PB-PPM

Beranda Praktik Baik PB-PPM Pengaduan Berbuah Swadaya Uang dan Tenaga

Pengaduan Berbuah Swadaya Uang dan Tenaga

Comments (0) View (2170)
Oleh: 
Edi Kusmanto, SH. 
Askot CD/UP 
Koorkot 1 Kota Bandar Lampung
OC 2 Provinsi Lampung
PNPM Mandiri Perkotaan

Pagi itu, pukul 07.15 WIB, pada Rabu, 11 Juli 2013, dering handphone berbunyi menggerakkan saya untuk melihat sang penelepon di pagi hari. Ternyata, Koorkot-1 Kota Bandar Lampung Heri Supriyadi menelepon saya untuk mengoordinasikan pertemuan warga pukul 09.00 WIB di Kelurahan Perumnas Way Halim Permai. Menurut Heri, bahwa perlu dilakukan pertemuan untuk membahas pengaduan warga.

Heri mengungkapkan, ada beberapa ibu yang menghadap Satker PIP Kota Bandar Lampung mengadukan permasalahan terkait kegiatan lingkungan PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu kegiatan sumur bor. Permasalahan yang diajukan para ibu tersebut adalah mengenai penempatan mesin pompa.

Dengan sedikit “gertakan” para ibu tersebut mengeluarkan statement kepada Satker akan membawa permasalahan ini kepada Wali Kota Bandar Lampung, apabila tidak ada penyelesaian dan tindak lanjut. Demikian informasi yang saya terima dari Koorkot-1 Bandar Lampung.

Menindaklanjuti telepon tersebut, saya menelepon tim pendamping dan mengoordinasikan bagaimana persiapan pertemuan, sekaligus mengarahkan langkah atau tahapan pertemuan tersebut di lapangan. Selanjutnya saya bergegas menuju Kantor Koorkot-1 Bandar Lampung.

Sekitar pukul 07.55 WIB, saya tiba di Kantor Koorkot-1 Bandar Lampung, berkoordinasi, sedikit berdiskusi dan kemudian bergegas bersama Koorkot menuju lokasi. Sekitar pukul 08.15 WIB, kami berdua sampai di Sekretariat Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Ekonomi, Kesejahteraan, dan Kesehatan Masyarakat (EKKM) Kelurahan Perumnas Way Halim.

Di sini kami berdiskusi dan menggali permasalahan tersebut dari perspektif anggota LKM, UPL dan tim pendamping. Apakah yang menjadi akar masalah sehingga masalah ini timbul ke permukaan.

Berikut adalah petikan isi surat pengaduan.

Dari hasil diskusi, Koorkot memberikan saran dan langkah-langkah Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) sebelum melakukan rembuk di tingkat warga: Pertama, agar LKM menyiapkan dukumen-dokumen yang diperlukan, seperti proposal dan LPJ kegiatan, sebagai data pendukung. Dari langkah ini, LKM dan UPL telah mempersiapkannya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah ini.

Kedua, agar menginvestigasi kebenaran dari aduan tersebut. Dari langkah ini, beberapa orang anggota LKM dan UPL telah menginvestigasinya ke berbagai pihak, baik yang berseteru dan pihak lain, seperti warga sekitar, pelapor, yang dilaporkan dan pihak tempat pelaporan dalam hal ini Satker PIP Kota Bandar Lampung.

Ketiga, ketika menghadapi warga yang “berseteru” LKM harus berbagi peran dan menjadi pihak netral, sehingga dapat menenangkan tanpa harus terpancing masuk ke dalam permasalahan sehingga menjadi bagian dari salah satu pihak.

Keempat, agar sebelum rembuk dilakukan, LKM untuk dapat meminta kesediaan pemerintah kelurahan untuk menghadiri dan ikut mencarikan solusi dan jalan terbaik dalam penyelesaian suatu masalah. Dalam langkah ini, LKM telah mengundang pihak pemerintahan yakni Kepala Kelurahan Perumnas Way Halim, akan tetapi lurah tidak dapat hadir dikarenakan sesuatu dan lain hal. Akhirnya lurah diwakili oleh Ketua Lingkungan dan Rukun Tetangga.

Kelima, LKM dan perangkatnya untuk dapat menganalisis permasalahan dan latar belakang laporan dengan jernih sesuai fakta yang ada sehingga solusi yang diambil merupakan jalan tengah dan terbaik dari penyelesaian masalah.

Keenam, melakukan tindak pencegahan sebelum masalah membesar. Terkait langkah ini, LKM dan UPL telah memfasilitasi beberapa tindakan pencegahan yang dilakukan seperti aturan bersama dan keterbukaan lewat papan proyek.

