Cerita

Beranda Warta Cerita Memorandum Program Rumuskan Kebutuhan Penanganan Kawasan Permukiman

Memorandum Program Rumuskan Kebutuhan Penanganan Kawasan Permukiman

Comments (0) View (615)

Oleh:
Mulyadi Thaib
Asmandat
Kota Banda Aceh
KMW/OC 1 Provinsi Aceh
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Selaku lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kota Banda Aceh merasa perlu menyelesaikan pembuatan dokumen dengan dibantu langsung oleh Koordinator Kota KOTAKU Kota Banda Aceh dan para stakeholder, sebagai dasar arah kebijakan di sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk itu, dilaksanakan acara Memorandum Program guna merumuskan Kebutuhan Penanganan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh, di Sulthan Hotel, pada Kamis (14/9). Dalam hal ini dilaksanakan diskusi antarpihak terkait yang terlibat dalam penanganan Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), sebagai upaya menindaklanjuti hasil Focus Group Discussion (FGD) beberapa waktu sebelumnya.

Koordinator KOTAKU Kota Banda Aceh T. Masren, didampingi oleh PPK PKPBM Kota Banda Aceh Edwyn Akhsa dari unsur Dinas Perkim dan Satker PIP Kota Banda Aceh, mengatakan acara ini difokuskan untuk me-review hasil kegiatan terdahulu. Ini merupakan satu rangkaian tahapan dalam rangka pembuatan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dan Kegiatan Perencanaan serta Detail Engineering Design (DED) untuk pelaksanaan Lelang Dini di bulan Oktober 2017, kegiatan skala kota yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Tujuan dari acara tersebut adalah menyerap kembali aspirasi dari stakeholder dalam rangka penanganan kawasan kumuh di Kota Banda Aceh, baik untuk skala kawasan, skala kota, maupun skala lingkungan. Dokumen ini akan sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan antara program pemerintah pusat melalui Gerakan 100-0-100. Yakni, 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% kawasan bersanitasi baik dan layak. Diiringi visi misi Wali Kota Banda Aceh, yakni “Melalui ide-ide kota menuju Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah, dengan membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan”.

Draf dokumen ini juga akan di-“asistensikan” kembali ke pihak-pihak terkait agar dokumen tersebut lebih sempurna dan pada akhirnya akan dilakukan pertemuan kembali dalam bentuk lokakarya guna mempertajam isi dokumen, untuk kemudian disepakati bersama-sama.

Dokumen tersebut juga akan merumuskan tahapan proses serta capaian penanganan kawasan permukiman secara maksimal. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai stakeholder lintas SKPK Banda Aceh, unsur gampong/BKM, pihak BUMN/D dan perbankan sebagai perbantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menyerap aspirasi. Kemudian hasil dari aspirasi dan diskusi ini akan dirumuskan dalam satu memorandum program sebagai arah untuk penanganan kawasan permukiman yang baik dan layak.

Diharapkan penanganan kawasan permukiman dapat terlaksana dengan baik. “Sehingga memacu pembangunan kota terbebas dari kumuh, dan menjadi acuan arah pembangunan di berbagai sektor. Khususnya di sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman,” kata Edwyn Akhsa. [Aceh]

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.