Cerita

Beranda Warta Cerita Gampong Meunasah Baktrieng Atasi Masalah Collect 5

Gampong Meunasah Baktrieng Atasi Masalah Collect 5

Aceh Aceh Besar PDB Ekonomi Cerita Comments (0) View (399)

Sebagai satu-satunya kabupaten yang tidak ada BDI di tahun 2017 se-Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar fokus pada rencana kegiatan kolaborasi, penyelesaian dokumen profil pemukiman dan RPLP. Selain itu, Tim Fasilitator juga fokus pada penyelesaian Pinjaman Dana Bergulir (PDB), khususnya penyelesaian pinjaman macet yang masuk dalam Collect 5 (macet di atas 6 bulan).

PDB merupakan satu fenomena yang sulit dipecahkan, dan selalu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dimulai dari awal program, hingga program bertranformasi, namun persoalan PDB belum mampu terpecahkan. Terlalu banyak kendala saat PDB akan dituntaskan oleh konsultan lapangan.

Salah satunya karena masih banyaknya pemahaman masyarakat bahwa dana tersebut adalah hibah. Ini membuat masyarakat beranggapan dana tidak perlu dikembalikan lagi. Akibatnya, tidak menutup mata, ada di antara para peminjam yang menggunakan dana tersebut bukan untuk pengembangan usaha melainkan untuk kebutuhan sekunder. Ada juga yang menggunakannya untuk kebutuhan primer, karena banyak di antara peminjam tidak memiliki usaha.

PDB sering menjadi pisau bermata dua. Jika pengelolaan dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak positif dalam peningkatan ekonomi rumah tangga masyarakat. Di sisi lain, PDB berpotensi mengurangi keharmonisan hubungan antarmasyarakat yang mengalami kendala dalam pengembalian pinjaman. Semua terletak pada pemahaman yang ada. Mengubah pemahaman tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak semudah mengucapkan dan menyampaikan. Ada banyak kendala yang dihadapi di lapangan, baik oleh konsultan pendamping maupun yang menjalankan tugas sebagai Unit Pengelola Keuangan (UPK).

Konsultan harus memiliki banyak rencana taktis dan strategi yang harus digunakan terkait penyelesaian hal tersebut, seperti menjadikan pembahasan PDB sebagai “trending topic” dalam setiap pertemuan, baik pertemuan tingkat gampong yang formal atau pertemuan yang non formal. Terkait strategi ini, fasilitator di lapangan tak jarang menemukan hambatan besar, seperti peringatan keras dari masyarakat yang mengatakan bahwa hanya akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat antara satu dan lainnya. Terutama akan merusak keharmonisan yang sudah terbina selama ini.

Setidaknya itu yang dialami oleh Tim Fasilitator KOTAKU, Tim 08 Kabupaten Aceh Besar. Strategi demi strategi dijalankan oleh pendamping, tentunya dengan melibatkan UPK yang ada. Bahkan, strategi lain yang dilakukan oleh Tim Fasilitator adalah pendekatan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh kunci di setiap gampong. Pendekatan yang dilakukan, antara lain, mengawali topik pembicaraan dengan berbagai cara, tapi tidak langsung pada titik permasalahan. Ada pula strategi lainnya yang dilakukan adalah tim pendamping, khususnya Fasilitator Ekonomi, ikut terlibat langsung bersama UPK menjadi debt collector. Ada pula strategi melibatkan geuchik (kepala desa) terkait penanganan PDB. Tak jarang ada geuchik yang langsung menolak, sampai ada ungkapan, “Lagee ta peudong iku mie.” (Baca: Seperti kita meluruskan ekor kucing).

Namun demikian, usaha dan pendekatan terus dilakukan dengan terus memberikan pemahaman pada geuchik, baik secara personal ataupun dalam setiap pertemuan yang ada. Terutama UPK, yang bisa dikatakan mulai lelah dengan upaya mencari solusi agar para peminjam memiliki kesadaran untuk melakukan pengembalian. Tak jarang ada di antara UPK yang menyatakan mundur karena merasa tak mampu lagi menghadapi hujatan dan cercaan. Namun, tim fasilitator tak ikut patah semangat. Mereka terus memberikan keyakian dan semangat kepada UPK untuk tetap bertahan. Upaya tak hanya sampai di situ, dalam hal ini juga melibatkan pihak kecamatan.

Proses penyelesaian terbukti cukup efektif dan memberikan dampak yang luar biasa terhadap permasalahan PDB macet. Masyarakat yang mengalami macet dalam pengembalian dana bergulir akhirnya secara sadar mau mengembalikan pinjaman yang sudah pada posisi macet di atas 6 bulan. Satu contoh ada di Gampong Meunasah Baktrieng, salah satu gampong yang masuk dalam SK Kumuh Bupati tahun 2016.

BKM T. Nyak Arief Gampong Meunasah Baktrieng memiliki UPK yang luar biasa, yaitu Dewi Astuti dan Asmawati. Keduanya adalah ibu rumah tangga. Asmawati dikenal memiliki berbagai cara dalam mengejar dan menyelesaikan pinjaman macet yang masuk dalam Collect 5 ini. Padahal Asmawati memiliki keterbatasan kemampuan terkait penggunaan komputer. Namun itu tak menyurutkan langkahnya sebagai UPK. Hebatnya, Dewi dan Asmawati tidak pernah berharap ada imbalan apapun dalam menjalankan tugasnya sebagai UPK. Akhirnya inspirasi tersebut “menular” ke gampong lainnya.

Tindakan awal yang dilakukan oleh fasilitator bersama UPK dan masyarakat serta aparatur adalah mengumpulkan ulang data para peminjam. Memang sebagian data para peminjam hilang, karena tidak adanya sistem manajemen administrasi sejak awal. Kemudian, dilakukan identifikasi data melalui tokoh masyarakat dan tokoh kunci yang ada di gampong. Hal ini merupakan salah satu tantangan terbesar bagi fasilitator.

Di tingkatan konsultan dan fasilitator banyak paradigma yang muncul bahwa permasalahan PDB identik pada tugas dan tanggung jawab fasilitator ekonomi (di tingkatan fasilitator), dan UPK (di tingkatan desa). Namun, berbeda yang dilakukan oleh TF 08 Kabupaten Aceh Besar. Permasalahan PDB adalah permasalahan semuanya, karena berbicara masalah PDB artinya berbicara permasalahan tim. Misalnya, permasalahan mengubah pola pikir keliru yang sudah tertanam sejak lama, ini adalah permasalahan sosial.

Tim fasilitator juga melakukan penguatan kelompok melalui penerapan “Panca Sutra” agar lebih memperkuat kelompok. Hal tersebut dilakukan dibeberapa gampong, seperti Meunasah Papeun. Kini fasilitator juga membantu langsung memberikan konsultasi dan arahan mengenai strategi usaha yang dijalankan. Terutama terkait perubahan cara pikir untuk selalu dapat menjalankan “Panca Sutra” demi membangun kembali kelompok-kelompok yang sempat tidak terkoordinir.

Harapannya ke depan, PDB dapat menjadi acuan motivasi terhadap pengembangan usaha, sehingga mampu menjadikan program ini sebagai peningkatan ekonomi rumah tangga bagi masyarakat berpenghasilan rendah. [Aceh]

 

Penulis: Maya Keumala Dewi, Askot Mandiri Kabupaten Aceh Besar, KMW/OC 1 KOTAKU Provinsi Aceh

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.