Beranda Warta Berita Konsolidasi dan Koordinasi Digelar demi Percepatan Kotaku

Konsolidasi dan Koordinasi Digelar demi Percepatan Kotaku

Berita DKI Jakarta Sumatra Utara Comments (0) View (1858)

Semangat mewujudkan Kota Tanpa Kumuh menjamur di banyak daerah di Tanah Air. Beragam persiapan dan perencanaan dalam setiap tahapannya diselenggarakan banyak pihak yang peduli menjadikan wilayahnya tak lagi menyandang status kumuh. Seperti yang dilakukan Oversight Consultant (OC) 7 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi DKI Jakarta dan OC Kotaku Provinsi Sumatra Utara, misalnya.

Jajaran OC 7 Kotaku Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rapat konsolidasi tingkat provinsi di awal Juli ini, di sebuah hotel di bilangan selatan Jakarta. Konsolidasi itu bertujuan buat menyatukan persepsi dan pemahaman terhadap pengendalian penanganan kumuh, khususnya di Ibu Kota negara. Harapannya sederhana, supaya target yang telah direncanakan tercapai sesuai waktu yang telah ditentukan. Rapat konsolidasi tersebut dihadiri seluruh Tenaga Ahli (TA) OC 7, tim Koordinator Kota (korkot), Asisten Kota (Askot) Mandiri, dan Team Leader OC 7 Jaenuddin.

Dalam sesi pembukaan rapat, Jaenuddin menekankan bahwa konsolidasi kali ini harus benar-benar berdampak positif untuk mengejar target pengurangan kumuh. Selain itu, sinergi setiap pelaku program harus tepat demi pengendalian Program Kotaku wilayah OC 7.

Di antaranya adalah pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 yang meliputi persiapan pemberkasan Bantuan Dana Investasi (BDI) kolaborasi dan dana pelatihan di masyarakat. Lantas, kesiapan pelaksanaan kegiatan BDI 2018 yang direncanakan di lima kota atau kabupaten OC 7: Kota Administrasi Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu (Jakarta Utara), Jakarta Pusat, dan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pemberkasannya meliputi proposal, kolaborasi, Detailed Engineering Design (DED) yang dilengkapi Safeguard Lahan atau Lingkungan, dan kualitas Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Selain itu BDI Tahap I harus bisa dipastikan berimplikasi terhadap pengurangan kumuh di enam kota atau kabupaten. Dan yang terakhir, persiapan pelatihan masyarakat yang mendukung pelaksanaan kegiatan BDI Program Kotaku 2018.

Khusus Korkot, Jaenuddin menambahkan, harus menyusun action plan kegiatan yang merinci rencana teknis dengan menghitung potensi sumber daya di masing-masing wilayah. Perencanaan itulah yang diyakini bakal mempercepat pengurangan kumuh di Jakarta, melalui pelaksanaan kegiatan BDI Kotaku dan aksi kolaborasi.

Rapat konsolidasi di Jakarta ini diisi berbagai pemaparan capaian kegiatan, tantangan, dan strategi, serta upaya membangun kemitraan dari masing-masing Korkot dan Askot Mandiri. Usai paparan, rapat diakhiri dengan sesi diskusi.

Di Provinsi Sumatra Utara, Tim infrastruktur Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) setempat pun mengadakan Rapat Koordinasi dan bimbingan teknis terhadap hasil DED serta Rencana Anggaran biaya (RAB) Kabupaten Karo. Pertemuan ini dilaksanakan selama tiga hari di Ruang Rapat KMW Sumut, di Jalan Karsa No.1, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Medan, pekan silam.

Rakor dihadiri TA Infrastruktur Syafriadi Ma’aruf, Safeguard Water and Sanitation Engineer Zulhan Hadi Lubis, dan Safeguard Environment Wahyu Hidayat, serta tim infrastruktur Kabupaten Karo didamping Askot Infrastruktur Cluster Binjai, Langkat, Karo, dan Kabupaten Dairi Rustam Efendi.

Rakor tersebut adalah lanjutan dari kunjungan lapangan Tim Infrastruktur KMW Sumut ke Kabupaten Karo, sehari sebelum rakor digelar. Sejauh ini, Tim Infra juga sudah memberikan bimbingan teknis penyelesaian DED dan RAB kepada tim Kabupaten Karo, agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Selain itu tentunya, supaya mencegah masalah dan temuan pihak pemeriksa nantinya. Proses Rakor dimulai dengan Askot Infra dan fasilitator memperlihatkan hasil DED dan RAB lima kelurahan di Kabupaten Karo untuk diverifikasi bersama.

Dalam paparannya, Zulhan memberikan arahan dan bimbingan serta memverifikasi kegiatan DED dan RAB dalam rangka penguatan terhadap beberapa kelurahan di Kabupaten Karo. Di antaranya Kelurahan Gung Negeri, Kampung Dalam, Lau Cimba, Padang Mas, Gundaling I, dan Kelurahan Gundaling II.

Sementara Syafriadi mengimbau fasilitator agar memperhatikan volume di DED dan RAB yang harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Pengukuran secara langsung bisa mengantisipasi tidak menjadi temuan kesalahan proses di kemudian hari. “Jangan sampai ada DED dan RAB selesai tanpa melihat kondisi lapang secara real. Karena secara teknis, tidak mungkin kita membuat RAB tanpa melihat lokasi kegiatan,” kata Syafriadi dengan nada tegas. [DKI/Sumut]

Penulis: Inayatullah Ayat (TA Komunikasi OC Kotaku Provinsi DKI Jakarta) dan Noni Ramadhana (Supporting Staff OC Provinsi Sumatra Utara)

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.