Artikel

Beranda Warta Artikel Drainase, Jalan dan Sampah Jadi Entry Point Pengurangan Luasan Kumuh Parepare

Drainase, Jalan dan Sampah Jadi Entry Point Pengurangan Luasan Kumuh Parepare

Sulawesi Selatan Parepare Infrastruktur Artikel Comments (0) View (934)

Kawasan kumuh Kota Parepare yang tersebar di 30 titik pada 18 kelurahan di 22 kelurahan memerlukan penanganan dengan peningkatan kualitas dan pencegahan, baik penanganan skala lingkungan maupun skala kawasan/kota. Untuk skala lingkungan, dilakukan penanganan di delineasi kumuh sesuai SK Kawasan Kumuh Walikota Parepare No. 331 Tahun 2014. Sedangkan untuk penanganan skala kota maka dilakukan excercise melalui penetapan delineasi kawasan penanganan permukiman kumuh melalui clustering kawasan (mengelompokkan lokasi-lokasi kumuh sesuai SK kumuh). Tujuannya, agar perencanaan penanganan kumuh dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dengan sistem infrastruktur kota.

Clustering kawasan tersebut berdasarkan kriteria kawasan yang disepakati, yaitu berdasarkan kesamaan tipologi (karakteristik) kekumuhan, kedekatan lokasi sebaran kumuh, dan konsentrasi kawasan kumuh. Juga, persentase kekumuhan berdasarkan 7 indikator kumuh, keterkaitan persoalan kumuh antarlokasi kumuh SK, dan hasil kajian kebijakan/rencana dan struktur yang mengikat lokasi kumuh, sehingga perlu direncanakan sebagai satu kawasan.

Agar penanganan yang dilakukan nantinya dapat merubah wajah kawasan kumuh dan memperkuat identitas atau visi kota maka perlu dibuat gagasan/konsep pengembangan untuk masing-masing kawasan dengan menentukan tema pengembangan kawasan. Misalkan, kawasan di tepian pantai, direncanakan dengan konsep waterfront, di tepian sungai dengan konsep riverfront,  dan menerapkan konsep-konsep lainnya sesuai karakteristik kawasan.

Berdasarkan hasil pendataan Baseline Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2015, kawasan kumuh Kota Parepare berada di tepian pantai, sungai, wilayah permukiman padat, pasar dan dataran tinggi, dengan isu kekumuhan yang menyebabkan penurunan fungsi kualitas kota/kawasan. Isu-isu indikator kekumuhan tersebut meliputi isu bangunan gedung (keteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, persyaratan teknis bangunan gedung), isu jalan lingkungan (cakupan pelayanan dan kualitas permukaan jalan), isu penyediaan air minum, isu drainase lingkungan, isu pengelolaan persampahan, isu pengelolaan air limbah dan isu proteksi kebakaran. Dari ketujuh indikator kumuh, yang menjadi entry point dalam menangani permasalahan kumuh atau mengurangi luasan kumuh di Kota Parepare adalah isu jalan, drainase, persampahan, dan proteksi kebakaran, karena kondisi tersebut membutuhkan penanganan krusial.

Seiring berkembangnya Kota Parepare dan bertambahnya jumlah penduduk maka konsekuensinya adalah terjadinya alih fungsi lahan. Lahan kosong, persawahan, perkebunan berubah menjadi jalan, gedung, ruko dan perumahan. Tanah yang tadinya berfungsi untuk meresap air, tidak lagi berfungsi sebagai resapan karena tertutup beton dan aspal, sehingga terjadi banjir dan genangan air. Hal ini dapat mengganggu aktivitas suatu kawasan, mengurangi tingkat kenyamaan dan dapat menyebabkan kerusakan pada badan jalan akibat limpasan air. Meskipun setiap tahun drainase dibuat, tetap saja ketika musim hujan tiba, terjadi genangan air. Untuk itu, perlu penataan drainase kota yang baik, serta ada keterhubungan antara drainase lingkungan dengan drainase sistem kota. Begitu pula kualitas konstruksi, perlu ditingkatkan.

Selain permasalahan drainase dan jalan, sampah juga menjadi hal yang menyebabkan kekumuhan. Sampah merupakan masalah perkotaan yang tidak ada habisnya, karena diproduksi secara terus menerus baik oleh rumah tangga maupun sektor jasa lainnya. Juga akibat belum meratanya kesadaran masyarakat dalam mereduksi sampah, baik dalam hal pemilahan maupun dalam pengelolaan persampahan. Meski pengadaan tempat pembuangan sampah dan tempat pengelolaan pesampahan diadakan, tetap saja sampah masih tersebar di jalan, di lahan kosong, pasar bahkan permukiman masyarakat.

Padahal sampah dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia jika dibuang sembarangan atau ditumpuk tanpa pengelolaan yang baik. Sampah yang dibuang di jalan atau selokan dapat menghambat saluran air dan membuat air terkurung atau tergenang yang bisa menjadi sarang nyamuk, dan pada musim hujan bisa menyumbat saluran dan mengakibatkan banjir. Maka, pengelolaan persampahan juga perlu direncanakan penanganan efektifnya.

Begitu pun dengan sistem proteksi kebakaran yang belum memadai. Di Kota Parepare, kebakaran yang terjadi dipermukiman disebabkan karena kondisi kelistrikan yang semrawut, bahan bangunan yang digunakan mudah terbakar, penataan massa bangunan yang terlalu padat sehingga tidak tersedia jalan dengan lebar jalan lebih dari 3,5 meter untuk dilalui mobil Damkar, dan tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran.

