BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan, dan sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan.

BKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat warga penduduk kelurahan dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga.

BKM sebagai pimpinan kolektif diperlukan : 1)ketika masyarakat melihat kemiskinan sebagai persoalan bersama yang harus ditangulangi bersama sehingga diperlukan lembaga pimpinan yang mampu mengendalikan gerakan bersama tersebut, 2)untuk dapat memimpin gerakan penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai upaya bersama

Tentu saja boleh, bila lembaga yang telah ada tersebut memenuhi criteria sebagai lembaga pimpinan masyarakat kelurahan artinya memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Wilayah cakupannya meliputi seluruh masyarakat di suatu kelurahan atau desa.
2. Legitimasinya diperoleh dari masyarakat.
3. Kepemimpinan bersifat kolektif dengan bentuk organisasi sebagai dewan, artinya keputusan tidak dapat dilakukan oleh ketua atau beberapa anggota saja tetapi oleh sejumlah anggota dewan sesuai quorum.
4. Seluruh anggota pimpinan dipilih secara demokratik, rahasia, tertutup dan tanpa kampanye berdasarkan kriteria nilai-nilai luhur.

Landasan pembangunan BKM - Kemiskinan adalah urusan bersama semua warga kelurahan/desa - Penangulangan kemiskinan sebagai gerakan bersama yang membutuhkan juga kepemimpinan bersama - Hasil refleksi kelembagaan - Hasil refleksi kepemimpinan yang menghasilkan juga kesepatan criteria seorang pemimpin (anggota BKM)

1. Bentuk Panitia, pembentukan panitia dapat dilakukan oleh para relawan yang difasilitasi oleh fasilitator. Anggota panitia dapat saja dari warga kelurahan yang belum mendaftarkan diri sebagai relawan tetapi intinya adalah para relawan.
2. Panitia mulai membuat rumusan awal anggaran dasar BKM dan tata tertib pemilihan anggota BKM untuk dibahas di tiap RT untuk mendapatkan kesepakatan oleh sebanyak mungkin warga. Sedangkan untuk ART anggaran rumah tangga harus dibuat oleh BKM setelah BKM berdiri.
3. Bekerja sama dengan ketua RT menyelenggarakan pemilihan utusan RT, secara demokratik, tertutup, rahasia dan tanpa kampanye.
4. Utusan RT yang terpilih kemudian sesuai jadwal yg telah disepakati berkumpul dikelurahan untuk melakukan pemilihan anggota BKM dimana tiap utusan memiliki hak memilih dan dipilih.
5. Kepada anggota BKM yang terpilih kemudian diserahkan mandat oleh panitia untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang telah disusun dalam bentuk laporan PS (pemetaan swadaya).

Panitia pembangunan BKM memulai kerjanya dengan menyusun anggaran dasar BKM dan tata tertib pemilihan anggota BKM mencakup : - Berapa jumlah utusan RT - Berapa jumlah anggota BKM - Kriteria anggota BKM - Jumlah nama yang harus dipilih pada pemilihan utusan RT dan pemilihan anggota BKM - Dsb Draft rumusan anggaran dasar dan tata tertib tersebut kemudian dibahas dalam pertemuan warga di tiap RT atau organisasi masyarakat yang ada untuk disempurnakan dan akhirnya disepakati.

Kriteria anggota BKM awalnya diperoleh dari hasil refleksi kepemimpinan dan kemudian dibahas dalam pertemuan warga di tiap RT dan organisasi warga yang ada spt arisan, pkk, sembahyangan, dsb untuk akhirnya disepakati berlaku untuk seluruh kelurahan/desa. Kriteria yang dirumuskan merupakan criteria nilai-nilai moral; seperti jujur, ikhlas, rendah hati, adil, murah hati, belas kasih, dsb, sehingga orang yang nantinya dipilih harus mampu merepresentasikan nilai-nilai tersebut dalam hidupnya sehari-hari karena untuk itulah dia dipilih.

Penunjukan hanya menghasilkan orang yang dipercaya oleh sebagian kecil elit yang menunjuk sedangkan pemilihan memberikan peluang sebanyak mungkin masyarakat terlibat sehingga menghasilkan orang-orang yang dipercaya oleh sebagian besar warga masyarakat. Siapapun yang nantinya terpilih adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat banyak bukan oleh segolongan elit saja sehingga perlu dilakukan pemilihan yang melibatkan sebanyak mungkin warga dewasa (minimum 30%)

Yang diundang semua penduduk dewasa dan bukan hanya perwakilan KK sehingga akan melibatkan pria dan perempuan. Yang mengundang adalah Panitia Pembangunan BKM bekerja sama dengan RT atau RW setempat dan pada saat pemilihan anggota BKM di tingkat kelurahan/desa yang mengundang adalah Panitia Pembangunan BKM bekerjasama dengan Lurah atau Kades.

Pemilihan utusan haruslah dimulai di komunitas basis yang paling kecil (RT) dimana tiap warga masih saling mengenal sehingga dapat dilakukan pemilihan kepemimpinan moral yang didasarkan pada rekam jejak (track record). Perlu diingat criteria yang disepakati adalah criteria nilai-nilai moral yang hanya dapat dilihat dari perilaku sehari-hari yang bersangkutan (rekam jejak).

Perwakilan harus dihindarkan karena perwakilan justeru akan membawa keperpecahan. Anggota BKM dipilih berdasarkan sifat-sifat baik jadi haruslah mempresentasikan sifat-sifat baik tersebut. Dengan kata lain anggota BKM bertanggung jawab terhadap manusia tetapi terhadap nilai-nilai yang direpresentasikan.

Kampanye dengan sendirinya tidak dapat dilakukan karena pemilihan didasarkan perbuatan nyata sehari-hari (rekam jejak) bukan janji (kampanye)