Beranda Warta Berita P2KP dan BRI Bersama Dalam Penanggulangan Kemiskinan

P2KP dan BRI Bersama Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Comments (0) View (1866)
Kesamaan Pandangan. BRI dan P2KP telah menjalin ikatan emosional dan diwujudkna dalam nota Kesepahaman Bersama (MOU) sejak tahun 2002 yang lalu dimana BRI akan ikut berperan aktif dalam pelatihan UPK BKM, pendampingan, monitoring dan bkan tidak mungkin akan memberikan dukungan pendanaan bagi UPK BKM. Buah MOU ini kembali diterjemahkan dalam Kontrak Kerja antara BRI dan P2KP 21 Juni tahun 2004 yang dilanjutkan dengan persiapan untuk pelaksanaan kerjasama tersebut. Untuk memungkinkan BRI siap melakukan serangkaian pelatihan, telah dipersiapkan Modul Pelatihan UPK BKM dan dilangsungkannnya pelatihan TOT bagi p aparat BRI. Pelatihan TOT ini berlangsung di hotel Jayakarta, Yogyakarta, 22 hingga 27 Agustus 2004 yang dibuka oleh Wakil Kepala Divisi Kredit Program BRI, Siti Muwarni dan Pimpro P2KP Pusat, Ir Ariyanto, Dipl, SE , ST. Peserta pelatihan ini sebanyak 50 orang, terdiri dari 7 orang dari Divisi Kredit Program Kanpus BRI, 2 orang dari Divisi diklat/MSDM , 11 orang dari 5 Kanwil BRI (DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Yogya dan Surabaya), 23 orang dari 23 Kanca BRI di wilayah Pulau Jawa. Setelah acara pembuykaan hari pertama, selanjutnya dipisah dalam dua kelas, masing - masing dengan peserta kelas A, 26 orang dan Kelas B 24 orang. Dikemukakan Ibu Siti Muwarni, Waka Divisi Program BRI, bahwa TOT. ini merupakan kelanjutan MOU antara BRI dengan P2KP yang telah dibuat tahun 2002. Karena P2KP telah merintis Usaha Ekonomi melalui dukungan Proyek kepada UPK/BKM. UPK dan BKM menggunakan dana tersebut untuk kegiatan layanan pinjaman dan mulai menggalang simpanan. BRI sejak lama telah memberikan dampingan dalam berbagai layanan simpan pinjam, seperti melalui Badan Kredit Desa (BKD). Dengan demikian UPK/BKM akan menjadi dampingan dari BRI selanjutnya. Bahwa UPK/BKM merupakan bagian dari upaya penaggulangan kemiskinan, bagi BRI merupakan penjajakan lanjutan kerjasama dan dasar pijak, sehingga tercipta kesamaan pandangan antara P2KP, UPK/BKM dengan sudut pandang BRI, yang selama ini memberikan dukungan kepada BKD dan LKM. Dalam acara ini Ir Riyanto, Dipl SE ST, selaku Pimpro P2KP Pusat, memberikan catatan antara lain ;Intervensi P2KP meliputi tridaya, sosial, lingkungan dan ekonomi, dengan prinsip proses pembelajaran bersama. Dalam program P2KP tahap pertama, 93 % dari ana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), digunakan untuk layanan pinjaman. Sesungguhnya terjadi kesalahan pemahaman bahwa P2KP lebih terfokus dalam pengembangan ekonomi. Pada hal P2KP memandang, bahwa persoalan kemiskinan berpijak pada aspek perilaku/watak manusia. Bila perilaku/watak manusia itu baik, maka dengan sendirinya dia akan lebih mudah keluar dari kemiskinan. Karena itu core bisnis P2KP adalah bagaimana agar perilaku/watak pribadi itu mengarah pada hal yang positif Dengan kerja sama P2KP dengan BRI, UPK/BKM yang dalam tahap pembelajaran di lapangan, diharapkan akan lebih sustainable, dengan adanya pelatihan dan pendampingan lanjutan oleh BRI Tantangan Tugas yang