Beranda Warta Artikel Program Kotaku Menuju Kota Tangguh Bencana

Program Kotaku Menuju Kota Tangguh Bencana

Artikel PRBBK Comments (0) View (131)

Dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menerapkan 8 dari 10 kiat menuju kota tangguh bencana. Pertama, menciptakan organisasi dan koordinasi. Kedua, menyiapkan anggaran. Ketiga, identifikasi potensi Bahaya dan kerentanan upaya pengkajian risiko bencana. Keempat, investasi dalam perlindungan, peningkatan dan ketangguhan infrastruktur. Kelima, membangun regulasi dan perencanaan penggunaan lahan. Keenam, sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran publik. Ketujuh, peringatan dini dan penguatan kapasitas pengurangan riisko bencana. Kedelapan, pemulihan dan pembangunan kembali komunitas pascabencana.

Penjelasan rincinya sebagai berikut. Pertama, menciptakan organisasi dan koordinasi dilakukan dengan cara: (1) Penguatan koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengembagan Kawasan Permukiman (PKP), mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota, dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam keanggotaan Pokja PKP kabupaten/kota; (2) Penguatan terhadap 559.659 orang relawan dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat kelurahan di 11.067 desa/kelurahan, 269 kabupaten/kota, di 34 provinsi; (3) Kolaborasi BPBD dengan Program Kotaku dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) percontohan yang didanai Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) tahun anggaran 2013, melatih 2.375 orang di 26 kelurahan pada 6 kabupaten/kota. (Data SIM Kotaku 2017)

Kedua, menyiapkan anggaran dari: (1) Pemerintah Daerah—pemerintah provinsi sekitar 3-5% dari APBD provinsi untuk penanganan kumuh, pemerintah kabupaten/kota berkontribusi sekitar 2-5% dari APBD, dan diperkirakan sekitar 20% dari dana DAK akan dikaitkan dengan program penanganan kumuh; (2) Pemerintah Pusat—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui APBN diperkirakan memenuhi minimum 20% dari total kebutuhan pendanaan penanganan kumuh, ilustrasi awal menunjukkan potensi pendanaan dari pemerintah pusat untuk penanganan kumuh di kota-kota prioritas adalah sekitar Rp20-40 miliar per tahun per kabupaten/kota; (3) Swadaya Masyarakat dan Swasta—masyarakat berkontribusi sekitar 20% pendanaan untuk infrastruktur tersier dalam bentuk in cash maupun material dan tenaga, sedangkan swasta dan perolehan lain yang sah dan tidak mengikat.

Ketiga, identifikasi potensi Bahaya dan kerentanan upaya pengkajian risiko bencana: (1) 11.067 kelurahan sasaran KOTAKU telah melakukan pendataan (baseline data) persoalan lingkungan permukiman, terutama mencakup 8 aspek kumuh; (2) menyusun perencanaan penataan lingkungan (RPLP) yang mengarusutamakan kajian risiko bencana dan secara partisipatif melibatkan masyarakat; (3) pada kawasan yang memiliki risiko bencana tinggi direkomendasikan untuk menyusun rencana kontinjensi (Renkon); (4) menyusun Renkon di 26 kelurahan PRBBK percontohan yang telah difasilitasi melalui GFDRR dan 19 kelurahan di antaranya telah melakukan simulasi /praktik penanggulangan bencana tanggap darurat.

Keempat, investasi dalam perlindungan, peningkatan dan ketangguhan infrastruktur: (1) Melakukan penataan lingkungan permukiman di 11.067 desa/kelurahan melalui pembangunan prasarana/sarana fisik, ekonomi dan sosial yang melibatkan masyarakat secara partisipatif; (2) Infrastruktur dasar lingkungan permukiman yang dibangun 97% berkualitas baik; (3) Membangun model konstruksi rumah tahan gempa (RTG) dan Infrastruktur permukiman; (4) Infrastruktur lingkungan permukiman memenuhi ketentuan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial (safeguard) sesuai aturan dari pemerintah yang berlaku.

Kelima, membangun regulasi dan perencanaan penggunaan lahan: (1) Penataan permukiman mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan; (2) Penataan permukiman kumuh mengacu kepada rencana tata ruang atau rencana tataguna lahan yang ditetapkan oleh pemda; (3) Sekitar 152 kabupaten/kota telah menyusun RP2KP-KP kabupaten/kota; (4) Terdapat 38 kabupaten/kota telah memiliki peraturan daerah tentang penanganan kumuh di tingkat kabupaten/kota; (5) Ada 4.813 kelurahan yang melakukan review perencanaan penataan permukiman (RPLP) yang telah melakukan kajian risiko bencana di dalamnya; (6) Membangun aturan bersama di tingkat masyarakat yang dikuatkan menjadi peraturan kelurahan/desa; (7) Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem melalui kegiatan pembangunan permukiman yang menerapkan safeguard lingkungan dan sosial—kegiatan yang membutuhkan AMDAL tidak direkomendasikan dalam                             program, karena membutuhkan kajian yang mendalam penanganan dampak signifikan yang terjadi; berdasarkan jenis dan batasan kegiatan infrastruktur yang dibangun, wajib mengelola potensi dampak lingkungan dengan menyusun UKL-UPL atau SPPL; serta membangun ruang terbuka hijau bagi publik.

Keenam, sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran publik. Program Kotaku memfasilitasi pemda dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap penanganan permukiman kumuh melalui: (1) Sosialisasi/lokakarya dan media-media warga; (2) Pelatihan masyarakat untuk pemahaman tentang penanganan kumuh dan potensi kebencanaan di lokasi kumuh; (3) Melalui kegiatan khusus PRBBK--pelatihan simulasi tanggap darurat bersama-sama pemda kabupaten/kota, Polri, TNI, PMI, kelompok/forum PRB, LSM/NGO di bawah koordinasi dari BPBD kabupaten/kota; (4) Pembentukan kelompok/forum PRB yang terdiri relawan dan pemberian pelatihan keahlian, seperti Kelompok Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Balakar) utk penanggulangan bahaya kebakaran di kota Surabaya dan Sidoarjo, Kelompok Siaga Bencana (KSB) untuk penanggulangan bencana alam di Kota Padang, Tagana di Bandar Lampung, Forum PRB di Kota Manado.

Ketujuh, peringatan dini dan penguatan kapasitas pengurangan riisko bencana: (1) Membangun kesiapsiagaan melalui pembangunan sarana mitigasi dan peringatan dini di lokasi yang berisiko bencana tinggi, seperti pembuatan peta jalur dan tempat evakuasi, penempatan rambu-rambu peringatan; (2) Pembangunan sarana media komunikasi untuk sistem peringatan dini; (3) Menyusun Renkon pada kawasan yang memilki potensi bencana risiko tinggi; (4) Pelatihan simulasi yang melibatkan semua pihak; (5) Pelatihan perencanaan dan pengoperasian prasarana/sarana fisik yang dirancang untuk mitigasi bencana.

Kedelapan, pemulihan dan pembangunan kembali komunitas pascabencana. Rehabilitasi-Rekonstruksi pascabencana menjadi momen menata kembali permukiman berbasis PRB dengan melibatkan komunitas dalam praktik: (1) Menyusun perencanaan RPLP yang mainstreaming PRB; (2) Membangun prasarana/sarana infrastruktur mitigasi bencana permukiman; (3) Membangun RTG; (4) Membangun kesadaran pentingnya PRB dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; (5) Membangun lebih baik permukiman dan komunitas terdampak. [Redaksi]

0 Komentar

Yang terkait

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.