Saat ini pelayananan pemadaman saat tanggap darurat yang efektif dan bereaksi cepat tiba di lokasi dengan ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran minimal 15 menit. Mulai dari menerima laporan dari warga sampai tiba di tempat kejadian, sudah dilakukan Pemerintah Kota Parepare. Namun tetap perlu penyediaan hidran pada kawasan kumuh dan rawan kumuh guna mengatasi jika kebakaran terjadi. Setiap bangunan hendaknya dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran. Begitu pula penggunaan material bangunan serta penataan sistem jaringan listrik, perlu dipertimbangkan ke depan.

Upaya penanganan permasalahan permukiman kumuh tak sekadar hanya membangun dan memperbaiki, melainkan perlu upaya-upaya inovatif dan alternatif-alternatif kreatif yang perlu terus dikembangkan. Termasuk kemungkinan mengadopsi konsep yang sudah ada dan terbukti berhasil dari kota-kota lainnya. Salah satunya, konsep yang diterapkan Kota Oman, di Asia Barat Daya. Tepatnya di pesisir tenggara Jazirah Arab.

Negara Oman menata kota mereka dengan konsep Good Corporate Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik). Oman merupakan wilayah gurun dan pantai serta mempunyai dataran tinggi dan rendah. Kontradiktif dengan penataannya, gurun yang identik dengan gersang disulap menjadi kota hijau lewat penataan nan indah. Pengaturan dan permainan warna bukan pada bangunan tapi pada warna alami rumput dan bunga-bunga yang ditanam di area publik, seperti sepanjang jalan raya dan pekarangan rumah/bangunan umum, dilengkapi dengan sarana pengelolaan taman (penyiraman outomatis).

Pembuatan taman dibuat dengan mengeruk tanah gurun pasir dan diganti dengan tanah subur (dibuatkan semacam pot raksasa) dengan pipa kapiler permanen, ditanam di bawah dan di atas tanah. Untuk perawatan taman, terdapat petugas yang jumlahnya disesuaikan dengan rasio luas taman bunga/pohon di sepanjang jalanan kota.

Tak tampak sampah berserakan di area permukiman, karena tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi, didukung dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan unsur “paksaan” jika dengan cara memberikan pemahaman (edukasi) belum diterapkan masyarakat. Di areal publik, seperti jalanan, pekarangan kantor/bangunan umum, open space dan pasar, terdapat pasukan berseragam oranye, yang selalu siaga dengan sapu dan tempat sampah. Mereka siap menyapu pasir gurun yang setiap saat diterbangkan angin. Mereka membersihkan sampah jika terdapat sampah. Pasukan pembersih ini digaji oleh pemerintah.

Penataan jaringan listrik juga menjadi perhatian Pemerintah Oman. Tidak tampak tiang listrik yang dipenuhi kabel menjuntai di sepanjang jalan maupun di permukiman penduduk, yang dapat menyebabkan korsleting listrik dan merusak pemandangan kota. Semua terkontrol dalam satu jaringan bawah tanah. Menurut informasi dari masyarakat di Oman terdapat terowongan yang berfungsi untuk menyatukan berbagai keperluan utilitas pembangunan dan pengembangan kota, seperti pipa listrik, telekomunikasi, air bersih, dan berbagai keperluan layanan bawah tanah lainnya.

Begitupun dengan penataan jalan dan drainase. Jalanan di Kota Oman lebar, dengan kualitas konstruksi yang sangat baik, dilengkapi jalur untuk pejalan kaki (pedestrian). Restorasi drainase dilakukan, penerapan pengendalian banjir dan pembuatan saluran yang terpisah (sistem air permukaan dan air hujan memiliki sistem drainase terpisah) serta dibuat dengan sistem tertutup. Juga dilakukan pemantauan kondisi jaringan air limbah secara terus menerus dengan menggunakan teknologi CCTV. Jika teridentifikasi kerusakan maka akan dilakukan pemulihan jaringan pipa, lubang got atau penggantian seluruh jaringan, peran teknologi GIS dalam mengevaluasi dan memelihara sistem drainase dan banjir juga rencana akan diterapkan di Kota Oman.

Selain penataan infrastruktur seperti disebutkan di atas juga didukung dengan sistem sosial yang kuat. Menurut Duta Besar Kesultanan Oman di Indonesia Sayyid Nazar Al Said, sejak dulu Kesultanan Oman sudah mempunyai semacam sistem sosial dan hukum, di mana semua orang dipandang sama di depan hukum tanpa ada pengecualian. Mereka tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang apapun. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama, adil. Masyarakat Oman sejak dulu sudah mempunyai kesadaran. Mereka sadar negara dan tanah air merupakan prioritas nomor satu. Jadi mereka lebih memilih untuk bersepakat pada hal-hal yang mempersatukan, bukan yang membedakan mereka, sehingga mereka dapat hidup bersama secara harmonis.

Bagaimana suatu negara mengelola kemajuannya dengan berusaha keras di jalur yang benar dapat menjadi motivasi untuk menerapkan/adopsi langkah-langkah seperti di atas untuk kota kita. Khususnya untuk mengubah wajah kekumuhan kota. Pemerintah berupaya membuat penduduknya nyaman dan menjamin keamanan warga dengan memberikan fasilitas umum yang layak, sedangkan masyarakat sendiri harus taat aturan, penuh kesadaran, dan mau berbuat dan menata kotanya sendiri. [Sulsel]

Dokumentasi lainnya:

 

Penulis: Hasniar Baharuddin, Askot UP Korkot 2 Parepare, KMW/OSP 8 KOTAKU Provinsi Sulawesi Selatan

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.