membangun partisipasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu aset program yang diadopsi dalam penangangan kumuh adalah PLPBK. Salah satu indikatornya adalah dalam proses perencanaan program KOTAKU dengan penyusunan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).

PNPM dan PLPBK

Guna memahami konsep PLPBK secara mudah mungkin kita perlu mengingat ke belakang. Pada waktu PLPBK dilaksanakan sebagai bagian dari PNPM Mandiri Perkotaan, desa/kelurahan yang ditetapkan menjadi lokasi PLPBK mendapatkan BLM PNPM Mandiri Perkotaan dan BLM PLPBK dalam waktu bersamaan. Kedua BLM itu sama-sama masuk ke rekening BKM dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Lalu apa bedanya pemanfaatan BLM PNPM Mandiri Perkotaan dan BLM PLPBK?

BLM PNPM Mandiri Perkotaan dipergunakan untuk membangun infrastruktur yang menjadi prioritas untuk mengatasi masalah yang ada di wilayah dengan jumlah penduduk miskin. Dalam pemetaan swadaya sudah diidentifikasi permasalahan infrastruktur yang ada di satu wilayah. Dalam dokummen PJM Pronangkis disusunlah program dan kegiatan prioritas untuk mengatasi masalah yang yang dihadapi. Sedangkan BLM PLPBK dipergunakan untuk membangun infrastruktur guna mewujudkan visi kawasan.

Analoginya, kalau kita rumah tinggal, suatu saat rumah tinggal kita mengalami masalah kebocoran di atap maka kita harus memperbaiki atap yang bocor tersebut. Jika lain kali saluran pembuangan limbah kita mampet, maka kita harus memperbaiki saluran limbah yang mampet tersebut. BLM PNPM adalah BLM untuk mengatasi masalah sesuai dengan prioritas.

Kalau suatu saat kita akan merenovasi rumah tinggal kita, renovasi dilakukan untuk mengubah rumah kita dengan visi tertentu. Misalnya merenovasi rumah tinggal dengan visi rumah tradisional maka secara menyeluruh kita merubah rumah kita sehingga terwujud rumah tradisional. Saat merenovasi rumah dengan visi kawasan tertentu maka masalah yang timbul di rumah juga harus diperbaiki, tapi bukan sekadar memperbaiki yang bermasalah. BLM PLPBK dipergunakan untuk membangun infrastruktur dengan visi kawasan tertentu seperti kita merenovasi rumah berdasarkan visi tertentu.

Jadi penanganan kumuh dengan pendekatan PLPBK bukan sekadar mengatasi masalah sesuai indikator kumuh, tetapi juga mewujudkan visi kawasan. Karena orientasinya kawasan maka pembangunan infrastuktur dalam program KOTAKU harus terintegrasi dalam suatu kawasan kumuh. Di suatu kawasan dibangun secara terpadu semua indikator kumuh. Bukan membangun jalan di RW A, membangun jalan di RW B, membangun MCK di RW B dan seterusnya. Tetapi membangun jalan, drainase, SPAH, MCK dan lain-lain di RW A, sehingga dapat mengurangi kekumuhan di wilayah RW A.

Keberlanjutan

Guna mengingatkan kita tentang konsep PLPBK memang kita harus menengok ke belakang tentang strategi intervensi yang digunakan sejak era P2KP, PNPM Mandiri Perkotaan, P2KKP sampai dengan KOTAKU, di mana PLPBK merupakan intervensi terakhir untuk mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Intervensi ini merupakan kontinum perubahan dari masyarakat tidak berdaya menuju masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri dan akhirnya menuju masyarakat madani. Dalam kontinum tersebut terjadi proses pembelajaran penerapan prinsip pemberdayaan, perencanaan partisipatif, tranparansi, akuntabilitas dan kolaborasi. Ciri utama dari intervensi PLPBK adalah terjaminnya keberlangsung program penataan lingkungan permukiman.

