Judul: Sasaran Program 'Kotaku' Bertambah

Sumber: Kedaulatan Rakyat

Edisi: Rabu, 8 Maret 2017

YOGYA (KR)—Kelurahan yang menjadi sasaran program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Yogya tahun ini bertambah menjadi 12 kelurahan. Masing-masing kelurahan tersebut diberikan alokasi Rp500 juta dari pemerintah pusat untuk merencanakan hingga merealisasikan kawasan kumuh.

"Dana sebesar Rp500 juta itu hanya sebagian kecil saja. Masih ada alokasi lain yang diberikan melalui provinsi maupun daerah setempat," ungkap Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Tri Dewi Virgiyanti, usai bertemu jajaran Pemkot Yogya, Selasa (7/3).

Sebelumnya hanya sepuluh kelurahan yang mendapat pendampingan dari pemerintah pusat. Namun setelah mempertimbangkan karakteristik kawasan kumuh perkotaan di Kota Yogya yang tersebar di 33 kelurahan, maka pemerintah pusat menambah sasaran menjadi dua belas kelurahan.

Masing-masing ialah Kelurahan Klitren, Baciro, Bumijo, Tegalrejo, Kricak, Brontokusuman, Sorosutan, Purbayan, Prawirodirjan, Ngupasan, Pakuncen dan Pringgokusuman. "Alokasi di kelurahan tersebut akan kami berikan secara rutin tiap tahun hingga 2021. Tapi kami tekankan ke masing-masing daerah, termasuk Kota Yogya, agar pada 2019 nanti kawasan kumuhnya sudah nol persen," imbuh Tri Dewi.

Ia menambahkan, terdapat tujuh indikator yang harus disentuh dalam pengawasan kawasan kumuh. Meliputi jalan lingkungan, drainase, bangunan, persampahan, air minum, sanitasi, dan kebakaran. Selain itu masih ditambah satu aspek, yakni ruang terbuka publik.

Salah satu yang mendapat pencermatan pemerintah pusat ialah penanganan area permukiman di bantaran sungai. Hal ini lantaran sebgian besar kawasan kumuh di Kota Yogya terdapat di bantaran sungai tersebut. "Dia punya program 'Mundur Munggah Madep Kali' atau M3K. Kami juga akan mengakomodir konsep itu. Salah satunya dengan menjadikan Jogoyudan dan Suryatmajan sebagai percontohan," tandasnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Edy Muhammad mengaku, jika tahun ini disasar 12 kelurahan, maka tahun depan akan diusulkan 11 kelurahan dan 2019 sepuluh kelurahan. Dengan begitu, hingga tiga tahun ke depan, 33 kelurahan yang masuk kawasan kumuh sudah terentaskan.

Terkait teknis penataan, menurut Edy, disesuaikan dengan hasil perencanaan tiap kelurahan. Diakuinya, dana sebesar Rp500 juta tersebut tidak terlalu besar untuk pengentasan kawasan kumuh dari aspek fisik. Sehingga, pihaknya akan mengupayakan adanya bantuan dari dana alokasi khusus (DAK) guna merealisasikan kegiatan yang lebih besar. Tahun ini kami turut mengkaji kemungkinan dibangunan rumah susun sewa sederhana di bantaran sungai. Akhir tahun nanti hasil kajian kami sampaikan ke pusat agar di tahun berikutnya dapat direalisasikan," jelas. (Dhi)-m