Artikel

Beranda Warta Artikel Langkah Nyata Tanjungpinang Wujudkan Kolaborasi Tangani Kumuh

Langkah Nyata Tanjungpinang Wujudkan Kolaborasi Tangani Kumuh

Kepulauan Riau Tanjungpinang Artikel Pemda sebagai Nakhoda Infrastruktur Kolaborasi Comments (0) View (986)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka”. Bunyi Qur’an surat Ar-Ra’d ayat 11 dikutip oleh Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah saat melakukan sosialisasi turun langsung ke lapangan.

Pesan teologis yang penuh heroik tersebut senada dengan apa yang dikupas oleh Max Weber dalam buku The Protestan Etic Spirit of Capitalism bahwa etos kerja dan spirit perubahan. Agama dan kapitalisme ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan agama menjadi penyangga dan dalang dalam etos kerja dan spirit perubahan.

Dalam hal ini kita sejatinya belajar dan mendalami dari ayat tersebut dengan cara melihat dari potret fenomena kekumuhan. Secara umum, permukiman kumuh merupakan gejala dari ketimpangan antara desa dengan kota, mengakibatkan terjadinya arus urbanisasi. Tidak terampilnya para pekerja dan kurangnya akses MBR terhadap ruang/lahan/rumah yang layak dan terjangkau. Ketidakmampuan penyediaan infrastruktur dasar, ketidakpahaman/ketidakpatuhan pada standar dan lemahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta lemahnya penegakan hukum, serta pembiaran dalam jangka waktu lama.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang siap menjadi “nakhoda” dalam program penanganan kumuh, mendukung salah satu upaya strategis pemerintah pusat melaui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan Gerakan 100-0-100 tahun 2015-2019. Salah satu komitmen Pemda dalam penanganan kumuh adalah dilakukannya sertifikasi kepada tanah bangunan yang menjadi tempat tinggal warga. Ini pula yang disampaikan oleh Wali Kota Tanjungpinang, sebagaimana dilansir Koran Batam Pos edisi Senin (11/12).

Peran Pemda sangat strategis dalam pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Tidak bisa mengelak dan memungkiri bahwa pemda sebagai “nakhoda” menjadi keniscayaan dan tuntutan regulasi. Pemda sebagai pelaku utama dan motor penggerak dalam pembangunan untuk mengurangi luasan kawasan kumuh, dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Sedangkan Pemerintah Pusat memberikan dukungan kebijakan, pedoman, subsidi pembangunan infrastruktur dan bantuan teknis.

Otonomi daerah kehilangan makna sejatinya jika Pemda tidak responsif dan kreatif dalam mengimpementasikan UU. Hal ini tidak berlaku di Kota Tanjungpinang. Komitmen Pemda dalam merespon UU No 1 tahun 2011 sungguh luar biasa. Melalui pendekatan dan sosialisasi KOTAKU kepada Pemkot Tanjungpinang melakukan beberapa kegiatan dalam upaya untuk mendorong pemerintah Kota Tanjungpinang menjadi “nakhoda” dalam penanganan kumuh, salah satunya adalah melakukan kegiatan audensi beberapa kali dengan wali kota guna menjelaskan tujuan program dan rencana ke depan dalam menata Kota Tanjungpinang bebas dari kumuh, salah satunya melakukan kegiatan Memorandum Program.

Dalam hasil Memorandum Program di Kota Tanjungpinang, salah satu target kegiatan Cluster 1 adalah melakukan pembangunan Kampung Bugis. Beberapa strategi pencegahan kawasan di kawasan kumuh prioritas harus didasarkan pada upaya menanggulangi faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan, baik faktor yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya penyelesaian permasalahan lingkungan kumuh tidak dapat dilakukan oleh satu unit atau dinas, akan tetapi membutuhkan keterpaduan kegiatan dan kolaborasi dari setiap dinas yang akan berdampak terhadap perbaikan lingkungan kumuh.

Strategi utama yang harus dilakukan dalam mencegah lingkungan permukiman kumuh adalah melalui program pengendalian lingkungan secara terpadu. Program pengendalian lingkungan secara terpadu ini telah dilakukan dalam proses memorandum program ini, karena semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkolaborasi dan berkomitmen dalam menuangkan program, kegiatan pembangunan, serta penganggaran untuk penanganan dan pencegahan permukiman kumuh.

Berdasarkan hasil dari penyepakatan deliniasi kawasan kumuh Kota Tanjungpinang, Cluster 1 menjadi prioritas pencegahan dan penanganan permukiman kumuh tahun 2018 yaitu kawasan Kampung Bugis - Senggarang. Selanjutnya, cluster 2 dan 3 akan ditangani pada tahun berikutnya 2019 dan 2020. Wali Kota Kota Tanjungpinang berkomitmen menuntaskan penanganan kumuh sesuai dengan hasil Memorandum Program dengan mempersiapkan segala mulai dari persiapan, perencanaan dan desian tehnis (RAB dan DED) sudah disiapkan oleh pemerintahan Kota Tanjungpinang.

Upaya ini diharapkan dapat mendorong penuntasan kumuh kawasan Kampung Bugis – Senggarang pada akhir tahun 2018, dengan perencanaan anggaran di Cluster 1 sebesar Rp32.959.521.955, karena semua organisasi Perangkat Daerah (OPD)—PU CK, Desperindag, BPBD, Damkar dan Satpol PP, Dinkes, DLM, DPRKPKP—melalui dana APBD Kota menuangkan rencana aksi berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dan berkomitmen menuangkan program kegiatan pembangunan, serta penganggaran dalam penanganan dan pencegahan permukiman kumuh.

Dalam acara sosialisasi di Kampung Bugis, pada 8 Desember 2017 silam, Bang Lis—panggilan akrab Wali Kota Tanjungpinang—menyatakan dengan tegas agar masyarakat Kampung Bugis bersama-sama dengan pemerintah bekerja sama, ikut menyukseskan Program Pemerintah Pusat dan daerah dalam penataan kawasan kumuh. Terutama terkait lahan agar dikoordinasikan dengan pemerintah kota secepatnya. Wali kota juga menyampaikan upaya dalam pembangunan penataan wilayah kumuh bukan merupakan semata menyentuh pembangunan fisik semata melainkan program sosial ekonomi.

Program ini penting dilaksanakan mengingat upaya mengatasi faktor-faktor penyebab timbulnya kekumuhan ada hubungan dengan sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain. Program pengendalian lingkungan secara terpadu pada prinsipnya dapat didesain sebagai program yang dilaksanakan secara terpisah oleh setiap dinas, akan tetapi setiap kegiatan memiliki muatan yang mengarah pada upaya penanggulangan lingkungan kumuh.

Untuk itu, langkah yang perlu dilakukan adalah rapat koordinasi yang mengikutsertakan setiap dinas terkait dibawah koordinasi BAPPEDA untuk merumuskan program-program yang mengarah kepada pengendalian lingkungan kumuh, di antaranya: (a) Penyuluhan Kesehatan Lingkungan, (b) Pembinaan Masyarakat Sadar Lingkungan, (c) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, (d) Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat, (e) Peningkatan Kesehatan Masyarakat.

Bersama masyarakat, Wali Kota Tanjungpinang melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka mendukung penataan permukiman di Kampung Bugis dan Senggarang, dengan semua perwakilan warga masyarakat mulai dari RT, RW, kelurahan dan stakeholder. [Kepri]

 

Oleh: Joko Siswoyo, Institutional and Collaboration Specialist KMW/OC 1 KOTAKU Provinsi Kepulauan Riau

Editor: Abdus Salam/Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.