Momentum Demokrasi BKM Kotaku Aek Muara Pinang

Cerita Sumatra Utara Comments (0) View (218)

Dari, oleh, dan untuk masyarakat sepertinya kental dalam pesta demokrasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Tengok saja ajang Pemilihan Umum Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat basis dan tingkat kelurahan di Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatra Utara. Perhelatan yang diselenggarakan di akhir kuartal pertama 2018.

Pemilihan BKM memang menjadi hal penting bagi warga setempat. Sejak awal persiapan, masyarakatlah yang menentukan peraturan, memilih kepanitiaan, memastikan lokasi tempat pemilihan suara, hingga menanggung seluruh biaya pelaksanaan pemilihan.

Keterlibatan masyarakat tak berhenti di situ saja. Pascaterpilih, anggota BKM harus menjalankan peran strategis berupa penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Nantinya RPLP tersebut merinci visi, misi, dan beragam program kegiatan BKM. Kebetulan sebagai kelurahan target penanganan kumuh, Kelurahan Aek Muara Pinang masuk dalam sengketa tapal batas dengan kabupaten tetangga: Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Syarat calon anggota BKM pun tak sederhana. Di tingkat basis, figur yang dibutuhkan harus bisa lebih dari sekadar koordinator. Sosok terpilih harus dianggap mampu mempresentasikan dan dipercaya sebagai pengurus. Sehingga pemikiran warga yang cenderung curiga tentang pengurus masyarakat miskin dapat ditepis. Dan semoga, BKM terpilih dapat membawa bahtera lembaga menjadi institusi murni perpanjangan tangan masyarakat dalam mengatasi kumuh di wilayah Sibolga. [Sumut]

Dokumentasi lainnya:

 

Penulis: Nurhalimah Nasution, Askot I&C, Koordinator Kota 04 Sibolga - Padangsidimpuan, OC Kotaku Provinsi Sumatra Utara

Editor: Epn

0 Komentar