Ketujuh, melakukan tindakan atau upaya rembuk warga untuk menyelesaikan masalah. Dari langkah ini, LKM sudah mempersiapakan pertemuan hari ini.

Pada akhir diskusi dan koordinasi, Koorkot menggarisbawahi bahwa hal penting yang perlu diyakinkan oleh para pihak mulai dari pendamping, LKM dan KSM adalah memahami bahwa pengaduan merupakan salah satu bentuk keterlibatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

Setelah koordinasi dengan LKM, kami beserta LKM dan tim pendamping langsung investigasi ke lokasi keberadaan dan kondisi sumur bor dapat disimpulkan bahwa, isi pengaduan yang dilayangkan oleh warga setempat, “Benar” bahwa mesin air berada dalam pekarangan rumah KSM, dan warga yang membutuhkan air dari sumur jadi sulit untuk mengaksesnya.

Lalu, kami lanjutkan melakukan dialog ke Ketua KSM Sinar Karya Mandiri Djarot Pardiono guna mengevaluasi keluhan warga tentang aturan main pemanfaatan air sumur bor yang berada di pekarangan rumah Djarot. Dari hasil dialog tersebut bahwa benar keberadaan mesin berada di dalam pekarangan Djarot.

Dan, sesuai aturan main pemanfaatan air yang disepakati adalah warga setempat berjumlah 18 KK harus menyiapkan kabel listrik dan menggunakan listrik sendiri serta menyiapkan selang masing-masing untuk menyalurkan air lewat kran yang berada di luar pekarangan Djarot ke rumah warga yang ingin menggunakan air sumur bor tersebut. Padahal sumur bor itu merupakan kegiatan BLM II tahun anggaran 2012 dengan anggaran kegiatan Rp12.750.000.

Dari keterangan Djarot juga didapat permasalahan tersebut mencuat setelah satu tahun kegiatan berjalan dikarenakan ketidakpuasan warga yang merasa telah memakai listrik pribadi tetapi tidak sesuai dengan jumlah air yang dipakainya. Seolah-olah Djarot yang membuka/menampung air ketika warga yang lain menghidupkan pompa air dengan listriknya. Setelah dilakukan investigasi oleh KSM ternyata ada salah satu warga tetangga Djarot yang melakukan kegiatan seperti yang dituduhkan kepada Djarot.

Setelah melakukan investigasi, warga sudah menunggu dan menghadang kami. Maka kami mendengarkan keluhan mereka dan berdiskusi. Kemudian kami dan warga melakukan rembuk yang difasilitasi oleh Ketua Lingkungan sekaligus sebagai anggota LKM. Dalam rembuk tersebut, pengadu menginginkan adanya solusi yang jelas dan tidak memihak, karena selama ini warga setempat bingung harus mengadukan masalah tersebut ke mana.

Perdebatan terus terjadi, bahkan salah satu warga yakni pengadu sempat memacing emosi pengelola sumur bor, sehingga Pengelola/KSM merasa kecewa dengan warga setempat. Bahkan, KSM tidak mau lagi tower air berada di lahan perkarangannya. Karena tuntutan warga menginginkan adanya kebebasan dalam mengambil air. Mesin air diletakkan di luar pekarangan dan hanya satu kran saja yang boleh ada, sehingga warga bisa memanfaatkan air tersebut sesuai penggunaan listrik pribadi warga.

Setelah berulang-ulang memberikan pemahaman kepada warga ibu-ibu yang kecewa atas pengelolaan sumur bor, kami beserta LKM, perangkat kelurahan dan tim pendamping menjelaskan, kegiatan apapun bentuknya di PNPM Mandiri Perkotaan diperlukan keterlibatan warga dalam membantu kegiatan yang sedang dikerjakan oleh KSM. Jadi hasilnya akan sesuai dengan harapan warga setempat.

Salah satu bentuk bantuan tersebut dapat ditunjukkan dengan kerukunan warga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di wilayah Kelurahan Perumnas Way Halim. Dari rembuk tersebut diperoleh kesepakatan bersama, yaitu memindahkan mesin pompa air yang ada di dalam pekarangan rumah Djarot ke luar pekarangan. Tepatnya di depan pagar rumah Djarot. Dan hanya ada satu kran, agar tidak ada lagi fitnah yang berkembang.

Komitmen pun terlontar oleh ibu-ibu bahwa dengan adanya penjelasan tentang konsep PNPM Mandiri Perkotaan, melalui Pengaduan akhirnya ibu-ibu beserta warga berkomitmen untuk berswadaya, menyumbang dana dan tenaga membuat kandang mesin pompa air dan peralatan lain yang menunjang penyaluran air ke rumah warga di RT 04/LK II Kelurahan Perumnas Way Halim. [PB PPM - Provinsi Lampung]

Editor: Nina Firstavina

0 Komentar

Yang terkait