Ketok Palu Kolaborasi Surakarta 2018

Berita Surakarta Jawa Tengah Comments (0) View (357)

Penanganan wilayah kumuh secara urun rembuk sudah menjadi keputusan mutlak di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengumpulkan tak kurang dari 33 perangkat kelurahan penerima Bantuan Dana Investasi (BDI) Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) 2018 untuk mengupas langkah strategis penanganan kumuh setempat. Perwakilan kelurahan yang terdiri dari unsur Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Organisasi Perangkat Daerah, kepala kelurahan, dan camat dari lima kecamatan se-Kota Surakarta itu menghadiri sosialisasi kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang diselenggarakan di Balai Tawangarum, Kompleks Balai Kota, Senin (4/6) petang.

Hadi menegaskan, warga peduli dan berkarakter baik adalah hal penting dalam penanganan kumuh di Solo. Bahkan, para warga yang dapat dilebur dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut harus terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan BDI Tahun Anggaran 2018 ini. Metode swakelola dalam BDI membuka peluang masyarakat mengembangkan kegiatan sesuai kebutuhan yang dapat dituntaskan di lapangan.

Tak hanya warga tentunya. Setiap kepala kelurahan pun mesti mengetahui persis lokasi-lokasi kegiatan penangan kumuh dilaksanakan. Lurah diminta turut mengendalikan kegiatan, memberi semangat sekaligus memilih pelaku terbaik di wilayahnya. Hadi menambahkan, lurah dan camat harus menginformasikan bila dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan bantuan berbagai pihak atau kolaborasi penanganan, karena Wali Kota akan ikut serta membantu. Contohnya, yang sukses dilaksanakan tahun silam saat pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sambungan rumah di Kelurahan Purwosari mendapatkan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp 14 juta. 

Kerja sama berbagai pihak memang menjadi keharusan bila penanganan kumuh bakal dilaksanakan maksimal di Kota Surakarta. Koordinator Kota Program Kotaku Surakarta C. Tri Cahyo Suksmanto memaparkan, target penanganan kumuh merujuk Baseline Program Kotaku wilayah Surakarta periode 2018 adalah 269,45 hektare dengan kebutuhan dana Rp 35.821.393.000, dari dana yang tersedia sebesar Rp 21.550.000.000. Tri meyakini, tanpa kolaborasi berbagai pihak, penanganan kumuh di Surakarta sulit terwujud.

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Tahun 2016, pemetaan penanganan wilayah kumuh di Solo mencapai 359,55 hektare. Merujuk Surat Edaran Koordinator Kota Program Kotaku Kota Surakarta, penanganan kumuh di tahun silam berhasil mengurangi wilayah kumuh seluas 46,07 ha. [Jateng]

Penulis: Ratna Tri Utami, Askot FIC Kota Surakarta, OSP Kotaku Provinsi Jawa Tengah

Editor: Epn

0 Komentar