Presiden Harap Program PKT Kotaku Mampu Buka Lapangan Kerja

Berita Kunjungan lapangan Papua Barat Kota Sorong Comments (0) View (213)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berharap Program Padat Karya Tunai (PKT) dapat membuka lapangan kerja agar tujuan Program PKT, yakni menambah penghasilan masyarakat, dan meningkatkan perputaran uang di daerah, tercapai. Demikian diungkapkan Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Kampung Kokoda Kilo 8, salah satu kawasan delineasi kumuh Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, pada Jumat (13/4). Saat itu Presiden didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

"Saya bersama Bapak Menteri PUPR baru melihat padat karya tunai yang dilakukan di Provinsi Papua Barat. Kemudian saya juga pesan ke Bapak Gubernur, kalau bisa yang dari APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota itu juga bisa dilakukan untuk program padat karya untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya," kata Presiden Jokowi. Maka dari itu, presiden meminta perhatian dan kepedulian dari semua stakeholder, Pemkot, Pemprov, BUMN/D, dan pihak swasta untuk bersama sama dalam penanganan permasalahan kumuh.

Dalam kunjungannya, presiden melihat langsung lanjutan kegiatan PKT oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Rindu Menanti, KSM MEA, dan Bidiara binaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Sorong. Ketiga KSM ini membangun jalan rabat beton sepanjang 225 meter, drainase sepanjang 450 meter, dan jembatan sepanjang 6 meter. Kegiatan tersebut menyerap 30 orang tenaga kerja dengan 60 hari kerja. Presiden Jokowi menyempatkan diri berbincang dengan salah satu pekerja. Ia menanyakan berapa upah yang diterima sang tukang bernama Idris. Diketahui, untuk tukang, upah yang diterima sebesar Rp 150 ribu, sedangkan untuk pembantu tukang sebesar Rp 100 ribu.

Presiden juga menyampaikan amanat khusus kepada Gubernur Papua Barat, yakni untuk perbaikan perumahan warga RT 4 RW 1 Kelurahan Klasabi, agar bisa ditangani dengan cepat. Untuk itu, tak lama setelah kunjungan Presiden, Tim Satker SNVT Penyediaan Perumahan melakukan survei sekaligus identifikasi bangunan dan kepala keluarga untuk perbaikan rumah layak huni. Hasilnya, diketahui terdapat 46 bangunan dan 84 KK dengan jumlah 325 jiwa.

Sebagai informasi, PKT Kotaku di Papua Barat dilaksanakan di Kabupaten Sorong sebanyak 7 lokasi, sedangkan Manokwari sebanyak 3 titik lokasi, dengan anggaran Rp 5 miliar. Masing-masing lokasi dikerjakan selama 90 hari. Selain itu terdapat pula PKT irigasi kecil di 50 lokasi pada tiga kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, dan Sorong, dengan anggaran Rp 25 miliar dan dikerjakan selama 50 hari. Kemudian PKT rumah khusus yang dikerjakan di Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, Manokwari, Fak-fak, dan Kaimana, sejumlah 250 rumah, dengan biaya pembangunan total sebesar Rp 56,9 miliar, dimana dana padat karya di dalamnya sebesar Rp 5,2 miliar. Adapun jumlah total tenaga kerja yang terlibat mencapai 750 orang.

Pemeliharaan jalan nasional berupa pembersihan drainase dan pembersihan bahu jalan juga dilakukan secara padat karya. PKT pemeliharaan jalan dilakukan di ruas jalan Kabupaten Monokwari, Sorong, Maybrat, Bintuni, Fakfak yang memiliki panjang 575 km. [Pabar]

Dokumentasi lainnya:

Penulis: Alimin, TA Sosialisasi KMW Kotaku Provinsi Papua Barat

Editor: NinaRazad

 

0 Komentar