Beranda Praktik Baik PB-Pelaku & Pemda Kabupaten Pekalongan Bangun Keberlanjutan Pinjaman Dana Bergulir

Kabupaten Pekalongan Bangun Keberlanjutan Pinjaman Dana Bergulir

Comments (0) View (2658)
Oleh:
Gentur Tri Atmaji
Askot MK Kab. Pekalongan
OSP 5 Provinsi Jawa Tengah
PNPM Mandiri Perkotaan

Berbagai pihak mengupayakan keberlanjutan Program PNPM Mandiri Perkotaan khususnya dana perguliran yang dikelola UPK, guna lebih mengoptimalkan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Sangat disayangkan jika program yang sudah dilaksanakan selama 15 tahun terakhir lalu lewat embrio P2KP dengan cakupan wilayah dan dana yang besar, jika akhirnya hanya jadi sia-sia.

Banyak tantangan yang dihadapi, baik dari internal pelaku (kelembagaan BKM, masyarakat, pemerintah desa) maupun dari eksternal (fasilitator, dukungan Pemda serta perubahan kebijakan politik dan ekonomi oleh pemerintah pusat) agar kegiatan ini berlanjut dan tidak seperti nasib kegiatan beberapa program pinjaman bergulir penanggulangan kemiskinan sebelumnya. Masih saja muncul pemikiran di masyarakat jika program pinjaman bergulir dari dana APBN/APBD sebagai “dana kapal bengkah”, duite negoro yang tidak usah dikembalikan dan sebagainya.

Pendapat sebagian masyarakat tersebut tidak seluruhnya dapat disalahkan. Karena, sebagian besar program pinjaman bergulir dari pemerintah, seperti IDT, PDMDKE, Gapoktan dan lain-lain, pada akhirnya menjadi program bagi-bagi duit. Dana tersebut macet di masyarakat atau di pengurus. Selain itu banyaknya program yang sifatnya pemberian seperti BLT, PKH dan sejenisnya, ikut memperkuat anggapan masyarakat bahwa program pinjaman dari pemerintah bukan sesuatu yang digarap secara serius.

Persoalan yang sama juga terjadi pada kegiatan perguliran di UPK di Kab. Pekalongan. Data tunggakan tahun 2013 nampak seperti pada grafik berikut:

Penyebab persoalan tersebut, antara lain, (1) kurang aktifnya kelembagaan BKM dan pengawas sebagai wujud lemahnya kontrol terhadap kegiatan UPK; (2) minimnya honor UPK dan seringnya terjadi pergantian pengurus UPK yang mengakibatkan administrasi tidak tertata dengan baik, seperti data peminjam yang sering tidak sama/sesuai dengan kondisi lapangan; (3) adanya kemacetan di pengurus BKM, UP atau perangkat desa sehingga penanganannya lebih sulit; (4) modal UPK kecil sehingga kemampuan melakukan pengembangan menjadi terbatas; (5) proses pencairan ke KSM kurang sesuai skim, misalnya dilakukan di rumah, tanpa proposal dan atau hanya diterimakan kepada ketua.

Atas persoalan tersebut, sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupaya memberikan solusi dengan cara:

Pertama, pada tahun 2013, ketika BKM akan memanfaatkan dana BLM diberlakukan kebijakan BKM/LKM harus menyelesaikan Pinjaman Lain-lain yang ada di UPK. Kebijakan tersebut didasarkan pada petunjuk teknis Pendampingan, Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM, sub bab Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) point B.7b. halaman 37-38 yang menyatakan bahwa “Tim Koordinasi Kab./Kota dapat membatalkan pembayaran BLM sebagian atau seluruhnya jika ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan dalam penggunan dana bantuan PNPM-MP. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan Pinjaman Lain-Lain secara signifikan.

Pada Januari 2013 total Pinjaman Lain-Lain pada UPK sebesar Rp116.991.800 (tersebar di 25 UPK-BKM), dan akhirnya dapat ditekan menjadi sebesar Rp873.000, dan itupun tinggal di satu BKM.

Kedua, berdasarkan hasil evaluasi kebijakan tahun 2013 tersebut, maka pada tahun 2014, dengan masukan serta pertimbangan dari berbagai pihak dari beberapa kali pertemuan dengan tim korkab dan forum BKM, pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan per April 2014 menelurkan kebijakan bahwa BLM yang turun ke BKM bisa dimanfaatkan sepanjang memenuhi persyaratan berikut:

  • RR ≥ 70% BLM langsung dimanfaatkan
  • RR <70%, ada penurunan tunggakan sebesar minimal 3% dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.
  • RR < 50%, ada penurungan tunggakan sebesar minimal 5% dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.

