Beranda Warta Berita Solusi Penanganan Kumuh: Kolaborasi dan Keterpaduan

Solusi Penanganan Kumuh: Kolaborasi dan Keterpaduan

Berita Pelatihan Kolaborasi Bappenas Comments (0) View (88)

“Permasalahan kumuh tidak akan selesai hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi harus diimbangi dengan penanganan sosial dan ekonomi,” kata Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman (PKP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Arief Akhdiat dalam sesi diskusi Lokalatih Sinergi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan RPJM Daerah terkait Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan Kemen Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Bogor, Jawa Barat, 26-28 November silam. Oleh karena itu, solusi permasalahan penanganan kumuh ini adalah kolaborasi dan keterpaduan.

Bahkan, Didiet menambahkan, solusi kolaborasi dan keterpaduan amat beralasan. Contoh, masih ada perbedaan data sebesar 48.866, 4 hektare antara Surat Keputusan wali kota atau bupati dan target RPJMN 2015-2019 sebesar 38.431 Ha. “Penguatan peran Kelompok Kerja (Pokja) PKP untuk mewujudkan pemda sebagai nakhoda dan satu data, satu perencanaan, satu peta kawasan kumuh adalah satu upaya strategis peningkatan kualitas permukiman kumuh,” kata Didiet lagi.

Lokalatih kali ini memang menjadi momentum keterpaduan rencana penanganan kumuh lintas kementerian RI. Buktinya, yang turut hadir dalam acara itu adalah Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kemen PPN/Bappenas Tri Dewi Virgyanti; Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kemen PUPR Dwityo Akoro Soeranto, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kemen PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, Kepala Subdit Perencanaan dan Objek Konsolidasi Tanah Direktorat Konsolidasi Tanah Kemen Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ruminah Tarmazi, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kemen Dalam Negeri Zanariah, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati.

Dalam paparannya, Zanariah berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus saling bergandengan tangan dalam menetapkan isu strategis perumahan dan permukiman. Tujuannya jelas, supaya tercantum di RPJMD dan dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dia merinci lagi, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti amanat delegatif dari pusat seperti penyusunan kebijakan, kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penerapan standar pelayanan minimal bidang PUPR dan PKP melalui perencanaan dan anggaran di daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 14 Pasal 18, penyelenggara pemerintah daerah mesti memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar perumahan dan kawasan permukiman. Hal itu pun sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018, yang ditetapkan sebagai satu komponen Standar Pelayanan Minimum.

Permasalahan perumahan dan permukiman yang ada di daerah di antaranya adalah permukiman kumuh yang masih tinggi, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Selain itu soal kepemilikan rumah terutama di kota besar, tingginya jumlah rumah tak layak huni yang belum terlayani bahkan cenderung bertambah, akses air minum dan sanitasi yang perlu dijaga capaian dan kinerjanya, serta peningkatan akses sambungan rumah (SR).

Sementara itu, tantangan lainnya bidang PKP di daerah adalah keterbatasan fiskal pemerintah daerah, keterpaduan program lintas OPD dalam pembangunan PKP di daerah belum maksimal, sistem pendataan dan pembangunan urusan PKP belum maksimal, dan dokumen perencanaan teknis urusan PKP di daerah belum selesai, kendati justru menjadi grand strategy dan masukan pada RPJMD dan Rencana Strategis PKP.

Belum lagi soal tindak Lanjut dari pemda dalam mendukung pencapaian dan penanganan isu pembangunan. Di antaranya kemudahan perizinan pembangunan perumahan MBR, penetapan peraturan daerah untuk Dokumen Teknis dan perda terkait PKP. Misalnya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Bangunan Gedung, dan Peningkatan Kualitas Kumuh.

Menurut Diah Indrajati, peran yang kuat dari provinsi dan kabupaten atau kota sangat diperlukan untuk menangani isu perumahan dan permukiman. Pemda mesti memastikan setiap program dan kegiatan adalah jawaban terhadap permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, khususnya bidang perumahan dan permukiman. Perumusan permasalahan dan isu strategis perlu ditunjang data yang lengkap dan valid, serta perlu adanya inovasi daerah dalam pemilihan program atau kegiatan yang tetap di dalam koridor kewenangan.

Diah menambahkan, perlu ada keselarasan antara kebijakan nasional dengan daerah, serta kebijakan kepala daerah dengan kebijakan operasional dinas. Caranya, dengan meningkatkan koordinasi antar OPD dalam menyusun perencanaan daerah, dan keterpaduan penanganan perumahan, infrastruktur dasar.  Tentunya dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, sebagai satu kesatuan untuk bersama mengurangi permukiman kumuh. Diah berharap, mulai saat ini seluruh pihak terkait mau meningkatkan komitmen.

Selain sesi diskusi, peserta kegiatan Lokalatih Sinergi Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Bidang Perumahan dan Permukiman juga melakukan praktik penyusunan Kerangka Kerja Logis (KKL) di bidang perumahan dan permukiman. Para peserta berasal dari sembilan provinsi pelaksana Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan 37 kota/kabupaten di wilayah barat. [KMP-2]

 

Penulis: Dade Saripudin, Sub Tenaga Ahli Pelatihan KMP Program Kotaku Wil. 2

Editor: Epn

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.