 

Guna menjamin keberlanjutan program penataan lingkungan permukiman maka dalam PLPBK yang memadukan antara perencanaan partisipatif oleh masyarakat dan perencanaan teknokratis oleh pemerintah daerah. Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) disusun secara partisipatif oleh stakeholder desa/kelurahan dengan mekanisme konsultasi dengan Tim Teknis Pemda atau Pokja PKP kabupaten/kota. Dengan demikian RPLP bukan hanya menampung aspirasi masyarakat di desa/kelurahan tetapi juga disinergikan dengan perencanaan dan program Pemda kabupaten/kota.

Dalam PLPBK selain difasilitasi penyusunan dokumen RPLP juga difasilitasi penyepakatan aturan bersama terkait dengan penataan lingkungan permukiman. Secara partisipatif mesyarakat difasilitasi menyusunan aturan bersama yang disepakati untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Aturan bersama ini dibuat dan disepakati oleh masyarakat sebagai tindak lanjut dan implementasi dari disusunnya RPLP. Dengan demikian dokumen RPLP yang telah tersusun menjadi domumen yang hidup (living document) karena betul-betul menjadi acuan masyarakat dalam mengelola lingkungan permukimannya.

Selain itu dalam PLPBK juga ada kegiatan pemasaran selain perencanaan dan pembangunan infrastukrur. Kegiatan pemasaran yang digunakan menggunakan konsep pemasaran sosial (social marketing) yakni pemasaran ide atau gagasan yang tertuang dalam RPLP. Dalam pemasaran sosial PLPBK terbagi dua, yakni pemasaran internal dan pemasaran eksternal.

Pemasaran internal adalah kegiatan pemasaran kepada masyarakat dan stakeholder desa/kelurahan masing-masing. Sedangkan pemasaran eksternal adalah kegiatan pemasaran kepada pihak luar baik pemerintah, perguruan tinggi, LSM maupun dunia usaha. Sebagai kegiatan pemasaran maka tujuannya adalah pihak yang menjadi target pemasaran membeli yang dipasarkan. Karena pemasaran sosial yang dipasarkan adalah ide, gagasan atau program maka kesedian membeli adalah kesediaan mendukung ide, gagasan atau program yang ditawarkan.

Kegiatan pemasaran targetnya adalah masyarakat dan stakeholder desa/kelurahan. Bukti bahwa mereka mau membeli ide, gagasan atau program yang ditawarkan adalah mereka setuju dengan ide, gagasan atau program tersebut. Sebagai perwujudan dari kesetujuan mereka adalah mereka bersedia untuk melakukan. Masyarakat mengorganisir diri untuk mengambil peran dalam mengimplementasikan ide, gagasan atau program pengelolaan sampah, sanitasi, penyedian air minum layak dan lain sebagainya. Jadi target akhir dari kegiatan pemasaran internal adalah munculnya inisiatif masyarakat untuk mengimplementasikan ide, gagasan atau program.

Sedangkan kegiatan pemasaran eksternal adalah usaha untuk mengupayakan dukungan dari pihak eksternal baik pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan dunia usaha terhadap Masyarakat mengorganisir diri untuk mengambil peran dalam mengimplementasikan ide, gagasan atau program yang ada dalam RPLP. Dukungan pihak luar diwujudkan dengan berkontribusi mengembangkan inisiatif masyarakat yang sudah mulai merintis program penataan lingkungan permukiman.

Keberhasilan pemasaran eksternal akan menjamin keberlanjutan penataan lingkungan permukiman kalau berpadu dengan keberhasilan masyarakat melakukan pemasaran internal. Pihak luar mengambil peran dalam mendukung rintisan program yang sudah diinisiasi oleh masyakat, Dengan demikian rintisan program penataan lingkungan permukiman yang diinisiasi oleh masyarakat akan semakin berkembang dan berkelanjutan. Kegiatan pemasaran eksternal tanpa dukungan pemasaran internal mungkin saja berhasil. Ada lembaga baik pemerintah, PT, LSM atau dunia usaha yang membiayai program yang disusun oleh masyarakat. Tapi kalau program yang didukung tersebut tidak merupakan dukungan terhadap rintisan program yang diinisasi oleh masyakarat maka tidak akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Jadi, kalau KOTAKU menggunakan PLPBK dalam penangan kumuh, tantangannya aqdalah meneguhkan ruh PLPBK. [DIY]

Editor: Nina Razad 

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.