Beranda Praktik Baik PB-Pelaku & Pemda Maksimalkan Peran KBP, Dorong Pronangkis di Daerah

Maksimalkan Peran KBP, Dorong Pronangkis di Daerah

Comments (0) View (3581)
Oleh:
Sanajiguru Sangadji
Askot CD Tidore Kepulauan
OSP 9 Provinsi Maluku Utara
PNPM Mandiri Perkotaan

Menyadari bahwa peran berbagai pihak dalam mendorong kesuksesan sebuah program sangatlah vital maka Koordinator Kota (Korkot) PNPM Mandiri Perkotaan Tidore Kepulauan (Tikep) terus berusaha membangun sinergi dan kerjasama dengan semua komponen yang ada. Baik Pemerintah Daerah (Pemda), kelompok peduli, swasta, maupun masyarakat pada umumnya. Salah satunya adalah dengan mendorong peran serta dan keaktifan Kelompok Belajar Perkotaan (KBP).

Untuk Tikep, KBP memang telah dibentuk sejak awal masuknya program. Namun karena terkendala keaktifan pengurusnya, yang notabene bergerak di bidang swasta, keberadaan KBP sering mati suri, tidak aktif dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini juga sering terkendala dengan adanya momentum politik seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Momentum ini menyebabkan aktivitas KBP sering dihentikan karena khawatir tersandera dengan kepentingan kelompok tertentu.

Namun keinginan untuk berbenah terus dilakukan. Setidaknya spirit untuk menjadikan KBP sebagai pionir dalam menggagas program-program prorakyat, wadah bagi mereka yang peduli dan mau menjadi relawan serta sebagai wahana untuk menyamakan persepsi dan pamahaman tentang konsep-konsep pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan terus digalakan.

Guna memaksimalkan peran KBP, maka berikut diuraikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, yakni pertama, revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan. Setelah sekian lama tidak aktif, KBP memulai langkahnya dengan melakukan revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan. Struktur pengurus mulai dari ketua hingga anggota dilakukan perombakan. Ahmad Laidi, yang juga merupakan anggota LKM Fomakati Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan, terpilih secara aklamasi untuk menjadi ketua yang menakodai kelembagaan KBP. Saat dipercayakan menjadi ketua, Mad—begitu dia biasa disapa, mengemukakan bahwa dirinya berharap keberadaan KBP ini tidak sekedar untuk memenuhi tuntutan program namun labih bisa berperan sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan masyarakat miskin dengan pihak pemerintah dan swasta. “Kita harusnya bisa melibatkan relasi yang berada di Pemda dan pihak swasta, seperti perbankan, agar mereka bisa mendukung program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat dan LKM,” tutur Mad.

Gagasan untuk melibatkan relasi dan pihak lain dalam pelaksanaan program nangkis seperti yang disampaikan oleh ketua terpilih ini tentu menjadi salah satu langkah untuk merevitalisasi peran KBP. KBP haruslah tampil sebagai aktor utama dalam mendorong keberpihakan semua kalangan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.

Kedua, menggelar diskusi tematik. Langkah selanjutnya yang dilaksanakan oleh KBP adalah menggelar sejumlah diskusi tematik. Rangkaian diskusi yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas tema-tema tertentu yang dianggap menarik dan urgen. Baik itu manfaatnya untuk masyarakat, pelaku program, pemerintah maupun pihak swasta. Meski kadang terkendala minimnya finansial, diskusi tematik ini terus dilakukan walau dalam bentuk sederhana. Hal terpenting adalah KBP bisa memfasilitasi kelompok-kelompok peduli dan pihak-pihak yang berkompeten dalam diskusi.

Ketiga, membangun kemitraan dan sinergitas program. Dalam pelaksanaan kegiatan KBP juga diupayakan agar ada keterlibatan pihak lain, baik secara langsung maupun melalui dukungan finansial dan atau fasilitas pendukung kegiatan. Melalui ini diharapkan bisa terbangun kemitraan dan sinergitas program antara berbagai pihak yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Di antaranya dengan Badan Lingkungan Hidup, Balai Pelatihan Tenaga Kerja, Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Puskesmas, serta Badan Penyuluh Pertanian.