Adapun dasar pertimbangan dari kebijakan tersebut adalah:

  • Kegiatan PNPM diharapkan tetap berlanjutan meskipun dana BLM tidak turun lagi.
  • Ada kecenderungan angka tunggakan di UPK semakin naik (lihat grafik perbandingan antara tunggakan dengan pinjaman UPK).
  • keberadaan kelembagaan 119 BKM di Kab. Pekalongan adalah merupakan aset pemberdayaan yang harus diselamatkan.
  • BLM lebih “lingkungan oriented”, kegiatan perguliran semakin ditinggalkan atau tidak diminati karena dianggap banyak merepotkan BKM (Lihat tabel pemanfaatan BLM 2013). 
  • Banyaknya pemanfaat kegiatan bergulir, data sampai dengan Desember 2013 jumlahnya mencapai 3232 KSM dengan 21.601 orang anggota.
  • Selama ini ada kecenderungan UPK mencari posisi aman, tidak mau mencairkan dana dengan alasan menambah kemacetan. Hal tersebut berakibat merugikan masyarakat karena tidak bisa mengakses dana perguliran di samping mengakibatkan rendahnya pendapatan UPK.
  • Penagihan tunggakan merupakan upaya untuk menyehatkan kondisi keuangan UPK. Tunggakan merupakan penyakit menular, jika tidak segera diobati akan mudah menular

“Keberlanjutan perguliran di UPK sangat penting, oleh karena itu kita harus berani melakukan terobosan, kalau tidak sekarang, kapan lagi, kalau tidak dari kita dari siapa lagi,” kata disampaikan selaku PPK dan inisiator kebijakan M. Abduh Ghazali, menanggapi keraguan beberapa pihak.

Memang tidak dimungkiri selain sebagai agen pemberdayaan, Tim Faskel mana juga sangat berkepentingan terhadap ketepatan waktu pemanfaatan dana BLM. Hal tersebut terkait erat dengan penilaian kinerjanya. Pria kelahiran Kendari, Sulawesi, 42 tahun lalu, yang aktif di kegiatan PNPM Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2007 tersebut meyakinkan bahwa jika kebijakan tersebut dikawal dan diupayakan secara bersama (antara masyarakat, BKM, perangkat desa, Tim Faskel, pemerintah dan seluruh stakeholder) maka akan membuahkan hasil.

“Kita semua harus siap untuk melakukan upaya pencapaian kebijakan ini, termasuk jika pada akhirnya BKM ada yang gagal dan harus mengembalikan dana ke kas negara. Risiko yang muncul tersebut adalah bagian dari upaya pemberdayaan dan penyadaran masyarakat,” tegas Ghazali dalam pertemuan PPK, forum BKM, PJOK dan Tim Faskel Kabupaten Pekalongan pada sosialisasi kebijakan ini di Aula PU Kajen.

Menindaklanjuti kesepakatan persyaratan permanfaatan BLM 2014 tersebut dilakukan beberapa kegiatan, antara lain: Pertama, sosialisasi persyaratan pemanfaatan BLM 2014 kepada Tim Faskel, PJOK dan stakeholder. Kedua, sosialisasi persyaratan pemanfaatan dana BLM 2014 dalam pelatihan lurah, relawan dan BKM yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi di tingkat desa/kelurahan. Ketiga, Satker memberikan surat edaran tentang persyaratan pemanfaatan BLM kepada BKM dan lurah. Keempat, kunjungan monitoring bersama (gabungan dari PJOK, Forum BKM, BKM, tim korkab dan tim faskel) ke BKM yang kinerja RR-nya di bawah 20% dan menyampling KSM macet. Kelima, uji petik kegiatan perguliran secara berkala oleh tim korkab kepada UPK yang kinerja RR rendah dan tunggakannya tinggi. Keenam, evaluasi bersama dalam berbagai pertemuan baik dalam pertemuan baik tingkat tim faskel, kecamatan dan kabupaten dengan melibatkan berbagai unsur.

Dampak dari kebijakan peningkatan RR sampai dengan saat ini memang belum terlalu memuaskan tetapi telah membuahkan hasil. Setelah diterapkan aturan pemanfaatan dana pada April 2014, jumlah tunggakan UPK-BKM tahun 2014 secara perlahan menunjukkan penurunan. Lihat tabel berikut (klik tabel guna memperbesar tampilan)

Penurunan tunggakan memang belum sesuai diharapkan. Permasalahan tunggakan membutuhkan cukup waktu untuk mengurainya. Ditargetkan pada Desember 2014 tercapai penurunan tunggakan hingga 30% dari angka tunggakan Juli 2014. Bersama kita bisa! [Jateng]

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan PDB di Kabupaten Pekalongan silakan hubungi Contact Person:

  • Gentur Tri Atmaji (Askot MK Kab. Pekalongan), HP. 0815-4221-9636

Editor: Nina Firstavina

0 Komentar

Yang terkait

Kategori Praktik Baik