diberikan kepada BRI, sebuah resiko dan tantangan. Karena BRI dengan reputasi yang dimiliki dalam layanan kredit mikro utama di Indonesia, jangan terganggu dengan kerjasama ini. Kegagalan kerjasama dengan P2KP merupakan hal yang sangat merusak kredibilitas BRI, uangkap Ibu Siti Muwarni. Namun di pihak lain , dalam perpsktif kedepan UPK/BKM adalah pasar layanan BRI, sekaligus juga sebagai penjabaran wujud kepedulian BRI pada rakyat kecil. Para peserta pelatihan ini akan bertugas sebagai fasilitator dalam pelatihan 800 BKM dan UPK yang akan berlangsung dalam bukan September hingga Oktober 2004 di berbagai kota. Kota lokasi penyelenggaraan pelatihan ini adalah Jakarta, Yokyakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Pelatihan BKM akan diikuti oleh dua orang wakilnya selama 2 hari sementara pelatihan UPK akan diikuti 3 orang dari tiap UPK selama 5 hari. BKM dan UPK yang akan mengikuti pelatihan ini diseleksi oleh P2KP dengan berpijak pada empat kriteria dasar, yaitu sejauh mana BKM telah dapat memelihara kepercayaan yang dilihat dalam bentuk tranaparansi, akuntabilitas dan partisipasi relawan dan dianamika mussyawarah. Kriterai kedua adalah sejauh mana BKM memmang berpihak pada si miskin dari dimensi layanan dan aspirasi. Sementara kriteria ketiga adalah apakah BKM telah menjadi representatif warga sasaran P2Kp dan kriteria terakhir adalah sejauh mana BKM telah mengakar. Karena sesungguhnya BKM itu sendiri semacam Board of Trustes/Lembaga Kepercayaan Masyarakat dengan pimpinan kolektifnya. Dengan dukungan BLM yang diberikan maka proses pembejajaran semakin cepat. Tentunya BLM dalam hal ini, hanya sebagai tool. Dengan pendekatan ini, P2KP sangat menghindari pendekatan program yang bersifat instant. BKM Prawirodirjan, Sebuah Contoh Bahagian dari TOT ini adalah kunjungan lapangan ke BKM dan UPK di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Peserta TOT diorganisir dalam 7 kelompok dan masing masing mengun jungi sebuah UPK BKM. Salah satu UPK BKM yang dikunjungi oleh Kelompok III adalah di kelurahan Prawirjodirjan, Kecamatan Gendoman, Kota Yogyakarta. Kelurahan ini salah satu lokasi dari 45 Kelurahan sasaran P2KP, dengan penduduk 2600 jiwa, 713 KK. Kelurahan ini terbagi dalam 18 RW dan 61 RT. Diperkirakan sekitar 70 % dari penduduk termasuk Miskin. BKM telah meneriman dana BLM 240 juta pada tahun 2001 untuk kegiatan ekonomi dana tersebut telah berkembang menjadi Rp 350 juta . tahun 2004. P2KP tahap pertama tidak mengaruskan untuk penggunaan BLM untuk tridaya sejak awal. Dana ini telah dimanfaatkan oleh 79 KSM dengan 421 orang pemanfaat. Pemanfaat dana BLM untuk layanan pinjaman bergulir diutamakan hanya yang memiliki usaha. Mereka harus berhimpun dalam KSM, dengan anggota 4 hingga 10 orang. . Sebagai Ketua BKM adalah Pak Bambang, Swasta dan Ketua Pengawas Pak Yoyo seorang Dosen di Universitas di Magelang, sebagai menager UPK Ibu Eti Mahdalena. UPK didukung oleh tifa orang pelaksana yang lain, yaitu Ibu Darmadi, Seklretaris, Avi Rahman, kasir dan Suprihatin, Juru Buku. UPK hanya buka jam 18.30 hingga 21.00, Senin hingga Jum,at. Layanan pinjaman diberikan kepada KSM dan aplikasinya dimasukan dalam no urut peminjam. Setelah