Beranda Warta Cerita Program PLPBK di Kawasan Wirsi-Arkuki Picu Kolaborasi Lintas Sektor

Program PLPBK di Kawasan Wirsi-Arkuki Picu Kolaborasi Lintas Sektor

Papua Barat Manokwari Wirsi Infrastruktur Pemda sebagai Nakhoda Kolaborasi PLPBK Comments (0) View (1261)

Kabupaten Manokwari merupakan salah satu dari 271 kabupaten/kota sasaran KOTAKU, yang juga berjibaku dengan persoalan kumuh. Seperti kondisi bangunan yang tidak memenuhi syarat, minimnya ketersediaan pasokan air bersih, rendahnya kualitas pengelolaan saluran air limbah dan persampahan, konektivitas drainase, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau, serta berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh permukiman tidak layak huni.

Mengenai persoalan permukiman kumuh ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manokwari, seiring dengan cita-cita RPJMN tahun 2015-2019, juga berkomitmen untuk membenahi dan menata permukiman perkotaan yang layak huni, berkelanjutan, dan membahagiakan. Pada tahun 2015 melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Manokwari Nomor 96 Tahun 2015, Pemda telah menetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Manokwari sebanyak 15 kawasan kumuh dengan jumlah luasan kumuh 100,08 Hektare (Ha) yang tersebar di enam kelurahan. Yakni, Kelurahan Wosi, Kelurahan Padarni, Kelurahan Manokwari Timur, Kelurahan Manokwari Barat, Kelurahan Sanggeng, dan Kelurahan Amban. Seluruh kelurahan tersebut berada di satu distrik (kecamatan), yakni Distrik Manokwari Barat.

Salah satu kawasan kumuh di Distrik Manokwari Barat ini adalah Kawasan Wirsi-Arkuki. Dengan luasan kumuh 12,77 Ha. Dua kawasan tersebut terletak di Kelurahan Manokwari Barat. Kelurahan Manokwari Barat yang memiliki luas lahan 408,73 Ha, dengan jumlah penduduk 10,592 jiwa atau 2.471 KK, serta 1.074 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini merupakan bagian dari kawasan permukiman pusat kota yang penduduk dan penggunaan lahannya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan wilayah dan perkembangan kegiatan. Ini membuat kawasan tersebut memiliki berbagai permasalahan permukiman yang dapat berpengaruh terhadap kodisi wilayah Kabupaten Manokwari secara umum. Sehingga, upaya penataan kawasan secara sinergis merupakan salah satu solusi guna menjawab kebutuhan terhadap penanganan permasalahan di Kelurahan Manokwari Barat.

Oleh sebab itu, Pemda menjadikan kawasan Wirsi dan Arkuki sebagai salah satu kawasan prioritas, sekaligus pilot project penataan permukiman layak huni dan berkelanjutan di Kabupaten Manokwari. Saat ini, dengan memanfaatkan Bantuan Dana Investasi (BDI) Penataan Lingkungan Perkotaan Berbasis Komunitas (PLPBK), secara bertahap penataan kawasan Wirsi-Arkuki mulai dilakukan. Di sisi lain, kegiatan tersebut juga untuk mendukung kegiatan penanganan kumuh sebelumnya yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Papua Barat. Di antaranya pembangunan jalan cor, pembangunan dan normalisasi saluran drainase, serta pembangunan ruang publik (taman) di area yang dulunya sangat kumuh sekali.

Melalui kegiatan PLPBK tersebut, Pemda berupaya menjalankan perannya sebagai “Nakhoda”. Terlihat dari proses implementasi platform kolaborasi yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, baik dari lintas dinas, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang dilakukan oleh Pemda mulai menampakkan hasil.

“Kawasan permukiman kumuh ini sebagai masalah yang harus segera diatasi, sebab permukiman tersebut adalah penyangga perekonomian kota,” tegas Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan saat penyerahan secara simbolis dana BDI PLPBK dan peletakan batu pertama kegiatan pembangunan saluran drainase. Bupati berharap upaya penanganan kumuh melalui KOTAKU dapat menghasilkan perkembangan positif terutama dalam mengubah pola pikir masyarakat dan mendorong terbangunnya partisipasi sehingga jadi stimulator pembangunan. (Sumber: Harian Radar Papua, 26/09/17).

Lebih lanjut, bupati mengatakan bahwa persoalan kekumuhan bukan hanya jadi tanggung jawab satu pihak saja tapi harus melibatkan semua pihak secara aktif. “Tidak ada kata mustahil untuk lepas dari kekumuhan. Kuncinya hanya perlu kesadaran, tekad, dan kepedulian semua pihak untuk berubah ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

Komitmen dan himbauan Kepala Daerah kepada lintas pihak untuk guyub pun disambut baik oleh banyak pihak. Saat ini tercatat sudah ada enam sektor atau stakeholder yang akan mendukung penataan kawasan permukiman kumuh di Wirsi dan Arkuki. Sebut saja, Bank Mega cabang Manokwari, Toko Bahagia, Swiss Belhotel, Bank Danamon Cabang Manokwari, Balai Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Manokwari, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manokwari.

Adapun bentuk dukungan tersebut antara lain, dari sektor perbankan, perhotelan dan pengusaha niaga berkomitmen menanggung pembiayaan seluruh kegiatan pengecatan dan pembuatan mural serta biaya pembuatan gerbang atau gapura kawasan. Dari BLH siap fasilitasi pengadaan motor sampah, Dinas Perkim akan fasilitasi rehab rumah sebanyak 60 unit. Sementara dari DPU akan memfasilitasi biaya penimbunan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 65 meter.

Di samping itu, Pemerintah Kelurahan Manokwari Barat bersama masyarakat di kawasan Wirsi dan Arkuki yang notabene penerima manfaat kegiatan juga tak mau kalah dalam mendukung pelaksanaan PLPBK yang dikawal oleh lima Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Melalui KSM-KSM tersebut, masyarakat bahu-membahu menyukseskan kegiatan PLPBK yang terfokus di RT 1 RW 7, RT 2 RW 7, dan RT 3 RW 7. Mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Menurut Askot CD Mandiri Kabupaten Manokwari Alimin Galla, di setiap tahapan pemerintah kelurahan tidak pernah absen men-support kegiatan, baik dalam bentuk gagasan, pengawasan dan pengendalian, bahkan fasilitasi konsumsi untuk pekerja di lapangan.

Sementara itu, saat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, dukungan dari masyarakat sendiri dalam bentuk hibah lahan, swadaya tenaga, dan berbagai peralatan kerja.

Setali tiga uang, Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Kabupaten Manokwari Apolos Frits Mandosir mengatakan, ekspektasi keberhasilan penataan permukiman kumuh di kawasan Wirsi-Arkuki akan menjadi barometer atas kesungguhan Pemerintah Daerah dan lintas pihak dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 Ayat 1 serta UU No. 1 Tahun 2011. Oleh sebab itu, lebih lanjut, Apolos mengatakan dukungan yang sudah mulai menguat saat ini kedepan akan lebih dimaksimalkan lagi melalui pembentukan Forum Kolaborasi sehingga bisa mempercepat proses penanganan kumuh di kabupaten Manokwari. Selain dukungan pendanaan, beberapa poin penting yang harus segera difasilitasi oleh pemerintah daerah bersama stakeholder lainnya adalah penyusunan Perda Kumuh dan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) sebagai instrumen utama dalam upaya penanganan permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Manokwari. [Pabar]

 

Penulis: Samsul Huda, TA LG OSP 9 KOTAKU Provinsi Papua Barat

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.