Laporan uji petik pemanfaatan BDI tahun 2018 periode September 2018

Uji petik Uji petik BDI Comments (0) View (470)

Menindaklanjuti hasil Uji Petik Konsultan Manajemen Pusat (KMP) terhadap pemanfaatan Bantuan Dana Investasi (BDI) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang telah dilaksanakan pada  bulan September 2018 di Kota Palu, Bau-Bau, Bontang, Samarinda, Yogyakarta,  Gorontalo, Malang, Surakarta, Kupang, Ternate, Tidore Kepulauan, Banjarmasin dan Kota Banjabaru, Kabupaten Gowa, Bantaeng, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Catatan/temuan hasil uji petik secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Dokumen perencanaan teknis / Detail Engineering Design (DED) sudah dibuat/tersedia di setiap kelurahan tetapi masih ditemukan DED yang kurang lengkap seperti : gambar siteplan, potongan dan gambar detail belum dibuat;
  2. Seluruh kelurahan telah menyusun dokumen proposal kegiatan KSM, tetapi masih terdapat isi dokumen proposal kegiatan KSM yang kurang lengkap dan belum dijilid menjadi satu kesatuan dokumen proposal (masih terpisah-pisah);
  3. Proses verifikasi dokumen proposal oleh tim verifikasi (fasilitator Teknik, askot infrastruktur dan UPL) belum dilakukan dengan benar, sehingga dokumen proposal KSM banyak yang belum lengkap;
  4. Fasilitator Teknik belum melakukan pengendalian dengan benar terhadap Proses Pelaksanaan Konstruksi, sehingga terdapat tahapan pelaksanaan konstruksi yang tidak mengikuti urutan pekerjaan yang benar, akibatnya berdampak pada kualitas konstruksi yang belum memenuhi standar teknis;
  5. Fasilitator Teknik pada umumnya tidak melakukan teguran dan tidak memberikan arahan/petunjuk dengan benar kepada tim pelaksana/KSM jika terdapat/menemukan kesalahan pelaksanaan konstruksi dan bahkan cenderung mengikuti kemauan tukang/KSM;
  6. Askot infrastruktur belum maksimal dan terencana dalam memberikan penguatan kepada fasilitator Teknik tentang pengendalian pelaksanaan dan pemahaman teknis konstruksi, sehingga fasilitator Teknik tidak paham terhadap tahapan pelaksanaan konstruksi yang benar;
  7. Pelaksanaan On the Job Training (OJT) belum menjadi perhatian serius oleh tim korkot dan tim fasilitator, sehingga banyak kelurahan yang tidak melakukan OJT sebelum KSM melaksanaan pekerjaan konstruksi;
  8. Fasilitator Ekonomi belum melakukan pendampingan kepada BKM/LKM dan KSM dengan benar, sehingga BDI tahap I (satu) yang sudah dimanfaatkan oleh KSM belum dibuat laporan penggunaan dana (seperti buku bank, buku kas dan nota2 bukti transaksi dll);
  9. Askot bidang manajemen keuangan (MK) belum maksimal dan terencana dalam memberikan penguatan kepada fasilitator ekonomi tentang aturan dan ketentuan laporan pembukuan KSM, sehingga fasilitator ekonomi tidak memahami cara dan ketentuan laporan penggunaan dana KSM yang benar;
  10. Tim Fasilitator dan Asisten korkot belum melaksanakan pendampingan dengan benar dan sungguh-sungguh kepada BKM/LKM dan KSM, sehingga banyak terjadi kekurangan pada dokumen proposal maupun laporan keuangan KSM, termasuk masih adanya KSM yang belum paham cara pembuatan laporan penggunaan dana (buku bank, buku kas, dan nota-nota bukti pengeluaran dana);
  11. Pemahaman terhadap ketentuan/aturan/kebijakan kegiatan infrastruktur yang sudah diatur dalam POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan dan POS Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Masyarakat tahun 2018  belum sepenuhnya dipahami oleh tim fasilitator dan askot infrastruktur maupun askot bidang lainnya;

Download catatan/temuan dan rekomendasi secara detail per kota dan per kelurahan.

 

0 Komentar