Beranda Warta Berita Supervisi Bersama, Bukan Supervisi Bank Dunia

Supervisi Bersama, Bukan Supervisi Bank Dunia

Comments (0) View (1314)

“Mulai saat ini tidak ada sebutan supervisi Bank Dunia di P2KP, yang ada supervisi bersama.” Hal itu ditegaskan Project Management Unit (PMU), Ir. Dany Sutjiono, pada saat kick off meeting menjelang dilaksanakannya supervisi dengan Bank Dunia.

 

Alasannya karena persiapan supervisi ini memang dilakukan hanya oleh Bank Dunia. Mulai dari jadwal kunjungan, pilihan lokasi, dan berbagai hal yang mau disupervisi. Memang KMP dihubungi dan dimintai pendapat lokasi mana saja yang akan disupervisi, tetapi tetap, agenda terbesar dipegang Bank Dunia.

 

Dany dengan tegas mempertanyakan, seperti apa supervisi bersama itu, dan kenapa didominasi Tim Bank Dunia. Supervisi bersama adalah supervisi yang sejak perencanaannya dilakukan bersama-sama. Lantas, siapa saja yang berhak melakukan supervisi? Kimpraswil pasti wajib melakukan supervisi (dapat diwakili oleh unsur-unsur Perkim seperti Korwil). Kemudian Proyek, dengan mengirimkan satu orang yang memang mengikuti “perjalanan” P2KP. Lalu KMP, dan Bank Dunia.

 

Sebelum menyelenggarakan supervisi, sejumlah unsur pelaku supervisi

tentunya akan membuat pertemuan dan menyepakati apa saja yang akan disupervisi. Masing-masing unsur dapat saja memiliki pandangan yang berbeda terhadap apa yang akan disupervisi. Perlu diusulkan, yang lebih penting adalah perlu adanya kesepakatan. 

 

Dengan demikian jika semua aspek yang akan disupervisi telah didiskusikan bersama, kelak di lapangan, masing-masing unsur yang akan mensupervisi, akan “concern” dengan pilihan tema yang akan disupervisi. Ini akan memudahkan – dan membuat semua pihak “pensupervisi” bertanggungjawab terhadap usulannya.

 

 

Perlu disikapi Bersama

Di perhelatan bulan Juni 2004 antara World Bank (WB), Tim Advisory P2KP, beserta KMP (Konsultan Manajemen Pusat) yang mengadakan Misi Supervisi Bersama ke KMW-KMW di Regional Makassar, Regional Kalimantan dan Regional NTB (Nusa Tenggara Barat), menghasilkan beberapa catatan yang perlu segera disikapi bersama.

 

Dalam pelaksanaan supervisi bersama itu, beberapa hal yang menjadi masalah keberlangsungan pelaksanaan pengentasan kemiskinan terletak pada strategi sosialisasi yang masih belum dijalankan dengan baik dan benar oleh pelaku P2KP-dalam hal ini dari KMW.

 

Sosialisasi yang dilakukan KMW masih belum memproduksi sarana sosialisasi dengan baik sehingga langkah yang dilakukan KMW sangat terlambat. Inipun paling tidak menjadi perhatian utama bagi KMP.

 

Kumala perwakilan Bank Dunia, mengatakan masalah yang terjadi selama ia melakukan kunjungan ke beberapa KMW adalah masalah manajemen sosialisasi yang di lapangan  yang belum terlihat. Meski dari KMP sendiri sudah membuat grand strategi sosialisasinya di tingkat pusat namun belum diturunkan menjadi manajemen di lapangan. “Intinya terletak pada sistem manajemen. Dalam manejemen ada perencanaan, pelaksaannya, monitoringnya, evaluasinya. Nah itu yang belum kelihatan. Lalu penterjemahan ke KMW masih belum sinkron karena di lapangan kita tidak melihat dengan jelas,” ungkapnya.

 

Ia juga melanjutkan, masalah menterjemahkan apa maksudnya KMP di masih-masing KMW disikapi berbeda-beda. “Ada yang menterjemahkan dengan bagus seperti di KMW 6. Tapi KMW3 ternyata belum bisa menterjemahkan dengan baik,” katanya lagi.

 

Dalam kunjungannya itu, ia juga menilai lemahnya sistem sosialisasi terhadap pesan dari media untuk masyarakat sasaran. Karena itu menurutnya yang dibutuhkan adalah manajemen. “Karena kerap kita mengklaim kalau sudah merencanakan dan melaksanakan sistem manajemen namun bagaimana meyakinkan dan bisa memberikan hasil terbaik masih dipertanyakan.”

 

Namun mengenai pemahaman terhadap substansi P2KP itu sendiri beragam. Di level Pemerintah (pemda, pemkot, pemkab) wilayah Sulawesi, diakui sebagian besar cukup memahami. Seperti aparat Pemkab Maros (KMW7), pemkot Manado (KMW5) yang dianggap cukup komitmen untuk menanggulangi kemiskinan dengan konsep P2KP. Tetapi aparat Pemkot Tomohon, pemahaman tentang P2KP masih lemah.

 

Sementara di level Lurah, pengenalan P2KP hanya sebatas proyek seperti proyek kemiskinan lainnya. Pemahaman paradigma penanggulangan kemiskinan dengan konsep pemberdayaan manusia sejati belum sepenuhnya dipahami lurah.

 

Sampai ke masyarakat, masih banyak yang tidak tahu tentang adanya P2KP. Karena itu Goerge Soraya (Bank Dunia) menyarankan para faskel lebih banyak berlatih bagaimana menggali kritis masyarakat bukan dengan cara mengajar masyarakat, melainkan membiarkan masyarakat mencari sendiri melalui jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan Faskel. “Supervisi bukan untuk mencari kesalahan tapi yang terpenting bagaimana memperbaiki kesalahan yang jadi kelemahan itu.” (Rita/ww)

 

 

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.