Beranda Warta Berita Selangkah Lebih Maju, Penanganan Kumuh di Jakarta

Selangkah Lebih Maju, Penanganan Kumuh di Jakarta

DKI Jakarta Kolaborasi Satker PKPBM Berita Comments (0) View (2339)

Persoalan penanganan kumuh di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah unik. Ibu Kota Negara RI sekaligus pusat pemerintahan dan bisnis ini “menyimpan” segudang persoalan potret kumuh kota besar. Tak pelak, mesti ada penanganan khusus buat menangani kumuh di Kota Metropolitan ini. Fakta tersebut terungkap dalam pertemuan antara Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Oswar Muadzin Mungkasa beserta jajarannya dan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mita Dwi Aprini di Jakarta, Jumat (20/4). Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), World Bank, Human Cities Coalition (HCC), Konsultan Manajemen Pusat (KMP), dan Konsultan Manajemen Wilayah (OC 7) Provinsi DKI Jakarta.

Dalam presentasi bertajuk Konsep dan Strategi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi DKI Jakarta, Mita memaparkan sejumlah akar permasalahan penyebab Jakarta menyandang sebagai bagian dari wilayah kumuh. Yakni tingkat urbanisasi yang tinggi, pendapatan penduduk di kawasan permukiman kumuh yang minim, tumbuhnya permukiman kumuh di lahan yang tidak sesuai zonasi permukiman, pola perilaku masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian. Kondisi tersebut, kata dia, berimplikasi pada pola pendampingan Program Kotaku di Kota Metropolitan ini.

Jose Soraya dari World Bank pun menambahkan soal kesuksesan pola pendampingan, khususnya di wilayah Jakarta. Berbekal peran serta WB selama ini, dia meyakini keberadaan lurah sangat penting dan bisa menjadi ujung tombak program mengatasi kekumuhan Ibu Kota.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta pada 2015, luas kumuh di Jakarta mencapai 1.005,24 hektare. Sementara luas kumuh target nasional yang tertuang dalam

Rencana Tata Ruang Flag-1 (prioritas) adalah 685,22 ha. Tak terhindarkan, rencana menjadikan kumuh 0 ha pada 2020 memerlukan terobosan tersendiri. Kendati memang, rencana penanganan kumuh di tingkat kelurahan berupa Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di tingkat kota/kabupaten telah tersusun.

Unsur penting lainnya adalah soal pembiayaan. Dana pemerintah—baik di pusat maupun di daerah—sangatlah terbatas, dan tak bisa mengandalkan dana Bantuan Dana Investasi Program Kotaku. Mita menambahkan, hanya kolaborasi dengan berbagai pihaklah yang bisa menjadi solusi penanganan kumuh di Ibu Kota Jakarta.

Konsep dasar Program Kotaku dengan mengedepankan platform kolaborasi diwujudkan dengan meningkatkan peran pemerintah daerah sebagai nakhoda dan partisipasi masyarakat. Strategi intervensi Program Kotaku di level kota adalah kolaborasi multi-stakeholder (Satu Data, Satu Perencanaan, Satu Peta) dan menyusun RP2KPKP dan Memorandum Program. Khusus di level kelurahan, menghadirkan kolaborasi multi-stakeholder (Satu Data, Satu Perencanaan, Satu Peta) dan menyusun RPLP dan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman.

Paparan Progam Kotaku disambut baik Oswar. Menurut dia, istilah dan dokumentasi bakal diseragamkan maknanya kemudian, dan difasilitasi di dalam Musyawarah Perencanan Pembangunan dan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Meski begitu, ada keinginan menjadikan pemda tak hanya sebagai nakhoda, namun juga menjadi co-creator yang menangani kumuh secara tuntas. Sementara soal kolaborasi, Oswar mengusulkan partisipasi dari pihak swasta, pemerhati, hingga perguruan tinggi.

Oswar pun menggarisbawahi bahwa pertemuan kali ini adalah awal dari pertemuan lanjutan berikutnya. Agenda utama yang akan dilakukan adalah membuat tim kecil buat membahas topik bahasan yang bakal menghadirkan unsur pemerhati dari semua kalangan yang fokus pada permasalah kumuh di Ibu Kota Jakarta. [DKI]

Penulis: Kurnia Robi, Tenaga Ahli Monev OC-7 Kotaku Provinsi DKI Jakarta

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.