Pekerjaan Penanganan Kumuh Harus Komprehensif dan Tuntas

Workshop Surabaya Korkot Askot Mandiri Skala Kawasan Skala Lingkungan Comments (0) View (113)

Pekerjaan penanganan kumuh harus komprehensif dan tuntas seperti pekerjaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ini sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo, yakni pembangunan kawasan kumuh mengubah wajah kampung tersebut. Ucapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini disampaikan oleh Kepala Project Management Unit (PMU) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) National Slum Upgrading Program (NSUP) dan Neighborhood Upgrading Shelter Project Phase-2 (NUSP-2) Boby Ali Azhari saat membuka Workshop Percepatan Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Skala Kawasan pada Kamis (29/11) lalu.

Acara workshop yang dilaksanakan di Kota Surabaya pada 29 November – 2 Desember 2018 itu dilaksanakan dalam rangka mengurangi kawasan kumuh 2019, sebagai amanah  RPJMN Tahun 2015-2019. Tujuannya, mengembangkan pemahaman mengenai mekanisme kegiatan infrastruktur skala kawasan, meningkatkan keterampilan agar mampu melakukan peningkatan kapasitas tentang pelaksanaan infrastruktur skala kawasan kepada pelaku di daerah, dan meningkatkan pemahaman tentang mekanisme dan pola penanganan kumuh dari lokasi yang telah berhasil. Workshop tersebut dihadiri oleh Asisten Korkot Urban Planner dari 30 kabupaten/kota lokasi skala kawasan dan Tenaga Ahli (TA) serta Asisten Satker PKP dari 17 provinsi.

Menurut Boby, dalam kegiatan skala kawasan setiap pengajuan harus disiapkan perencanaan dalam bentuk 3 dimensi agar dapat diketahui kira-kira bagaimana jadinya nanti. Perlu diperhatikan pula unsur-unsur pembentuk kawasan, yaitu landmark seperti di Banjar Baru sekitar 3 km sangat luar biasa, sehingga banyak orang yang berkunjung ke lokasi tersebut. “Dalam kegiatan penanganan kumuh harus dilakukan dengan totalitas, artinya semua bergerak dari atas sampai di tingkat bawah dan harus jemput bola jangan menunggu bola karena menjadi terlambat,” ujar dia.

Sebelumnya, disampaikan review pelaksanaan kegiatan infrastruktur skala kawasan oleh Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Mita Dwi Aprini. Menurutnya, terkait skala kawasan tahun ini, terdapat beberapa pemahaman yang direvisi lagi, tapi belum dilakukan pelatihan. Sehingga, diharapkan acara ini dapat meningkatkan kapasitas mengenai skala kawasan, capaian sampai saat ini masih terdapat 45 kabupaten/kota masih dalam proses pengusulan kegiatan, 11 kabupaten/kota usulannya tidak disetujui, 26 kabupaten/kota usulannya disetujui namun perlu revisi penajaman konsep, 4 kabupaten/kota proses penyusunan DED, 6 kabupaten/kota penyiapan dokumen lelang, 2 kabupaten/kota sedang proses pelaksanaan pembangunan.

Beberapa catatan mengenai usulan lokasi yang tidak disetujui, di antaranya, pertama, pengusulan lokasi belum memperhatikan nilai strategis kawasan (kajian kebijakan tata ruang dan sektoral). Kedua, pengusulan lokasi belum memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi baru. Ketiga, pengusulan lokasi belum menyertakan rekomendasi teknis dari lembaga terkait seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan lain-lain terkait lahan yang clear and clean. Keempat, penataan hanya menampilkan beautification, belum sampai pada perubahan struktur ruang kampung (peremajaan), didukung misalnya melalui land consolidation untuk menata kepadatan dan ketidakteraturan bangunan.

Pada kegiatan workshop ini dilakukan pula kunjungan lapangan ke Kampung Maspati, Bratang, Gundih, dan Kenjeran. Harapannya, peserta dapat mengambil hal-hal positif untuk menjadi pembejalaran di wilayah dampingannya masing-masing. Harapan besar kegiatan ini bahwa kegiatan skala kawasan dapat segera dilaksanakan pembangunannya untuk mencapai pengurangan luasan kumuh. [KMP-2]

 

Penulis: Imanudin, Tim Pelatihan KMP Kotaku Wilayah 2

Editor: Nina Razad

0 Komentar