Persiapan Pelelangan, Kotaku Gelar Pelatihan Pokja ULP

Berita Pokja ULP Pelatihan Comments (0) View (161)

Pemahaman soal pengadaan jasa pekerjaan konstruksi tampaknya mesti menjadi perhatian penting pelaku National Slum Upgrading Program (Program Kota Tanpa Kumuh, Kotaku). Alhasil menjelang persiapan aktivitas pelelangan pengadaan barang dan jasa kegiatan di Skala Kawasan, Program Kotaku menyelenggarakan Konsolidasi dan Pelatihan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kegiatan Skala Kawasan, di Kantor World Bank Jakarta, 5-6 November 2018.

Dalam pembukaan acara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah 2 Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mokhammad Fakhrur Rifqie menegaskan soal pentingnya tahapan yang harus dijalani dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yakni, pemahaman mengenai Harmonized Bidding Document dan Monitoring Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP).

Peserta kegiatan ini terdiri dari perwakilan provinsi yang terdiri dari satu orang Asisten Satker dan dua orang dari Pokja ULP. Ada delapan provinsi yang diundang pada kegiatan kali ini, yakni Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Provinsi Papua Barat. Pemilihan provinsi tersebut didasarkan kepada wilayah yang kota atau kabupatennya telah siap melakukan pelelangan. Kegiatan di hari kedua dilanjutkan dengan penjelasan prinsip-prinsip pengadaaan barang dan jasa.

Menurut Senior Procurement Specialist World Bank (WB) Budi Permana selaku narasumber, sebenarnya World Bank bertugas beberapa hal dalam persoalan pelelangan ini. Mulai dari mengevaluasi sistem pengadaan dan kapasitas dari pelaksana proyek, serta mengidentifikasi risiko proyek, termasuk rencana mitigasinya.

Selain itu WB juga membantu penerima pinjaman dalam menyiapkan rencana dan strategi pengadaan, serta memberikan pelatihan pengadaan dan pengalaman dari proyek-proyek Bank Dunia sebelumnya. WB pun wajib memonitor kepatuhan terhadap financing agreement, bank’s guidelines, dan procurement plan. Budi menambahkan, WB harus  menindaklanjuti laporan keluhan, investigasi terkait indikasi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) plus menerapkan sanksi hasil investigasi.

Pemerintah Indonesia juga mempunyai beberapa kewajiban. Di antaranya menyiapkan strategi dan rencana pengadaan, termasuk: informasi umum pengadaan proyek, menyiapkan dokumen lelang, mengumumkan proses pelelangan, menerima dan mengevaluasi penawaran, mengumumkan hasil evaluasi penawaran, melaksanakan kontrak, serta membayar supplier atau kontraktor, atau konsultan sesuai ketentuan kontrak. Pemerintah pun mesti memantau kepatuhan atas financing agreement, panduan dan aturan perbankan, serta rencana pengadaan, menindaklanjuti laporan keluhan, hingga melaporkannya ke Bankd Dunia sambil menyiapkan dokumen untk keperluan audit. [KMP-2]

 

Penulis: Imanudin, Sub Pelatihan KMP wil. 2 Program Kotaku

Editor: Epn

0 Komentar