Keempat, melakukan monitoring dan kunjungan lapang. Dengan melakukan monitoring dan kunjungan langsung ke lapangan, KBP dapat mengkaji secara langsung apa saja yang menjadi hambatan dan kendala program, serta apa saja capaian-capaian yang telah dilakukan. Tentu kesemua ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bahan untuk memperkaya wacana dan konsep pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kelima, melakukan Pameran dan Bazaar PJM Pronangkis. Media sosialisasi program yang efektif dan efisien dalam rangka menyampaikan pesan-pesan program, termasuk PNPM Mandiri Perkotaan terus dimodifikasi penerapannya. Secara anjuran program maka KBP juga terlibat dalam pelaksanaan “Pameran dan Bazaar PJM Pronangkis” yang dilakukan dengan bekerjasama antara Kordinator Kota Tidore Kepulauan dan TKPKD. Sebagai bagian dari lembaga yang dibentuk oleh program, peran serta KBP sangatlah membantu.

Keenam, terlibat dalam penyusunan SPKD. Sebagai sebuah dokumen yang mengatur tentang strategi penanggulangan kemiskinan di daerah, muatan yang terkandung di dalamnya haruslah benar-benar mencerminkan kebutuhan. Dengan demikian, partisipasi dan keterlibatan berbagai komponen dalam penyusunan Dokumen tersebut sangat diharapkan. Untuk penyusunan dokumen SPKD Tikep, selain melibatkan berbagai intansi pemerintah terkait, KBP juga turut berkontribusi dalam hal menyumbang gagasan-gagasan dan konsep yang ada.

Ketujuh, berpartisipasi pada Musrenbang. Untuk perencanaan pembangunan secara umum, keterlibatan KBP juga terus didorong untuk dapat ditingkatkan. Melalui forum-forum Musrenbang, mulai dari level kelurahan/desa hingga kota, ketua dan anggota KBP senantiasa turut terlibat. Tentu hal ini dilakukan agar gagasan-gagasan program untuk meningkatkan kepedulian Pemda dalam pelaksanaan program dapat dikawal dan ditingkatkan. Salah satu output dari ini dapat dilihat dari selalu dialokasikannya dana sharing untuk berbagai program nangkis, bahkan dalam tiga tahun terakhir, alokasi DDUB untuk PNPM Mandiri Perkotaan selalu di atas 100%, atau melebihi jumlah pagu minimal yang dianjurkan oleh pemerintah pusat.

Kedelapan, menjadi pembicara dalam radio talkshow. Sebagai salah satu wujud usaha untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak, maka keberadaan media sosialisasi juga dimaksimalkan. Terlibat sebagai pembicara pada kegiatan Radio Talkshow. Pada kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama korkot Tikep dengan RRI Cabang Ternate ini, Ketua KBP pernah hadir dan menjadi salah satu narasumber bersama kelompok peduli lainnya mendiskusikan tentang berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Kedelapan, menjadi pembicara pada Lokakarya PNPM Mandiri Perkotaan Tikep. Selain menyosialisasikan gagasan tentang program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui media massa, KBP juga terlibat sebagai pelaksanaan kegiatan Lokakarya Midterm PNPM Mandiri Perkotaan. Tentu melalui kesempatan seperti ini, KBP dapat menyampaikan gagasan-gagasan serta mendapat masukan dan pengalaman dari peserta lokakarya, baik dalam konteks program yang sejenis, maupun program lainnya.

