Komunikasi Dengan Pemda Belum Baik

Comments (0) View (1289)
Di depan 40 peserta acara Kordinasi Konsultan Manajemen Pusat (KMP) dan Coaching Tim Inti Pemandu/Instruktur P2KP Tingkat Nasional, Kamis (8 Juli 2004), Ir. Dani Sutjiono menilai komunikasi antara para pelaksana P2KP dengan Pemerintah Daerah belum berjalan dengan baik. Ia menyebut contoh, dalam Pameran Nasional P2KP yang berlangsung di Semarang dan dihadiri Presiden Megawati Soekarnoputri, akhir pekan lalu, hanya 50 persen dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang diundang, terutama dari wilayah Jawa Barat, mengirimkan utusannya ke pameran. "Ini berarti kita gagal," kata Dani Sutjiono, PMU P2KP dari Departemen Kimpraswil. Apalagi, katanya, saat itu Presiden datang untuk memberikan perhatian penuh pada kegiatan pengentasan kemiskinan. Sedikitnya perhatian pihak Pemda yang terbukti oleh minimnya utusan tadi menunjukkan masih kecilnya peran P2KP di mata para bupati, walikota dan gubernur. Karena itu, ia meminta semua pihak di P2KP memperbaiki hubungan dengan pihak Pemda dan aparat. "Hal ini harus diperhatikan oleh seluruh KMW," tegasnya. Apalagi ia melihat, hanya aparat tingkat atas yang memberikan perhatian pada kegiatan-kegiatan P2KP, sementara perhatian dari aparat di bawah masih kecil. Menurut Dani, perbaikan hubungan itu dapat dilakukan dengan komunikasi dan dengan silaturahmi yang terus-menerus. Para pimpinan KMW dimintanya tak segan-segan membuat laporan-laporan regular dan menyampaikannya kepada para bupati atau walikota. "Sampaikan laporan itu baik berupa laporan lengkap yang tebal-tebal maupun executive summary. Saya yakin pasti dibaca oleh para bupati itu," katanya. Di dalam laporan itu hendaknya disebutkan apa hasil yang telah dicapai, persoapan apa saja yang dihadapi, apa pula tindak-lanjutnya, serta apa rekomendasi yang hendak disampaikan kepada mereka. Konunikasi ini disebutnya sebagai tolok ukur tingkat kesadaran atau awareness. "Tolong hal ini dibudayakan," pintanya. Selain itu, Dani berharap para RM juga bertindak dengan menghimpun laporan-laporan yang ada, lalu mengirimkannya ke Dinas Kimpraswil di daerah-daerah. Hal itu diperlukan, katanya, karena selama ini pihaknya sering diprotes disebabkan tiadanya laporan. Semua itu dilakukan demi menggulirkan P2KP lebih lancar lagi ke depan melalui sinergi yang lebih besar dengan semua pihak. (at/yy)

0 Komentar