Beranda Praktik Baik PB-PPM Selaras Bangkitkan Kesadaran Kritis Eksistensi Kelembagaan Masyarakat

Selaras Bangkitkan Kesadaran Kritis Eksistensi Kelembagaan Masyarakat

Comments (0) View (2213)
Oleh:
Ika Astuti
Asisten Kota CD
Kab. Aceh Besar
OSP 10 Provinsi Aceh
PNPM Mandiri Perkotaan   

Analisis kritis terhadap sebuah eksistensi kelembagaan yang dibangun haruslah memiliki pondasi dasar dari sebuah keinginan bersama untuk membangun kelembagaan yang kokoh. Guna mendapatkan pondasi yang kokoh tentulah dari sumber yang benar dan caranya juga harus benar. Karena, sudah tentu jika sumber dan caranya salah, kita tidak akan mendapatkan pondasi yang kokoh untuk konstruksi apapun baik fisik maupun sosial.

Pertanyaan selanjutnya akan muncul bagaimana sebenarnya membangun pondasi kelembagaan yang kokoh. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk mewujudkan sesuatu yang semestinya ideal bagi semua pihak. Bagi seorang pemberdaya, untuk menjawab pertanyaan ini tentu tidak mudah, karena melalui berbagai pertentangan. Baik karena alasan waktu terus berjalan mengejar progres capaian, maupun pertentangan antara harapan dan realita masyarakat, yang pada umumnya sama seperti seorang pemberdaya yang terbatas kemampuanya terhadap tekanan mental dan fisik.

Hal tersebut di atas merupakan kondisi riil di lapangan. Akan tetapi tetap saja, jika salah cara maka salah juga hasil yang diharapkan. Dan ini sudah terjawab dari proses lampau, yakni tergerusnya nilai luhur pemberdayaan akibat proses pembentukan lembaga di masyarakat secara instan. Oleh sebab itu mulailah dilakukan pembenahan terhadap tahapan awal yang dibutuhkan guna membuat pondasi kelembagaan yang kokoh. Yaitu, dibangunya kesaranan kritis terhadap betapa pentingnya membangun sebuah lembaga yang bersumber dari nilai-nilai luhur, dengan merangkul aspirasi dari semua pihak baik miskin atau kaya, tua atau muda, lengkap fisik atau difabel, perempuan atau laki-laki. Yang pasti adalah penduduk dewasa yang mampu memilih dan sadar terhadap pentingnya kelembagaan yang memperjuangkan kepentingan kaum miskin dan kaum rentan.

Kesadaran kritis ini diawali dengan sosialisasi terhadap pentingnya membagun kelembagaan yang bersumber dari nilai-nilai luhur manusia. Dari tahapan ini akan membuka kepedulian dan perenungan bagi para peserta sosialisasi untuk berpikir dan berimajinasi, baik melalui refleksi terhadap lembaga yang telah ada maupun yang akan dibangkitkan kembali. Pada kesempatan ini juga dibangun kesadaran masyarakat berpartisipasi secara penuh agar mau dan peduli terhadap kepanitiaan pembangunan dari lembaga yang mereka impikan. Karena itu, terpilihnya kepanitian secara umum, didalamnya terbagi dalam kepanitian kecil, yaitu: Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Ulang BKM, Pokja Pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Pokja Pengawasan.

Setelah terbentuknya kepanitiaan maka mereka menjalankan amanah sebagaimana diarahkan oleh tim fasilitator untuk melakukan pemilihan. Dimulai dari tingkat utusan basis, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai patron calon pengurus BKM di tingkat kelurahan. Mengingat waktu yang sudah ditentukan, pelaksanaan rembug untuk persiapan pemilihan juga dirangkaikan dengan kegiatan lain terkait siklus, yaitu sosialisasi, coaching (pembekalan) dan pelaksanaan tinjauan partisipatif

Pada pemilihan tingkat gampong, setiap utusan dari tingkat basis memilih siapa saja calon yang akan menduduki kepengurusan kolektif BKM untuk 3 tahun ke depan. Di kertas suara yang diberikan setiap utusan bebas menuliskan tokoh-tokoh yang dianggap layak sesuai kriteria yang ditentukan untuk masuk ke dalam jajaran pengurus. Bisa tiga atau lebih nama yang ditulis, termasuk namanya sendiri.

Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai trending topic terkait demokrasi dan demokratisasi ala Pemilu Ulang BKM: bahwa utusan warga dari tingkat basis bisa saling mengenal siapa saja utusan dari basis-basis lain, dan kemudian terjadi penguatan lintas warga dalam hal informasi menjadi potensi sumberdaya, baik ide, pikiran, masukan, maupun channeling (kemitraan) untuk program-program yang akan disusun.

Selain itu, tidak terdapat ego dan politisasi, apalagi manipulasi terhadap suara. Karena dalam pemilihan ini kriteria utama yang ditekankan adalah warga utusan tidak membawa bendera politik apapun, meski beberapa di antaranya adalah tim sukses dan anggota Parpol untuk Pemilu 2014. Dengan kata lain, pemilihan ulang BKM secara sadar menjadi ajang pemilihan langsung tanpa politik.

Lalu warga bebas memilih calon pengurus dan pemimpin tanpa tekanan dan tidak terkonsentrasi pada satu orang tokoh. Pemilih bahkan bisa mengusulkan dirinya sebagai salah satu yang akan terpilih. Dan transparansi serta keterbukaan untuk itu direalisasikan dalam penentuan nama calon dan penghitungan suara terbanyak untuk calon yang dipilih di depan semua warga. Tidak ada “bisik-bisik” dan kontribusi timbal-balik.

Pembelajaran lain yang bisa dipetik adalah, siapapun pemimpin dan pengurus lembaga mempunyai tugas dan amanah yang harus memprioritaskan kemajuan dan kesejahteraan warga kelurahannya sendiri. Warga yang tidak terpilih tidak menjadi oposisi, melainkan menjadi mitra bersama, karena ternyata tanpa kemitraan dengan sesama warga program PNPM Mandiri Perkotaan mungkin belum tentu diterima oleh masyarakat. [Aceh]

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan di Gla Meunasah Barou, silakan hubungi:

BKM Makmue Beusare
Jl. Cot Irie Blang Bintang Lama, Gampong Gla Meunasah Barou
Krueng Barona Jaya, Aceh Besar
Prov. Aceh

Atau, Contact Person:

  • Marwan (Koordinator BKM), HP. 0852-6040-8055
  • Ika Astuti (Askot CD), HP. 0852-6029-5099

Dokumentasi lainnya:

Editor: Nina Firstavina 

0 Komentar

Yang terkait

Kategori Praktik Baik