Artikel

Beranda Warta Artikel Capacity Building dalam Kerangka Penataan Organisasi

Capacity Building dalam Kerangka Penataan Organisasi

Comments (0) View (865)
Oleh: 
Aris Hariyanto
TA Pelatihan
OSP/KMW 5 Provinsi DI Yogyakarta
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Istilah “capacity building ”, atau pengembangan kapasitas, bukan hal yang asing atau baru di telinga kita. Apalagi buat para konsultan pendamping Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), istilah tersebut sangat familiar, dan mungkin hampir setiap hari kita ucapkan. Lalu, apa sih sebenarnya capacity building  itu?

Seiring laju perkembangan zaman, kondisi dinamis organisasi, perkembangan masyarakat dan tuntutan kehidupan, capacity building sebenarnya sudah menjadi kebutuhan pokok (primer) bagi sebagian besar orang, baik disadari atau tidak, dalam berbagai aspek kehidupan. Hampir setiap waktu, kita haus informasi, rajin baca buku, senang buka internet, suka berdiskusi, juga tidak lega kalau belum baca koran. Bahkan, hampir setiap saat tidak lepas dari medsos; facebook, whatsapp, twitter, dan sebagainya. Di sektor formal juga belum puas hanya dengan pendidikan S1, S2, dan seterusnya.

Dalam kehidupan sehari-hari pengembangan kapasitas bisa dilakukan dengan pendidikan, baik formal maupun informal. Di dalam perusahaan, misalnya, melalui pelatihan-pelatihan sumberdaya manusia, pengembangan sistem manajerial. Di dalam pemerintahan, pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan juga penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai “nakhoda” pembangunan, dan juga regulasi dan deregulasi kebijakan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya pengembangan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain tidak mungkin terjadi suatu proses pembangunan/pengembangan dalam hal apapapun tanpa upaya pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga sistem yang mengaturnya. Lalu bagaimanakah capacity building  di Program KOTAKU?

Kita kupas terlebih dahulu makna capacity building  secara terminologi dan dari pendapat para ahli agar pemahaman kita menjadi utuh. Menurut Wikipedia, kata “Kapasitas” berasal dari bahasa Belanda; capaciteit yang dapat berarti: 1) daya tampung, daya serap, 2) ruang atau fasilitas yang tersedia, 3) kemampuan (maksimal). Hal ini juga sejalan dengan apa yang ditulis di dalam kamusbesar.com bahwa kapasitas dapat berarti: 1) ruang yang tersedia; daya tampung; (nomina), 2) daya serap (panas, listrik, dsb); (nomina), 3) keluaran maksimum; kemampuan berproduksi; (nomina), dan 4) kemampuan kapasitor untuk menghimpun muatan listrik (diukur dalam satuan farad);(nomina).

Para ahli mengatakan, capacity building  sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan, Brown (2001:25), capacity building  sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multilevel di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada, Morison (2001:42).

Dalam buku “The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance” yang ditulis oleh Prof. Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS, juga menyampaikan bahwa The World Bank menekankan perhatian capacity building  pada: 1) Pengembangan sumber daya manusia; training, rekruitmen dan pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis, 2) Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen, 3) Jaringan kerja (network), berupa koordinasi, aktivitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal, 4) Lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule) dan undang-undang (legislation) yang mengatur pelayanan publik, tangagung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta dukungan keuangan dan anggaran. 5) Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kinerja.

Sedangkan UNDP memfokuskan pada tiga dimensi, yaitu: 1)Tenaga kerja (dimensi human resources), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan, 2) Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan ruang/gedung, 3) Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta sistem informasi manajemen. (Lihat Edralin, 1997:148).

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, capacity building  lebih banyak bicara tentang Sumber Daya manusia (SDM), sistem dan fungsi manajemen.

Tingkatan Pengembangan Kapasitas

Upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam berbagai tingkatan (Prof. Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS: 2010) yaitu sebagaimana diilustrasikan di kanan ini.

Dari ilustrasi tersebut di atas dapatlah dikemukakan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada tiga tingkatan, yaitu, pertama, tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Kedua, tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi. Ketiga, tingkatan individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

Tujuan Pengembangan Kapasitas

Secara umum tujuan pengembangan kapasitas tentu agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi tersebut. Kalau kita kaitkan dengan program, tentunya mengacu pada tujuan Program KOTAKU, yaitu meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, dengan tujuan antara: pertama, menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 (nol) Ha. Kedua, terbentuknya Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik. Ketiga, tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keempat, meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Dan, kelima, terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Sasaran Pengembangan Kapasitas

Upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada siapa saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhannya, dalam konteks Program KOTAKU, dikenal pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya permukiman perkotaan layak huni, produktif dan berkelanjutan, maka sasaran pengembangan kapasitas adalah pertama, konsultan. Konsultan pendamping memiliki peran strategis sehingga harus ditingkatkan kapasitasnya baik secara individu, organisasi, team building maupun sistemnya agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan di wilayah dampingannya di semua tingkatan. Kedua, masyarakat. Masyarakat ditingkatkan kapasitasnya baik secara individu maupun kelembagaannya agar dapat menjadi subyek pembangunan dan sekaligus menjadi mitra pilar yang lain dalam pembangunan itu sendiri.Ketiga, pemerintah. Mengapa harus? Ya karena untuk menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, maka aparatur pemerintahan dan juga sistem pemerintahan harus memiliki kapasitas yang baik pula. Keempat, swasta dan kelompok peduli lain. Upaya pembangunan tidak cukup dilakukan hanya dengan inisiatif masyarakat dan pemerintah semata-mata tapi juga oleh pihak lain seperti swasta yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.

