Beranda Warta Artikel Kupas Tuntas Soal Penyaluran dan Pengawasan BDI

Kupas Tuntas Soal Penyaluran dan Pengawasan BDI

Comments (0) View (977)

Oleh:
Akhmad Hadiyanto, SE, MM
Askot MK
Kota Pekalongan
OSP 5 Provinsi Jawa Tengah
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) bagi Relawan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Pekalongan, pada 5-6 Agustus 2017, peserta disuguhi sejumlah materi dan bahan diskusi terkait pelatihan pengelolaan keuangan. Salah satunya, mengenai permasalahan pengawasan penyaluran Bantuan Dana Investasi (BDI). Pelatihan Pengelolaan Keuangan sendiri wajib dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pemanfaatan BDI KOTAKU, sekaligus sama-sama melakukan review atas pengelolaan keuangan yang ada selama ini.

Bicara BDI, narasumber mengawali materi dengan menjelaskan pengertian “pengawasan”. Yakni, tindakan mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi, guna menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, ditegaskan mengenai macam-macam pengawasan, sebagai berikut. Pertama, Pengawasan Melekat. Yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penggarisan struktur organisasi, perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis, yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan; Rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, melalui prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pelaporannya, serta melalui pembinaan personel.

Kedua, Pengawasan Fungsional. Ialah kebijakan pengawasan yang digariskan oleh presiden. Kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan rencana atau program kerja pengawas tahunan.

Ketiga, Pengawasan Legislatif. Yakni, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif—dalam hal ini adalah DPRD.

Keempat, Pengawasan Masyarakat. Yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang dipilih untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan. Misalnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Adapun ruang lingkup kegiatan pengawasan meliputi peruntukkan bagi kegiatan BUMN dan BUMD, pelaksanaan rencana pembangunan, kegiatan umum pemerintahan, penyelenggaran penguasaan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh aparatur.

Inspektorat juga memaparkan tentang sasaran pengawasan, antara lain, (1) untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggaranya sesuai dengan jiwa dan semangat kebijkasanaan dan stratengi yang dimaksud; (2) Untuk lebih menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan oprasional benar-benar dipergunakan; (3) Untuk melakukan kegiatan tersebut secara efisien dan efektif; (4) Untuk lebih menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar berorientasi kepentingan organisasi bukan pada kepentingan individu; (5) Untuk lebih menjamin penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja sedemikian rupa, sehingga organisasi memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana tersebut; (6) Untuk lebih menjamin bawah standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin; (7) Untuk lebih menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak.  

Dibahas pula mengenai audit keuangan dan tujuannya. Inspektorat menjelaskan, tujuan audit keuangan di antaranya akan, pertama, memberikan opini mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan program sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan pada program yang bersangkutan.

Kedua, memberikan penilaian atas kecukupan rancangan sistem pengendalian internal program guna mencapai tujuan program, serta penilaian atas tingkat efektivitas implementasi di lapangan.

Ketiga, memberikan penilaian terhadap kepatuhan program berdasarkan jenis kegiatan tertentu yang ditetapkan.

Keempat, memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja program berdasarkan jenis kegiatan tertentu yang ditetapkan.

Kelima, mengidentifikasi dan menginformasikan jika dari hasil audit dijumpai adanya indikasi terjadinya fraud (penyimpangan) dalam pelaksanaan kegiatan program.

Inspektorat menampilkan juga data empiris temuan yang sering dijumpai dalam audit keuangan pada bantuan Pemerintah Pusat (Program KOTAKU), antara lain (1) Kelebihan Pembayaran, Ketekoran Kas, Kemahalan Harga dan Pengeluaran yang Belum didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang sah; (2) Volume pekerjaan tidak sesuai dengan RAB; (3) Prasarana yang dibangun tidak memenuhi spesifikasi teknik dan mengalami kerusakan serta tidak dipelihara dengan baik; (4) Prasarana dan hasil kegiatan belum dimanfaatkan, kurang bermanfaat, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan sesuai tujuan; (5) Kelemahan dalam pelaksanaan dana BLM; (6) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh BKM/KSM.

Narasumber menyepakati bahwa pemeriksaan inspektorat hanya tujuan antara dalam mencapai tujuan utama, dengan capaian indikator keberhasilan: (a) Kinerja keuangan Sekretariat minimum "Memadai" ; (b) Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun materi lain dalam PKM adalah Kebijakan & Alur Pengelolaan Keuangan LKM; Kebijakan dan Alur Pengelolaan Keuangan KSM; Pengawasan LKM/Sekretariat kepada KSM. Peserta PKM tampaknya antusias untuk segera menerapkan kegiatan pelatihan dalam operasional penyerapan dana bantuan yang sudah berada di rekening masing-masing BKM. [Jateng]

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.