Beranda Progres Kegiatan Financing and Institutional Collaboration Keberfungsian Pokja PKP status triwulan 2 tahun 2018

Keberfungsian Pokja PKP status triwulan 2 tahun 2018

Pokja PKP Keberfungsian Pokja PKP Kolaborasi View (2007)

Pokja PKP adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai tempat untuk menyinergikan kebijakan, Kelembagaan Penyelenggaraan Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan, tukar pikiran dan koordinasi. Pokja PKP merupakan salah satu instrumen penyelenggaraan PKP, wadah ini dibentuk secara formal dan dilembagakan dengan surat keputusan. Dalam menjalankan tugasnya, Pokja PKP bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.

Dengan adanya Pokja PKP ini, diharapkan tercipta sinergi antar pemangku kepentingan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan PKP yang diharapkan. Pokja ini akan menciptakan sinergi kebijakan dan juga program dari level nasional hingga kabupaten/kota. Pokja ini diharapkan juga mampu menjembatani regulator, pelaku pembangunan, dan masyarakat sebagai sasaran pembangunan.

Dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh perkotaan, Pokja PKP memiliki peranan penting. Karena penanganan permukiman kumuh bersifat multi-aktor dan multi-sektor, maka pendekatan penanganan tidak bisa dilakukan hanya dengan business as usual. Hal tersebut membuat wadah koordinasi sangat diperlukan. Pokja PKP ini akan menjadi wadah koordinasi yang mendukung kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh.

Pokja PKP memastikan berjalannya sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal lintas sektor/lembaga dan kolaborasi yang efektif antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, konsultan, dunia usaha,perguruan tinggi, LSM, dan pihak lainnya). Pokja PKP terdiri dari para pengambil kebijakan maupun pegawai teknis dari berbagai lembaga/sektor, yang membawahi berbagai unit terkait urusan kumuh, perumahan, tanah, air bersih, sanitasi, dan manajemen data.

Sehubungan dengan itu perlu dilaksanakan pemantauan progress perkembangan keberfungsian pokja PKP yang dipantau setiap 3 bulan sekali, dengan menggunakan 3 kategori penilaian sebagai berikut; Kategori Berfungsi dengan nilai 5 ; Kurang berfungsi nilai 3-4 dan kategori tidak berfungsi 0-2.

Kriteria Keberfungsian POKJA :

  1. Ada Rencana Kerja
  2. Ada Sekretariat
  3. Ada BOP
  4. Ada Aktifitas rutin
  5. Ada Aktifitas monitoring

 

Grafik Pembentukan dan Keberfungsian POKJA PKP Provinsi

 

Grafik Pembentukan dan Keberfungsian POKJA PKP Kota/Kabupaten

 

Download File :

No.
Nama File
Jenis File
1.
01. Pokja PKP Provinsi TW II Tahun 2018 .pdf
2.
02. Pokja PKP Kota_Kab TW II Tahun 2018 .pdf