Modul & Materi

Beranda Pustaka Modul & Materi Bahan Bacaan: DFS, Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program KOTAKU

Bahan Bacaan: DFS, Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program KOTAKU

View (1522)

Disarikan dari berbagai sumber oleh Dikdik Herdiana (Curriculum Enhancement Advisory Consultant National Slum Upgrading Program/NSUP)

A.  Pendahuluan

Di dalam program Kotaku khususnya di wilayah 1, terdapat kegiatan yang disebut Digital Financial Services (DFS), sebagaimana tertuang di dalam PAD ICDD IV-NSUP. Kegiatan ini masuk dalam Komponen B terkait Pengembangan Kelembagaan Komunitas.

Untuk membahas bagaimana Digital Financial Services dapat diterapkan di dalam Program KOTAKU maka ada baiknya kita kupas dahulu tentang mengapa, apa dan bagaimana Digital Financial Services tersebut.

Akan tetapi perlu penulis tekankan bahwa apa yang ditulis ini semata-mata adalah pendapat pribadi, sebagai bentuk elaborasi konsep melalui studi literatur yang ada, dan mudah-mudahan berguna untuk pembaca yang juga memiliki ketertarikan yang sama. Kebijakan khusus tentang pelaksanaan DFS secara resmi akan diterbitkan langsung oleh PMU program KOTAKU.

Berdasarkan data Global Financial Inclusion Index, World Bank 2014, diketahui bahwa Indeks posisi Indeks Keuangan Inklusif Indonesia pada 2014 adalah sebesar 36%, berada di bawah beberapa negara ASEAN seperti Thailand (78%) dan Malaysia (81%). Meskipun masih lebih besar jika dibandingkan Filipina (31%) dan Vietnam (31%).

Gambar 1 Indeks Keuangan Inklusif Indonesia

 

Sebagaimana diketahui Inklusi keuangan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inklusi keuangan yang rendah menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal. Peningkatan tingkat inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan melalui peningkatan partisipasi masyarakat terhadap jasa keuangan formal. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. 

Menariknya di aspek yang lain Indonesia adalah salah satu negara yang sangat suka dengan uang cash untuk melakukan transaksi apapun. Menurut data BI pada Tahun 2013, 95,5% rakyat Indonesia senang menggunakan uang tunai, dibandingkan uang dalam bentuk digital lain seperti kartu kredit, Kartu debit, e-money, dan lain-lain. Data sekarang mungkin saja bertambah mengingat banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari transaksi dengan layanan uang digital seperti ini (misalnya untuk membayar tiket pesawat, TOL, Kereta Api, Busway, dan lain-lain), tapi tetap saja di sekitar kita, kebiasaan transaksi dengan tunai hampir di semua aspek kehidupan.

Fakta yang menarik lain adalah berdasarkan Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet.

Survei yang dilakukan sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang.

Hal ini mengindikasikan kenaikan 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 lalu. Survei yang dilakukan APJII pada 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet.

Kebiasaan orang Indonesia yang lebih percaya dan senang dengan transaksi tunai di satu sisi, dan kemudian kita bisa artikan bahwa tidak begitu senang dengan layanan keuangan formal, sementara disisi yang lain orang Indonesia yang melek internet (walaupun masih bisa diperdebatkan onlinenya tersebut digunakan untuk apa), sebenarnya merupakan potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendorong keuangan Inklusi dan dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Inklusi keuangan atau sistem keuangan inklusif (financial inclusion) telah menjadi salah satu agenda global yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inklusi keuangan merupakan salah satu topik bahasan utama di berbagai pertemuan tingkat tinggi sektor keuangan baik level internasional, level regional Asia, maupun level nasional. Keuangan inklusif juga telah masuk dalam agenda prioritas pemerintah Indonesia.

Program KOTAKU telah lama menyelenggarakan layanan jasa keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui Pengelolaan Dana Bergulir, dan belakangan di wilayah 1 muncul yang namanay Bussiness Development Center (BDC) yang core bussiness-nya adalah fasilitasi bisnis bagi usaha mikro kecil hasil dari PDB sebelumnya, di dalam BDC ada fasilitasi proses jual beli produk KSM kepada pihak luar. DFS adalah keniscayaan, sehingga mau tidak mau fasiltiasi program terkait dengan transaksi keuangan dan terutama Pengelolaan dana bergulir cepat atau lambat akan menerapkan DFS. Mengapa DFS perlu, dan bagaimana kemungkinan DFS diterapkan dalam program KOTAKU, inilah yang akan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini.

 

Selengkapnya, silakan unduh:

Nama File/Folder Type
Konsep-Layanan-Keuangan-Digital ( 10.5 MB) PDF File