Artikel

Beranda Warta Artikel Fundraising, Solusi Stagnasi LKM

Fundraising, Solusi Stagnasi LKM

Comments (0) View (796)
Oleh:
Abdus Salam
Askot Mandiri
Kabupaten Nganjuk
Korkot 01 Kabupaten Jombang
OSP/KMW 6 Provinsi Jawa Timur
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Diskusi mengenai peran dan fungsi LKM/BKM sebagai organ civil society sering kita lakukan. Dari berbagai pertemuan, lembaga yang diorientasikan berfungsi sebagai lembaga bersemainya nilai-nilai baik, keterbukaan, kejujuran dan menghargai keragaman ini, seolah berada di titik nadir. Lanskap gerakannya bertumpu pada dana BLM dari pemerintah melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), yang bertransisi menjadi PNPM Mandiri Perkotaan, dan berubah lagi menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Transisi ini berimplikasi kepada kenikmatan LKM dimana setiap tahunnya sudah terlanjur nyaman menerima BLM tanpa memikirkan secara serius mengenai keberlanjutan dan eksistensi kelembagaan ini. LKM seolah perkasa dengan bantuan BLM, tanpa memikirkan bagaimana jika BLM tidak lagi di-support dari dana pemerintah. Dan, pada giirannya, LKM secara perlahan berada dalam kubangan “Hidup enggan, mati tak mau”.

Kabupaten Nganjuk memiliki lokasi dampingan 50 desa/kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bagor, Kecamatan Nganjuk, dan Kecamatan Kertosono. Ada 18 LKM yang tidak lagi memiliki Biaya Operasional program (BOP). Bisa dipastikan kelembagaan LKM ini “sakit”, dan nyaris tidak ada kordinasi, karena mau mengadakan pertemuan saja tidak ada biaya. Alasan klasik ini seringkali disampaikan oleh masyarakat, saat berulangkali fasilitator melakukan fasilitasi guna mengdiagnosis LKM yang koma ini. Secara otomatis, ekonomi bergulir sebagai salah satu unit bisnis LKM, macet total.

Tentu kita tidak meragukan mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi perjuangan LKM. Cita-cita mulia itu berkelindan dengan ruang dan panggung yang disediakan oleh program. Siapapun dan kelas sosial apapun bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa muncunya LKM juga sebagai upaya untuk mengeliminasi debu-debu kemiskinan di masyarakat. Meminjam bahasa Jalaludin Rahmad, seorang pakar komunikasi Unpad, bahwa LKM hadir sebagai hasil dari rekayasa sosial.

Berhimpunnya masyarakat dalam satu wadah yang bernama LKM itu mengusung konsep internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Maka secara filosofis dan paradigmatik, hendaknya LKM ini kokoh menjadi entitas organisasi masyarakat sipil. Tetapi dalam perjalanannya, LKM mengalami berbagai dinamika. Ada yang bersenyawa dan senapas dengan cita-cita kemanusiaan, yakni mengabdi kepada masyarakat dalam menuntaskan kemiskinan. Tetapi ada juga yang berhimpun lantaran melirik bantuan pemerintah; semata-mata hanya memposisikan diri sebagai agen penyalur BLM, dan bukan menjadikan BLM sebagai stimulan serta pemantik dalam gerakan dan perubahan sosial. Tak pelak, keberadaanya seringkali terseret dalam pendulum pragmatisme. Dan pada gilirannya, LKM secara perlahan mati suri dari keberfungsiannya untuk menumbuhkembangkan modal sosial dan solidaritas sosial di masyarakat.

Kita harus mencermati secara serius tentang posisi LKM sebagai entitas civil sosiety, yang keberadaannya sungguh dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyangga arus utama dalam melahirkan perubahan sosial di masyarakat. Meski kita menyadari bahwa pasang-surut organisasi sipil untuk bisa survive menjadi fakta yang sulit dielakkan. Penyakit utama yang menghinggapi organisasi nirlaba atau Civil Society Organization (CSO)—dalam hal ini LKM atau LSM—adalah ketidakmandirian dalam hal keuangan. Ketergantungan terhadap donor atau penyandang dana menjadi penyakit akut yang sulit dihindari. Alih-alih mandiri secara keuangan, justru banyak LKM yang tidak betah, bahkan mundur teratur karena tiadanya bantuan BLM. Lagi-lagi, ketergantungan LKM terhadap BLM tak bisa dimungkiri.

