Antara Pembangunan Infrastruktur, MBR, dan Penanganan Kumuh

Artikel MBR Infrastruktur Comments (2) View (550)

Persoalan kumuh adalah hal paling rumit yang mendera setiap wilayah. Karena rupanya, sukses menangani kumuh tak melulu dilihat dari pembangunan infrastruktur. Dan ternyata, itu belum tentu cukup membuat wilayah tersebut memang benar-benar terlepas dari kekumuhan. Menempatkan permukiman kumuh harus selalu menengok aspek kondisi fisik yang terlihat dan aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial ekonomi mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya dan kebiasaan yang melahirkan sikap dan perilaku yang apatis. Kedua aspek tadi berdampak terhadap tingkat kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah kumuh.

Cita-cita pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satu indikator terukur dari dampak pembangunan yang semakin baik dan meningkat adalah melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan sebaliknya, pembangunan yang gagal tidak berdampak apa-apa, bahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat mengalami kemunduran. Ketika aktivitas ekonomi masyarakat menurun, maka pengangguran serta kemiskinan juga akan meningkat.

Dalam konteks pembangunan terdapat alokasi sumber daya potensi yang bisa dikelola secara apik melalui pemberdayaan masyarakat dan kebijakan. Sumber daya yang tersedia di antaranya adalah modal alam, modal fisik, modal sosial, modal keuangan, dan modal manusia. Semua kesatuan sumber daya bisa berujung sukses melalui pemberdayaan masyarakat serta kebijakan yang mendukung.

Dalam perspektif ini, pembangunan seharusnya bisa mempermudah akses publik terhadap fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Menjamin ketersediaan infrastruktur bagi kelangsungan hidup masyarakat dan dapat memperluas akses publik untuk mendapat sumber daya yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Pembangunan infrastruktur bisa dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi, yaitu infrastruktur fisik untuk proses produksi maupun yang dimanfaatkan masyarakat seperti sarana dan prasarana umum. Misalnya jalan, sanitasi, pembuangan limbah, telekomunikasi, hingga air bersih. Pembangunan infrastruktur lainnya adalah infrastruktur sosial: sarana dan prasarana sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, setara, dan saling berkaitan. Bila timpang, efektivitas pembangunan menjadi tak tepat sasaran. Misalnya, pembangunan bertumpu pada ekonomi yang mengabaikan pembangunan sosial. Sementara, umumnya masyarakat di wilayah kumuh tak cukup memiliki kemampuan mendapatkan kesempatan pekerjaan yang layak lantaran kurang terampil, kurang modal usaha, rendahnya penguasaan teknologi, dan akses informasi.

Program Kota Tanpa kumuh (Kotaku) memberikan sebuah konsep penanganan infrastruktur yang baik dan berkualitas, yang juga berdampak pada pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Yang menjadi target utama program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan menuntaskan indikator-indikator penyebab kekumuhan di dalam suatu wilayah. Infrastruktur adalah lokomotif pembangunan suatu wilayah secara ekonomi makro: kualitas baik infrastruktur akan memberikan meningkatkan nilai produktivitas ekonomi.

Program Kotaku sudah terbukti memiliki modal sosial dalam bentuk kelembagaan yang mengakar dan representatif, yakni lembaga keswadayaan masyarakat (LKM). Kepercayaan dan relasi sosial yang dimiliki LKM mampu menjadi media pencetus partisipasi, kebersamaan, belajar bersama masyarakat, yang terus tumbuh dan berkembang dalam ikatan kelembagaan. LKM menjadi sumbu penataan pembangunan dalam memerangi persoalan kumuh wilayah. Adanya unit pengelola keuangan (UPK) di LKM menjadi kekuatan dan modal ekonomi pun bisa memberikan alternatif solusi keuangan terhadap MBR. Utamanya, untuk mengembangkan usaha dan keberlangsungan hidup. Perbaikan sosial dan ekonomi masyarakat tersebut adalah aset sumber daya yang sudah dimiliki LKM, yang notabene harus terus dilakukan.

Berkaca dari pemaparan di atas, agaknya tak terbantahkan bahwa alternatif mengurangi persoalan kumuh adalah dengan memperbaiki nilai sosial dan ekonomi masyarakat. Caranya dengan mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan peningkatan lapangan pekerjaan, serta peningkatan pendapatan kaum miskin. Jika tidak, cita-cita menciptakan permukiman layak huni dengan penataan lingkungan yang sehat dan asri hanya menjadi program pembangunan yang tak akan pernah selesai. Sepakat? [Jatim]

 

Penulis: Ellyn Citra Putranti, Askot MK Koorkot Cluster 01 Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Editor: Epn

2 Komentar


  1. Posted by mallik | Nov 29, 2018

    ettoop..


  2. Posted by mallik | Nov 29, 2018

    ettoop..