Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kotaku

Artikel Sertifikasi Sertifikasi Tenaker Tukang Comments (0) View (553)

Pembangunan infrastruktur Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang wajib berstandar kualitas baik serta berfungsi adalah harga mati. Konsep itu dicamkan betul oleh para pelaku Program Kotaku di seluruh wilayah di Tanah Air. Satu upaya melaksanakannya adalah dengan menerapkan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi sesuai bidang masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 70 ayat 1, bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Untuk mendukung pembangunan dengan hasil kualitas baik dan berfungsi, Program Kotaku telah mensyaratkan sertifikasi tukang. Terhitung hingga pertengahan Agustus 2018 ini, sudah ada 1.639 tenaga kerja konstruksi peraih sertifikasi kompetensi kerja. Sebanyak 699 orang berasal dari Wilayah 1 (Aceh, Jambi, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau) dan sebanyak 940 orang dari Wilayah 2 (Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Barat).

Pembangunan infrastruktur Program Kotaku harus secara langsung berkontribusi mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, untuk menuntaskan permasalahan aspek kekumuhan (7+1). Komponen kegiatan infrastruktur meliputi pembangunan sarana dan prasarana. Mulai dari pembangunan jalan, drainase, jembatan, perumahan (rumah tidak layak huni), persampahan, air bersih, sistem limbah rumah tangga, proteksi kebakaran, hingga ruang terbuka hijau atau publik.

Sebagai bagian dari upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada sejumlah jenis pekerjaan infrastruktur melalui Program Kotaku. Pendekatan terpadu yang dikedepankan Program Kotaku itu mencakup pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, penguatan peran pemerintah daerah sebagai nakhoda, dan kolaborasi antara pemda dan pemangku kepentingan lainnya di kota. Dan percepatan pembangunan dilakukan pada kegiatan skala lingkungan permukiman (komunitas) dan kegiatan skala kota atau kawasan. [Redaksi]

0 Komentar