Bagaimana Pengembangan Kapasitas dilakukan dalam sebuah Program? Upaya pengembangan kapasitas dilakukan dengan berbagai cara dan juga mencakup berbagai macam aspek, bilamana merujuk pada tingkatan tersebut di atas maka upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui: Pertama, pada tingkatan individual. Dilakukan dengan pendidikan, pelatihan, KBIK, Focus Group Discussion (FGD), pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, OJT, pengembangan keahlian, sosialisasi, dan lain-lain. Pada tingkatan ini, pengembangan diarahkan pada kompetensi teknis dan kompetensi manajerial melalui pengelompokan-pengelompokan pekerjaan. Harus diketahui bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dimiliki seseorang terkait dengan pekerjaannya untuk dapat diaktualisasikan dalam bentuk tindakan nyata.

Kedua, pada tingkatan organisasi/kelembagaan. Secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi (mekanisme, kedisiplinan, etos kerja, berfungsinya struktur dan peran), sistem kepemimpinan (leadership, keteladanan, konsistensi, kejujuran), sistem manajemen (planning, organizing, aktualisasi, dan pengendalian serta monitoring evaluasi), pengembangan sumberdaya manusia (tim building, tata hubungan), serta pengembangan jaringan organisasi (network, hubungan dengan pihak luar baik dengan pemda maupun dengan lembaga mitra). Pada tingkatan ini, pengembangan dilakukan untuk mengembangkan prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan serta membangun hubungan atau jejaring kerja organisasi.

Dalam organisasi, jejaring kerja jelas sangat dibutuhkan untuk setiap tingkatan manajemen yang biasa dikenal dengan perencanaan, pengorganisasian, pembagian kerja, pengawasan. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan harus didukung adanya penguasaan tentang cara-cara berinteraksi dengan orang lain untuk dapat menciptakan jejaring kerja dengan siapa saja, agar mendapatkan respon positif dalam organisasi. Hal ini penting dan tentu harus dilakukan oleh keseluruhan SDM organisasi karena target capaian organisasi tidak mungkin dapat diselesaikan oleh seorang diri tetapi harus diselesaikan dengan berkolaborasi untuk mencapai hasil yang sinergis. Jika kondisi tersebut dapat terwujud, maka akan dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dan meminimalisir ketegangan atau stres yang memicu menurunnnya tingkat produktivitas kerja.

Ketiga, pada tingkatan sistem. Terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan (regulasi dan deregulasi), reward (promosi), punishment (demosi, mutasi), dan regenerasi agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut.

Siapa yang dapat melakukan upaya pengembangan kapasitas? Pengembangan kapasitas sangat menekankan adanya keterlibatan seluruh komponen organisasi secara kesederajatan dan adanya dialog terbuka untuk bersepakat mencapai tujuan sasaran organisasi. Sebuah proses kapasitas yang efektif harus mendorong partisipasi oleh semua pihak yang terlibat. Kebersamaan mengembangkan kapasitas juga pada akhirnya akan mengevaluasi target capaian yang pernah ada pada masa sebelumnya, dan menjadi perbaikan pengembangan kapasitas berikutnya untuk melihat sisi mana yang membutuhkan penguatan, hal mana yang mesti diprioritaskan, dan dengan cara dan metode apa pencapaian target akan dilakukan.

Perlu adanya evaluasi peningkatan kapasitas guna mengontrol akuntabilitas kinerja organisasi melalui pengukuran berdasarkan pada perubahan kinerja berbasis pengaturan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan akuntabilitas. Jika stakeholder yang terlibat dan keseluruhan anggota organisasi dalam proses perumusan target capaian terlibat, tentu kesemuanya akan merasa memiliki organisasi dan akan lebih bertanggung jawab atas hasil dan keberlanjutan capaian organisasi. Keterlibatan keseluruhan komponen secara langsung jelas sangat memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan efektif, sekaligus lebih transparan.

Siapapun dapat melaksanakan upaya pengembangan kapasitas kepada siapapun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apakah itu individu, kelompok, organisasi formal maupun non formal, institusi pemerintah maupun swasta dapat melakukan pengembangan kapasitas sepanjang prasyaratnya disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, capacity building  bukan hanya sebatas aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap dari individu/person tetapi juga menyangkut aspek organisasi dan system. Ketiganya saling terkait dan berkaitan dalam mendorong pencapain program. [DIY]

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.