aplikasi diterima, UPK melakukan dialog dan kalau perlu pengecekan lapangan, setelah itu dimasukan dalam no urut rencana realisasi. Semua besar layanan pinjaman kepada anggota KSM hanya Rp 500.00/orang, sekarang UPK telah mampu memberikan layanan pinjaman sebesar Rp 3.000.000, maksimal. Tercatat jumlah piutang akhir Desember 2004 sebesar 544.900.000 pada tahun 2002 jumlah piutang diakhir tahun Rp 491.900.000. Tingkat tunggakan tahun 2003 lebih kecil, hanya Rp 4.540.00 (0,65%), pada hal tahun 2003 mencapai Rp. 12.283.000. Kecilnya tunggakan layanan pinjaman karena KSM dan anggota semakin menyadari bahwa dana ini adalah dana besar dan masih banyak yang antri untuk memperoleh layanan. Selain itu, setiap bulan, perkembangan UPK, seperti siapa peminjam, besar pinjaman, pengembalian, tunggakan selalu didapat dibaca dan dicermati oleh masyarakat di papan pengumuman BK yang tersebar di 7 lokasi. Masyarakat tidak keberatan dengan cara keterbukaan ini, karena memang dalam pertemuan dengan anggota disampaikan dan disepkati. Jasa layanan pinjaman yang diperoleh dapat menutup biaya operasional. Misalnya saja kita lihat tahun 2003, biaya operasional mencapai Rp 30.680.000 lebih besar dari tahun 2002 senilai Rp. 32.522.000. Sementara keseluruuan pendapatan tahun 2003 mencapai Rp. 97.157.000 dan pada tahun sebelumnya Rp. 87.218.300. Pendapatan terbesar adalah dari jasa pinjaman dana bergulir, dengan kesepakatan 1,5 % per bulan, flat dan dengan durasi pinjaman hanya 12 bulan. Lurah Kelurahan ini Drs Nur Hidayat, bangga dengan perkembangan BKM dan UPK di wilayahnya. Kebangaan ini semakin tinggi, karena dalam beberapa tahun terakhir Lurah dan BKM sering diundang ke Jakarta membagi pengalaman dan memperoleh penghargaan. Malah Kelurahan ini termasuk kelurahan teladan. Hasil jasa UPK digunakan untuk kegiatan lain. Diantara kegiatan yang dilakukan dengan pemanfaatan alokasi jasa dana bergulir adalah pemberian beasiswa sejak 3 tahun yang lalu kepada anak anggota KSM. Setiap tahun diberikan berasiswa untuk 14 anak dengan rata rata SPP Ep 120.000/orang. Dalam waktu yang bersamaan juga dilakukan dukungan dan bantuan untuk perbaikan sarana ibadah di kelurahan ini. UPK/ BKM memberikan bahan bangunan kepada Musyola dan juga Gereja, tahun 2003 yang lalu. Kontrol masyarakat terhadap UPK BKM berlangsung pada saat KSM melakukan transaksi di UPK BKM, melalui papan pengumuman yang ada di 7 lokasi. Yang menarik lagi, adalah UPK BKM setiap tahun telah memanfaatkan akuntan Publik untuk mengaudit keuangannya. Tahun 2003 audit yang dilakukan denga hasil baik. Bagi BKM hal penting, walau harus mengeluarkan dana untuk akutan public (Hj. Nuraini) Rp 675.000/tahun 2003. Beberapa petikan dan ungkapan KSM dan pemanfaat dengan layanan UPK/ BKM di wilayah ini, adalah: o Kasim Ketua KSM 18 dengan 6 anggota yang pertama menerima pinajamn Rp 750.00/orang dan sekarang Rp 2.500.000/orang. Anggota KSM terdiri dari pedagang baso, pedagang gorengan dan kasim sendiri adalah penggali pasir. KSM ini selalu tepat waktu mengembalikan, karena kalau ada anggota yang telat membayar ke dia, disuruh setor langsung ke UPK. Umumnya mereka malu kalau setor ke UPK, karena terlambat. KSM ini selalu