Beranda Warta Berita Kolaborasi Penanganan Kumuh 2018 di Lombok Tengah Disepakati

Kolaborasi Penanganan Kumuh 2018 di Lombok Tengah Disepakati

Berita NTB Lombok Tengah Kolaborasi Comments (0) View (1784)

Mengurangi angka kemiskinan di wilayah masing-masing adalah harapan semua pihak, pun bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Hal itulah yang terungkap dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penanganan kumuh dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lombok Tengah, belum lama berselang. Perwakilan Badan Perencana Pembangunan Daerah setempat memaparkan target dan program pengurangan kemiskinan pada 2018. Program tersebut merujuk pada penurunan angka kemiskinan yang sangat kecil (0,5 persen), jauh dari target yang sudah ditetapkan pemerintah daerah untuk periode 2017.

Satu terobosan untuk mencapai target penurunan kemiskinan 2018 adalah dengan mengoptimalkan berbagai program yang mempunyai sasaran terbesar masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, tentu saja diperlukan aksi sinergi program lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya, fokus program lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat: Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sanitasi lingkungan, ketersediaan sarana air bersih, dan tata kelola sampah.

Sejumlah tantangan mulai dibeberkan. Di antaranya, lantaran belum ada sinkronisasi data hasil evaluasi sasaran penerima program antar-OPD, disepakati meleburkan seluruh informasi melalui TKPKD. Rakor kali ini pun berharap Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) ikut berpartisipasi nyata di Lombok Tengah, seperti melalui data hasil pemetaan baseline Program Kotaku.

Sejalan dengan itu, Pokja PKP dan Bappeda Lombok Timur bakal merevisi dokumen Rencana Pembangunan Kawasan prioritas Permukiman (RPKPP) menjadi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Dokumen tersebut bakal dijadikan acuan perencanaan kegiatan Skala Kota, yang anggaran untuk kegiatannya sudah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten Lombok Tengah.

Urusan pendanaan, setiap OPD memang mampu mematok 50 persen saja dari pagu anggaran untuk program penanganan kemiskinan dan kumuh. Kehadiran Program Kotaku diyakini dapat membangun kolaborasi terpadu, mulai dari awal perencanaan sampai tuntas pelaksanaan kegiatan.

Catatan penting yang terkuak dalam pertemuan kali ini adalah soal sosialisasi program kepada masyarakat secara berkelanjutan. Transparansi kegiatan dinilai bakal melahirkan apresiasi dan animo warga untuk ikut terlibat aktif menjaga pelaksanaan dan keberlangsungan program sesuai capaian yang dituju. Khusus satu ini Pokja PKP menyepakati pembentukan, pengelolaan kegiatan, dan penganggaran buat agen sosialisasi tingkat kabupaten. [NTB]

Penulis: Lalu Tatus Fatmi Winata, Tenaga Ahli Sosialisasi OSP 7 Kotaku Provinsi Nusa Tenggara Barat

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.