Membongkar dan melakukan reorientasi terhadap peran dan fungsi LKM menjadi agenda yang mendesak. Mengkaji regulasi LKM dalam hal ini AD/ART bisa kompatibel dengan napas zaman menjadi keniscayaan. Hal ini penting dilakukan untuk memutus mata rantai ketergantungan LKM kepada bantuan pemerintah.

Fundraising dan Unit Bisnis LKM

Pada awalnya struktur unit LKM diperuntukkan bagi fasilitasi terhadap kegiatan Tri Daya. Ketiga kegiatan ini dinilai menjadi instrumen dalam penanggulangan kemiskinan. Pendekatan yang komprehensif dan holistik untuk memerangi penyakit kemiskinan menjadi solusi nyata, dimana pada akhirnya unit teknis LKM lahir seperti UPS, UPK dan UPL. Akan tetapi dalam perjalanannya LKM hanya berpijak pada satu pilar untuk menjaga keberlanjutan LKM, yaitu UPK, tanpa memikirkan preseden buruk yang menimpa LKM.

Ekonomi bergulir yang menjadi satu-satunya sumber pemasukan LKM tak seindah harapan. Pedoman Ekonomi Bergulir dan SKIM Pijaman dimana pada perjalanannya tunggakan macet menjadi fakta yang tidak bisa dibantah. Dan lebih ekstrem LKM tumbang bersama dengan macetnya KSM yang dibina oleh LKM melalui UPK.

Fakta di atas harus dicarikan jalan keluar; tidak hanya mengandalkan UPK atau ekonomi bergulir yang ada. Karena keberlanjutan LKM harus dijaga dan dirawat, meski program ini sudah tutup usia. Salah satunya adalah melakukan rekonstruksi terhadap AD/ART sebagai acuan dan regulasi bersama di internal LKM. Sebelumnya LKM hanya memiiki tiga unit pengelola, dalam hal ini LKM harus menambahkan satu unit bisnis atau lebih agar mampu mencari dana dalam rangka menghidupi gerak dan langkah LKM sebagai lembaga nirlaba. Tentu secara teknis bisnis apa yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan LKM untuk mengelola unit bisnis sebagai media dalam memperoleh dana.

Tentu sudah mashur di kalangan Non Goverment Organization (NGO) mengenai fundraising—menggalang dan mencari dana guna menghidupi lembaga organisasi masyarakat sipil, menjadi cita-cita jangka panjang. Karena disadari bahwa gerakan masyarakat sipil akan menjadi masalah serius jika orientasi dan visi gerakannya hanya bertumpu pada bantuan donor.

Adalah Michael Norton, dalam bukunya “The World Wird Fundraiser’s Handbook A Guide To Fundraising For NGOs And Voluntary Organization” menyebutkan mengenai pentingnya fundraising sebuah komunitas. Hal ini penting karena, pertama, setiap komunitas membutuhkan dana untuk biaya operasional lembaganya agar terus hidup. Kedua, lembaga kemasyarakatan membutuhkan dana untuk pengembangan dan memperbesar organisasi dan programnya. Ketiga, membangun landasan pendukung dan mengurangi hidup tergantung.

Mengadakan fundraising bukanlah semata mencari uang, melainkan juga mendapat sumber non dana, menggalang dukungan publik, menciptakan image dan mencari simpati masyarakat. Sehingga, yang didapatkan dari sumber donor tidak hanya uang, tetapi bisa relawan, mengajak orang untuk ikut mensuport kegiatan organisasi kita. Keempat, dana bagi lembaga kemasyarakatan seperti LKM itu penting karena untuk memperkuat nilai tawar menciptakan organisasi atau yang efektif yang mampu hidup secara berkelanjutan.

Ide Michael menjadi penyuntik dan pemantik agar LKM melakukan rekontruksi paradigmanya, dari Event Organizer BLM menjadi lembaga masyarakat sipil yang kreatif, sehingga tidak hanya menggantungkan diri kepada dana pemerintah. Tentu ini tantangan yang tidak mudah. Berbagai varian yang menjadi kendala. Salah satunya mengenai jejaring dan keberadaan SDM yang ada di LKM. Tetapi bukannya tidak mungkin LKM akan tumbuh dan berkembang seperti organisasi sipil yang sudah survive di Indonesia.

Namun, tak ada kata menyerah. Minimal, dengan apa yang disampaikan Michael, fundraising tidak semata-mata masalah dana, tapi juga simpati publik, dukungan publik kepada LKM, menjadi salah satu cara agar LKM bisa eksis. Mungkin kegiatannya bermacam-macam, misalnya malam amal, aksi kemanusiaan dan berderma untuk negeri. LKM hadir untuk menyinari negeri. Semoga. [Jatim]

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.