Beranda Warta Cerita Pemda di Garda Depan, Sosialisasi Kotaku Sumbar

Pemda di Garda Depan, Sosialisasi Kotaku Sumbar

Cerita Sumatra Barat Solok Sosialisasi Padang Pariaman Comments (0) View (640)

Kegiatan sosialisasi mandiri dan penyerahan Bantuan Dana Investasi (BDI) berjalan mulus buat Provinsi Sumatra Barat. Serah terima secara langsung kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan badan keswadayaan masyarakat (BKM) telah dilaksanakan di Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Pariaman. Di bawah wewenang koordinator kota (korkot) dan tim, para pelaku Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mensosialisasikan filosofi pelaksanaan penanganan kumuh yang menekankan fungsi pemerintah daerah sebagai nakhoda dan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Pelaksanaan acara sosialisasi dan penyerahan BDI tersebut terpusat di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok, awal Agustus silam.

Puluhan peserta tampak menghadiri pertemuan yang terkait dengan Program Kotaku tahun anggaran 2018 itu. Mereka terdiri dari anggota KSM, BKM, lembaga keswadayaan masyarakat (LKM), lurah, camat, dan anggota Organisasi Perangkat Daerah Kota Solok. Tenaga Ahli Financial Institutional Collaboration (FIC) Afriadi memaparkan sejumlah topik pembahasan seperti esensi pemerintah daerah sebagai nakhoda penanganan dan pencegahan kumuh serta sinergi perencanaan di tingkat kelurahan, seperti Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) sebagai acuan perencanaan. Tak kalah pentingnya adalah menyoal BKM yang sudah bergeser fungsi dari penanggulangan kemiskinan ke pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Paparan Afriadi berdasar pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang isinya, penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dan setiap orang, alias masyarakat. Tak heran bila kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat dalam mengatasi persoalan pemukiman kumuh harus menjadi sebuah kepastian.

Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kota Solok Effendi merinci aturan teknis pelaksanaan BDI 2018. Mulai dari regulasi pemanfaatan, dari tahapan pencairan BDI dengan persentase 70 dan 30 persen ke BKM. Selanjutnya dari BKM ke KSM mesti memenuhi tiga tahapan: 60, 30, dan 10 persen. “BKM bersama KSM harus membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan,” kata Reffendi. Dia menambahkan, yang tak kalah penting juga adalah keberadaan kelompok pemeliharaan dan pemanfaaatan (KPP) yang harus terbentuk sejak awal. Tujuannya, bila kegiatan selesai akan langsung diambil alih oleh KPP untuk pemanfaatan dan pemeliharaannya.

Aksi sosialisasi mandiri dilanjutkan dengan sesi diskusi usai paparan para narasumber. Proses diskusi tersebut untuk menegaskan kembali isi paparan dan meyakinkan peserta bahwa program bisa berjalan dengan baik jika didukung semua pemangku kepentingan (stakeholders). [Sumbar]

Dokumentasi lainnya:

 

Penulis: Tim Knowledge OC-2 Kotaku Provinsi Sumatra Barat

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.