dapat IPTW, hadiah tepat waktu Dulu rumah saya dianggap rumah tidap sehat, sekarang rumah saya sudah beton dan lantai keramik. Ga malu lagi, anak saya ada yang sudah selesai kuliah. o Ibu Siti, KSM 7, dengan 5 orang anggota. Dulu dapat pinjaman Rp 500.000/orang dan sekarang dapat pinjaman 2 juta/orang. Usaha gorengan sudah ditipkan di beberapa kios. Dua anaknya sedang kuliah di STAN dan IAIN. o Sudaryanto, KSM X, dengan anggota 7 orang . Sudaryanto mulai memperoleh pinjaman Rp 750.000 dan sekarang sudah Rp. 2.500.000. Usaha yang dijalankan adalah pembuatan shultte cock , disebut jalan ya jalan disebut mati ya nggak mati. Dengan dukungan pinjaman ini dia sudah dapat membuat stock barang dan malahan mulai keliling di titip di toko. o Ribowo, Ketua KSM 11, dengan anggota 6 orang. Ribowo juga Ketua RT 36 menjalankan usaha jasa border. Semula dia hanya sewa mesin bordir, dengan pinjaman sebesar Rp 2.500.000, telah dapat membeli mesin bordir dan 1 pekerja tetap. Namun usaha ini belum maksimal, karena tidak dapat membuat bahan bordir. Tetapi usaha lebih lancar dan tidak nunggak. Ribowo, masih perlu Rp 7.500.000, agar usaha bordir ini lebih bertahan. Kelompoknya selalu dapat hadiah IPTW karena selalu tepat waktu Agenda Beberapa agenda patut menjadi titik perhatian nanti, seperti dijelaskan oleh Ibu Siti Muwarni, · Orang miskin diharapkan akan dapat memberdayakan diri sendiri dan sangat tergantung dengan sikap mentalnya. Sikap mental positif yang dibangun oleh P2KP menjadi pijakan kemitraan BRI. Karena salah satu ukuran partner BRI adalah aspek Character. Dan Tidak mudah mengubah dan membentuk karakter positif yang diperlukan · BRI selalau berhubungan dengan pihak dengan legalitas hukum, baik individu maupun perusahaan. Dalam konteks ini kita perlu sikapi bagaimana aspek hukum dari UPK BKM. Bisa saja nanti UPK atau KSM mengarah pada bentuk kelembagaan ekonomi formal, seperti koperasi. Hal ini penting untuk qperikatan antara BRI dengan Mitranya. · Dana bergulir P2KP saat ini diberikan kepada pemanfaat melalui KSM. Besar layanan dukungan modal antara Rp 500.000 hingga Rp 2.500.000/orang, dengan bunga 1,5 % bulan, flat. Dimasa datang penentuan suku bunga ini akan didasarkan pada cost oef money dan services. BRI akan mengajak UPK/BKM untuk menelaahnya. · Tentang aspek reward dan funish bagi UPK/BKM perlu dilihat dalam perpektif kedepan, walau saat ini belum banyak kejadian yang merisaukan. Ditambahkan pula oleh Pimro P2KP Pusat, Ir Ariantao, bahwa “ Lokasi P2KP secara formal di perkotaan. Lokasi yang ditentukan tidak tumpang tindih dengan PPK yang lebih berorientasi pedesaan. Lokasi ini sebelumnya dikonsultasikan dengan Pemda. Walau disebut perkotaan, di beberapa daerah , khususnya di luar Jawa, dimensi perkotaan tidak begitu kentara. Tidak ada deskriminasi P2KP, kota dan desa. Lebih jauh di dengan proses pembelajaran yang berlangsung diharapkan terjadi sinergi antara berbagai kelembagaan yang ada di tingkat Kelurahan dan Desa. Kasus Pekalongan, dimana BKD dengan UPK/BKM terlihat bersaing, mungkin saja. Karena layanan berbeda dan pendekatan berbeda.” (Jakarta, Agustus 2004, Muchtar Bahar).

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.