Pada April 2015, diperkirakan menjadi akhir dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di masyarakat. Prosesi tersebut sejalan dengan kesepaktan target capaian Pembangunan Milennium atau Milennium Development Goals (MDGs). Closing PNPM tentu berdampak serius terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan warga masyarakat baik di daerah perdesaan maupun wilayah perkotaan. Dampak clossing PNPM tentu menciptakan kemiskinan baru yang mengarah pada munculnya penumpukan generasi dari waktu ke waktu atau the lost generation pada wilayah terbatas.

Mat Laidi salah satu anggota KBP menuturkan, bahwa dalam rangka mendorong percepatan pemberdayaan masyarakat miskin, sementara ini KBP merilis program keberlanjutan yang mampu menjawab dinamika kemanusiaan dari jebakan kemiskinan adalah merefleksikan PNPM Mandiri Perkotaan menjadi program pemberdayaan Kota Tidore Kepulauan pasca PNPM berakhir. Hanya saja program tersebut perlu didukung dengan regulasi atau payung hukum karena program tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat agar berjalan berkesinambungan, ujarnya.

Hal senada menurut Satker PIP Dinas PU Kota Tidore Kepulauan Taufik Tan mengungkapkan, bahwa refleksi PNPM Mandiri Perkotaan masih terus diperjuangkan, tapi program rutinitas KBP seperti diskusi berkala dan roadshow monitoring kegiatan PNPM. Kegiatan ini melibatkan SKPD, BKM maupun masyarakat dan hasilnya menjadi bahan pertimbangan Pemda untuk strategi penanggulangan kemiskinan daerah, tuturnya. Tentu hal ini sejalan dengan visi KBP yaitu terciptanya kepekaan pada warga miskin melalui peran aktif KBP di masing-masing stakeholder.

Menyadari, bahwa aktivitas KBP kian banyak tentu membutuhkan waktu, tenaga dan biaya serta sejumlah perangkat lunak untuk memudahkan akses. Menurut anggota KBP sekaligus Staf Kantor BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan Fahri, untuk mendorong efektivitas KBP, terkadang terhambat soal perangkat lunak atau penganggaran sehingga kami memaksimalkan partisipasi dan keswadayaan untuk mendorong rencana aksi. “Kami pun harus rela mendanai setiap aktivitas kegiatan seperti diskusi-diskusi atau FGD tanpa harus bergantung kepada pihak lain karena BOP Pemda pun belum maksimal menjangkau aktivitas KBP,” tuturnya.

Upaya-upaya serius dalam menggalang moralitas semua pihak hanya semata-mata mendorong kesadaran kritis dan kepedulian dalam rangka mengakses Perencanaan Jangka Menengah atau PJM Pronangkis. Menurut Fahri, perencanaan yang dirumuskan sendiri oleh masyarakat secara transparansi tidaklah dapat ditafsirkan sebagai perencanaan mutlak milik LKM yang hanya mengakses dana BLM. Patut disikapi secara bijaksana, bahwa PJM layaknya sebagai perencanaan mutlak milik kelurahan agar bisa didorong mengakses sumber-sumber pendanaan lain.

Pendekatan memaksimalkan PJM Nangkis, peran KBP dalam bazaar PJM terus memotivasi dan mendorong SKPD, stakeholder, praktisi, akademisi, politisi dan elemen civil society untuk menawarkan program-program unggulan yang dirumuskan dalam dokumen PJM maupun Renta Pronangkis setiap desa/kelurahan agar bisa terdanai dengan sumber pendanaan lain, tidak harus bergantungan pada BLM PNPM. Lelang Amal PJM ini menjadi motivasi dasar dan media informasi kepada LKM dan pemerintah desa/kelurahan untuk membangun kemitraan dengan SKPD.

Selebihnya, terima kasih kepada Wali Kota Tidore Kepulauan, karena dahulu berbeda, sekarang membedakan. Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh KBP ini, diharapkan bisa mendorong kesuksesan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan, termasuk kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Tidore Kepulauan. Semoga. [Malut]

Dokumentasi lainnya:

Editor: Jihad Dienullah/Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

Kategori Praktik Baik