Beranda Warta Kliping & Media Warga Aceh Masuk 5 Besar Pengurangan Kumuh

Aceh Masuk 5 Besar Pengurangan Kumuh

Kliping Aceh Banda Aceh Pemda Kasatker Provinsi Comments (0) View (415)

Sumber: Serambi Indonesia

Edisi: 5 Juli 2018

BANDA ACEH - Kasi Permukiman Perkotaan Wilayah 2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Cipta Karya, Dendy Kurniadi menekankan perlunya kesamaan cara pandang dan metode untuk penanganan masalah kumuh, termasuk di Aceh.

"Aceh diharapkan bisa berkontribusi dalam pengurangan kumuh secara nasional di mana daerah ini masuk dalam lima besar sebagai target dalam pengurangan kumuh tahun 2018," kata Dendy Kurniadi pada workshop yang dilaksanakan Satuan kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Aceh di Banda Aceh, 3-5 Juli 2018. Workshop peningkatan kapasitas tersebut diikuti perwakilan Bappeda dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari 23 kabupaten/kota di Aceh, dibuka oleh Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, Ir T Mirzuan MT.

Dendy Kurniadi ST MT yang hadir selaku narasumber mengatakan, tujuan workshop untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemerintah daerah mengenai konsep kekumuhan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Selain itu untuk penyamaan persepsi dalam penanganan kumuh, di mana di setiap kabupaten/kota sudah memiliki SK Kumuh yang diterbitkan pada 2014.

"Harapan terbesar adalah bagaimana SK Kumuh ini bisa diverifikasi dengan baik dengan cara pandang dan metode yang sama terhadap permasalahan kumuh yang ada di wilayah masing-masing," kata Dendy.

Menurut Dendy, dengan adanya cara pandang dan metode yang sama terhadap permasalahan kumuh diharapkan bisa berkontribusi dalam pengurangan kumuh secara nasional di mana Aceh masuk dalam lima besar sebagai target dalam pengurangan kumuh tahun 2018.

Ditegaskannya, kumuh harus tuntas ditangani karena RPJMN sebelumnya mendorong kota bebas kumuh, sekarang mewujudkan kota bebas kumuh, dan ke depannya akan masuk step berikut yaitu menjadi kota layak huni. “Tentunya dengan didukung infrastruktur yang layak terutama tuntasnya infrastruktur dasar,” demikian Dendy Kurniadi. (nas)

Harus Lebih Terarah

KASATKER PKP Aceh, T Davis F Hamid berharap dengan peningkatan kapasitas bisa menjadi tambahan pemahaman untuk sama-sama memikirkan mau dibawa ke mana arah pembangunan demi mewujudkan satu tekad bersama yaitu kabupaten/kota yang bebas kumuh. “Tujuan itu bisa terwujud dengan dukungan perencanaan yang komprehensif dan regulasi yang lebih terarah,” kata T. Davis saat pembukaan workshop peningkatan kapasitas pemerintah daerah mengenai konsep kekumuhan yang berlangsung di Banda Aceh, 3-5 Juli 2018. (nas)

Diinformasikan oleh: 

 

Diinformasikan oleh: T Davis F Hamid, Kasatker PKP Provinsi Aceh

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.