Program Kotaku Selenggarakan Pelatihan ULP Pra-Pelelangan

Berita Pokja Pelatihan ULP Comments (0) View (391)

Pengadaan jasa pekerjaan konstruksi untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh Skala Kawasan (kota) adalah proses yang akan dilaksanakan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Provinsi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Untuk memaksimalkan hasil pelelangan itulah, Program Kotaku Wilayah 1 Pusat menyelenggarakan Konsolidasi dan Pelatihan Pokja ULP Persiapan Pelelangan untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Timur, sejak Senin (22/10) hingga 25 Oktober mendatang.

Peserta konsolidasi dan pelatihan tersebut terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi, Asisten Teknis Satuan Kerja PKP Provinsi, dan Pokja ULP Provinsi lokasi rencana pelelangan 2018. Mereka berasal dari para pelaku Program Kotaku Wilayah 1: Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara.

Ajang konsolidasi dan pelatihan kali ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan, peraturan, dan mekanisme pengadaan jasa pekerjaan konstruksi. Khususnya untuk kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan, sesuai ketentuan sumber dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Islamic Development Bank (IsDB). Selain itu para pelaku nantinya diharapkan mampu memetakan kesiapan pelaksanaan pengadaan jasa pekerjaan konstruksi pada 2018 ini, di setiap provinsi yang siap lelang.

Dalam pelatihan ada sejumlah materi yang dipelajari bersama. Mulai dari kebijakan pelaksanaan kegiatan skala kawasan Program Kotaku; kegiatan skala kawasan; peraturan, kebijakan, dan dasar hukum pengadaan jasa pekerjaan konstruksi; kebijakan umum pengadaan jasa pekerjaan konstruksi dengan sumber PHLN; mekanisme pengadaan jasa pekerjaan konstruksi dengan sumber dana PHLN IsDB; perbedaan antara kebijakan IsDB dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Lelang; hingga Guidelines for Procurement of Goods and Works under IDB. Para peserta juga diharapkan bakal memahami beragam dokumen, poin penting dokumen lelang, mekanisme evaluasi pengadaan jasa kontruksi, serta mampu melaksanakan evaluasi pengadaan jasa kontruksi sesuai sesuai persyaratan dan kebijakan IsDB. [KMP-1]

0 Komentar