Beranda Warta Artikel Strategi Penyelesaian Masalah ala PIM Kotaku

Strategi Penyelesaian Masalah ala PIM Kotaku

PIM Pengaduan Comments (0) View (2540)

Pada satu waktu, Koku--maskot Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)-mendapat pertanyaan dari Rini, sahabatnya. "Kenapa sih di kelurahanku tidak mendapat aliran Bantuan Dana Investasi (BDI) penanganan kumuh? Padahal, dulu dapat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) lho." Koku cepat menjawab, "Kelurahanmu masuk ke dalam lokasi National Slum Upgrading Program (NSUP) Kotaku, tapi tidak memenuhi indikator kumuh 7+1."

Rini tak sendirian. Menurut catatan Unit Satuan Kerja (USK) Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Program Kotaku hingga Juli 2018 ini, keluhan yang senada acap dilontarkan masyarakat dari berbagai wilayah di Tanah Air.

Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan PIM?

PIM adalah tata cara yang perlu dilakukan pelaku program dalam menanggapi informasi, asporasi, dan laporan dari masyarakat. Mekanisme dan prosedur yang diterapkan telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) khusus PIM. Namun, semua masalah yang diadukan dapat diselesaikan tergantung ringan dan sulitnya permasalahan.

Unit PIM dapat ditemukan di berbagai tingkat pemerintahan mulai dari kelurahan atau desa, kabupaten atau kota, hingga provinsi, dan pusat. Di tingkat kelurahan atau desa terdapat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Di tingkat kabupaten atau kota, ada di kantor bupati atau wali kota. Serta di tingkat provinsi berada di kantor gubernur, dan di tingkat pusat berada di Kantor Proyek Program Kotaku yang difasilitasi oleh KMP.

Di berbagai tingkat pemerintahan tadi, seluruh masalah yang timbul akan dibicarakan bersama dalam musyawarah warga untuk mencapai mufakat penyelesaian. Bila persoalan tak tuntas, Unit PIM akan melibatkan pemerintah daerah dan pihak berkompeten lainnya untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang ada.

Pada dasarnya kehadiran Unit PIM adalah sebagai fasilitator pengaduan yang disampaikan warga, pemanfaat program, dan pihak lainnya yang terlibat dalam penanganan kumuh. Prinsip penanganannya dengan berjenjang, artinya semua pengaduan yang muncul ditangani pertama kali masyarakat atau Pemda di tingkatan pengaduan atau masalah tersebut hadir. Jika tak tertangani, barulah dievaluasi untuk dinaikan level penanganan di tingkat atasnya. [Redaksi]

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.