Kotaku Sumut Intensif Tangani Kumuh

Sumatra Utara Medan Sertifikasi Tenaker Asesmen Tenaker Pelatihan Keterampilan Comments (0) View (877)

Pelaku Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Sumatra Utara tampak bergerak cepat mempersiapkan seluruh kebutuhan penanganan kumuh di wilayahnya. Mulai dari konsolidasi pemandu pelatihan fasilitator hingga pembekalan dan sertifikasi tukang, sejak pertengahan hingga akhir Juli 2018 ini.

Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Provinsi Sumut melaksanakan Konsolidasi Pemandu Pelatihan Fasilitator di sebuah hotel di wilayah timur Medan sejak Rabu (18/7). Acara yang berlangsung selama dua hari itu dilaksanakan untuk mengonsolidasikan seluruh rangkaian pelatihan fasilitator. Pemandu Konsolidasi adalah empat tenaga ahli (TA) dan empat koordinator kota (korkot) yang telah mengikuti Training of Trainer di Jakarta yaitu TA Infrastruktur, TA Pelatihan, TA Urban Planner, TA Financial Institutional Collaboration (FIC), Korkot Cluster Medan, Korkot Cluster Binjai, dan Korkot Cluster Sibolga.

Acara ini juga dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut Siti Etty Maulida, Asisten Provinsi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Konsultan Individu Kotaku, Team Leader KMW Sumut Ferry Setyawan. Acara ini turut dimonitor Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Damar Widiatmoko selaku TA FIC. “Jangan sampai pelatihan ini hanya menjadi ritual dan tidak ada efek di lapangan. Pembuatan Detailed Engineering Design (DED), Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), dan Safeguard harus bisa berjalan di tingkat lapangan,” kata Ferry.

Agenda pembahasan berisi banyak persoalan yang mesti dikaji. Mulai dari topik rencana kerja, baseline wilayah kumuh, Master Schedule (persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai keberlanjutan), jadwal pelatihan fasilitator, pemandu pelatihan fasilitator, topik pelatihan seperti kolaborasi, pentagonal aset, Key Performance Indicator (KPI), Kode Etik, kolaborasi, termasuk penguatan peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Selain itu masih ada ulasan mengenai RPLP yang ada, DED, Safeguard, dan topik bahasan Infrastruktur Skala Kawasan dan Skala Lingkungan, dan strategi sosialisasi. “Saya ingin komunikasi dijadikan sebagai materi dalam pelatihan agar di lapangan peserta bisa mempublikasikan kegiatan kita seluas-luasnya,” kata Etty.

Selain konsolidasi, pelaku Program Kotaku pun menyelenggarakan Program Pembekalan dan Sertifikasi Tukang Program Kotaku Sumut yang digelar di Aula Pendidikan dan Latihan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Medan, pada 23-25 Juli 2018. Jumlah pesertanya mencapai 223 orang, yang terdiri dari 11 kabupaten atau kota wilayah dampingan Program Kotaku Sumut. Kegiatan yang diselenggarakan Satuan Kerja Pengembangan Kualitas Permukiman (PKP) Sumut tersebut untuk percepatan sertifikasi tukang di seluruh wilayah Indonesia, yang sekaligus memberikan pembekalan dan pengetahuan baru bagi peserta agar lebih kompeten di bidangnya.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga gelombang. Bagian pertama sertifikasi tukang diikuti 82 orang peserta berasal dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, gelombang kedua berjumlah 84 orang yang berasal dari Kota Tanjung Balai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Karo, dan Kota Sibolga. Sebanyak 57 peserta dari Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, dan Kota Padangsidimpuan akan menghadiri program pembekalan dan sertifikasi tukang.

Menurut Kepala Sie Balai Jasa Konstruksi Diklat PUPR Wilayah 1 Aceh Hilal, pembekalan ini adalah upaya maksimal dengan tujuan meningkatkan kemampuan para tukang hingga benar-benar kompeten, misalnya sebagai tukang batu, tukang keramik, atau tukang besi. Hilal berharap, para peserta memiliki motivasi tinggi, mampu menjaga sikap dan perilaku profesional sebagai tukang.

Misalnya, sebagai tukang yang memiliki komitmen tinggi terhadap bidang kerjanya haruslah menggunakan pakaian kerja, baik rompi, baju, helm atau penutup kepala, sepatu, dan sarung tangan. Sayangnya, di lapangan masih ditemukan tukang yang memakai sandal jepit, tak memakai rompi, dan helm. Padahal, Hilal menambahkan, semua tukang harus menggunakan perangkat pengamanan kerja seperti Alat Pelindung Diri (APD) demi keselamatan kerja.

Pada kesempatan kali ini para tukang juga mendapat skala penilaian dengan metode wawancara. Aspek yang dinilai adalah sikap atau cara menjawab persoalan, keahlian sesuai pengalaman di lapangan, dan kelengkapan berkas peserta. Praktik lapangan dari pembekalan ini dilaksanakan di empat kelurahan di Kota Medan: Kelurahan Titi Kuning, Gedung Johor, Tegal Sari I, dan Kelurahan Tegal Rejo.

Sertifikasi tukang tersebut berlaku selama tiga tahun. Selanjutnya para tukang akan diuji kembali untuk mengasah keterampilan dan menambah pengetahuan mereka untuk mempertahankan status sertifikasinya.

Menurut Kepala Satker PKP Sumut Syafriel Tansier, kegiatan pembekalan dan sertifikasi ini harus diketahui pemda agar mereka juga melakukan sertifikasi. “Sehingga para tukang memiliki keterampilan yang mumpuni dan mendapat pengakuan secara sah,” kata Syafriel. [Sumut]

Dokumentasi lainnya:

Penulis: Taufik Hidayat (TA Komunikasi) dan Noni Ramadhana (Supporting Staff KMW Sumut)

Editor: Epn

0 Komentar