Beranda Warta Berita Pokja PKP Bangka Kawal Pelatihan BKM, Lurah dan Camat

Pokja PKP Bangka Kawal Pelatihan BKM, Lurah dan Camat

Kepulauan Bangka Belitung Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kabupaten Bangka Pokja PKP Comments (1) View (1120)

Sebagai upaya mewujudkan nol hektare (0 Ha) kumuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diadakan kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan) bagi camat, lurah/kepala desa, dan BKM di lokasi dampingan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) untuk lokasi kumuh dan pencegahan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai peran pemda sebagai “nakhoda” dalam penanganan kumuh, membangun kolaborasi untuk mencapai 0 Ha luasan kumuh.

Selain itu, pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman para camat, lurah, dan BKM mengenai pentingnya mekanisme mengintegrasikan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerinta Desa (RKPDes), Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) kecamatan. Tujuan lainnya, pelatihan adalah demi meningkatkan pemahaman mengenai indikator keberhasilan program, dan meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.

Kegiatan pelatihan serentak dilaksanakan mulai pertengahan Juli hingga minggu pertama Agustus 2018 di Kabupaten Bangka, Klaster Kecamatan Sungailiat. Pelatihan berlangsung di ruang Pertemuan Bappeda Kabupaten Bangka dan dihadiri oleh 36 orang peserta dari unsur BKM, lurah/kepala desa, dan camat. Acara dibuka oleh Pokja PKP Kabupaten Bangka, dilanjutkan dengan materi peran pemerintah dalam pencegahan dan penanganan permukiman kumuh.

Perwakilan dari Pokja PKP Mulyarto Kurniawan menegaskan, setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “Sesuai dalam UUD 45 Pasal 28 H Ayat 1,” katanya.

Dalam pelatihan dijelaskan, peran camat dalam penanganan kumuh, antara lain, memastikan Renstra kecamatan memuat rencana penanganan permukiman kumuh, berkoordinasi dengan Pokja PKP dan perangkat desa/lurah yang ada, bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan sosial. Kemudian melakukan pembinaan kepada pemerintahan kelurahan/desa dan BKM/LKM.

Sedangkan peran lurah dan kades adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan program di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku, memfasilitasi terselenggaranya pertemuan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi/sosialisasi dan pelaksanaan program, penerapan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, termasuk memonitor dan mengarsipkan dokumen terkait. Selain itu juga berkoordinasi dengan relawan, BKM/LKM, dan pendamping dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan.

Pada kesempatan yang sama, Bintoro Saputra dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka menggarisbawahi pola kemitraan antarpemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh. Yakni, kemitraan antara pemerintah dan/atau pemda dengan setiap orang. Serta, meningkatkan kualitas permukiman kumuh di tingkatan kelurahan dan desa melalui kolaborasi (dana desa, APBD Kab, APBD Prov, APBN, CSR, swasta, swadaya, kelompok peduli).

Kegiatan di hari kedua dilanjutkan dengan materi penghitungan pengurangan luasan kumuh dan target program yang dipandu oleh fasilitator. Metode praktik menyusun baseline, menghitung skor kumuh dan memasukkan kegiatan ke dalam form pengurangan kumuh. Disampaikan pula “Materi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)”—kini bernama Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM), yang menekankan adanya pengaduan informasi yang kurang utuh, proses kegiatan di lapangan yang kurang sempurna, pendekatan yang keliru. Harapannya, terbangun “wadah masyarakat” yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program. Pengelolaan pengaduan yang melibatkan pemda dan masyarakat secara tepat, tertib, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adanya koordinasi yang baik antar pelaku program dan pihak terkait di instansi provinsi/kota/kabupaten dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat.

Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara komitmen bersama BKM/LKM, lurah/kades, dan camat, yang sepakat berkomitmen dalam pencapaian 0 Ha luasan kumuh, serta lurah/kades akan mengintegrasikan kegiatan yang ada di RPLP masuk ke dalam RPJMDes/RKP Desa maupun Renstra/Renja kecamatan. [Babel]

Penulis : Yusuf Effendi, TA Pelatihan KMW/OC 4 Kotaku Provinsi Bangka Belitung

Editor: Nina Razad

1 Komentar


  1. Posted by Alfaridi | Aug 21, 2018

    Semoga bisa secepatnya Action dalam rangka percepatan tuntaskan  Lingkungan kumuh hingga 0%

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.